Rabu 01 Desember 2021, 05:00 WIB

Presidensi G-20 Indonesia Dorong Transformasi Ekonomi Nasional

Ari Kuncoro Rektor Universitas Indonesia | Opini
Presidensi G-20 Indonesia Dorong Transformasi Ekonomi Nasional

MI/ADAM DWI

 

RANTAI pasok dunia sedang akan naik karena persepsi bahwa covid-19 bisa dikendalikan. Namun, negara yang bisa bangkit dalam situasi sekarang hanya beberapa, termasuk Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari kondisi ekspor kita saat ini. Akan tetapi, kalau dilihat, kebanyakan merupakan komoditas seperti besi baja dan beberapa logam lain. Di sisi lain, ada industri lain mulai dari pariwisata, manufaktur seperti onderdil, dan obatobatan yang belum tergarap.

Karena itu, Presidensi G-20 Indonesia 2022 merupakan suatu ajang bagi Indonesia untuk menampilkan kemampuan produksinya sebagai hub alternatif dari rantai pasokan dunia. Mulai dari jasa, pariwisata, sampai ke manufaktur. Bahkan termasuk pertanian organik. Ini momennya tepat karena negara lain bisa dibilang masih terpuruk, misalnya Vietnam yang masih belum bangkit. Ini kesempatan bagi Indonesia. Pasalnya, selama ini Indonesia relatif tertinggal oleh negara seperti Thailand dan Vietnam dalam memenuhi rantai pasokan dunia. Misalnya supplier sayur ke Singapura masih dipegang oleh Vietnam.

Kedua, Presidensi G-20 Indonesia 2022 adalah ajang supaya transisi energi dunia menuju energi hijau yang didasari perubahan iklim tidak sekadar wacana. Jadi, harus ada semacam pembiayaan karena transisi tersebut tidak mudah. Yang terjadi sekarang ialah ketika industri sudah ancangancang pindah menuju energi hijau dan sementara covid-19 dianggap sudah terkendali, permintaan masyarakat dunia naik kembali. Terjadilah kenaikan harga gas, batu bara, dan minyak.

Kemudian, gaya-gaya boikot seperti sawit itu juga tidak ada gunanya. Yang harus dibicarakan ialah jalan keluarnya. Kalau sawit dituduh tidak sustainable, seperti apa yang sustainable?

Ketiga, ajang ini bisa memfasilitasi kerja sama riset. Dalam riset covid-19, misalnya, tidak hanya soal vaksin, tapi juga herbal dan pola perilaku sehat.

 

Mendorong pemulihan

Ada buku baru berjudul The Optimal Lockdown, bahwa lockdown di masa pandemi tidak bisa terlalu ketat karena mengakibatkan perekonomian macet. Di sisi lain, kontrol masyarakat di masa pandemi juga tidak boleh terlalu longgar. Dalam hal ini, Indonesia menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). PPKM ini sifatnya fleksibel. Kalau kasus covid-19 sedang naik, akan diperketat. Sebaliknya, jika kasusnya sedang turun, bisa dilonggarkan.

Ini artinya melakukan kebijakan kesehatan dengan memperhatikan ekonomi. Hal itulah yang bisa dipromosikan terutama untuk negara-negara berkembang yang sistem welfare-nya belum berkembang. Jika kita bandingkan, negara- negara di Eropa bisa lebih mudah menyalurkan bantuan kepada masyarakat karena setiap orang punya rekening. Namun, negara berkembang termasuk Indonesia masih kesulitan terkait dengan pemulihan ekonomi masyarakat.

Karena itu, pendekatan seperti PPKM lebih cocok di negara berkembang karena masih memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk tetap bergerak meskipun pada tingkat minimum. Jadi, masyarakat tetap mempunyai daya beli di samping tetap mendapatkan bantuan sosial (bansos).

Intinya ialah bagaimana melakukan kebijakan secara spektrum. Itu perlu, termasuk dalam hal vaksinasi, bagaimana melakukan pendekatan kepada masyarakat, seperti melalui ulama dan sebagainya. Jangan terjebak seperti polarisasi di Amerika di mana masyarakat yang mau divaksin berarti pendukung Demokrat, sedangkan yang tidak adalah Republik. Jadi, semua itu bisa dipromosikan kepada dunia melalui Presidensi G-20 Indonesia 2022.

 

Kemitraan global

Kemitraan yang bisa dilakukan melalui kesempatan ini antara lain kerja sama dalam pendidikan tinggi. Kita bisa ambil contoh Amerika yang membuka universitasuniversitas terbaiknya untuk mahasiswa Indonesia yang berbakat. Kemudian, Indonesia juga melakukan penelitian terutama tentang pencegahan covid-19 dengan universitasuniversitas di Amerika.

Yang dimaksud kemitraan di sini ialah yang sifatnya barang publik. Artinya kemitraan kepentingan bersama untuk kebijakan publik.Terkait dengan inklusivitas dalam kepemimpinan di G-20, Indonesia merupakan model dari negara berkembang yang bisa masuk G-20. Salah satunya ialah kebijakan yang pragmatis. Kebijakan pragmatis itu menimbulkan cara-cara yang terlalu mendikte. Ini bisa diperlihatkan kepada negara-negara maju supaya pendekatan mereka ke negara-negara berkembang lebih dignifiedagar negara maju tidak menganggap negara berkembang adalah partner yang kurang setara.

Pasalnya, persepsi seperti itu mempunyai dampak yang negatif. Misalnya, suatu negara menjadi tambah terisolasi karena dianggap sulit diajak berdiskusi. Salah satu jalur yang bisa dipakai untuk mencapai inklusivitas ialah jalur perdagangan dan investasi, misalnya dengan saling membuka keran ekspor. Dengan catatan, rambu-rambunya harus tetap dijaga. Jangan sampai ketika pasar sudah dibuka, misalnya, suatu produk ditolak karena belum tesertifikasi masalah lingkungan.

 

Manfaat ekonomi

Saat acara berlangsung kurang lebih satu minggu, dampak langsung penyelenggaraan G-20 di Indonesia akan terasa pada sektor-sektor seperti pariwisata dan perhotelan. Namun, lebih jauh, Indonesia bisa menggambarkan situasi kepada publik Tanah Air maupun dunia bahwa pariwisata Bali sudah baik.

Untuk menggambarkan pariwisata suatu wilayah sudah aman, perlu ada semacam ‘atraksi’. Penyelenggaraan G-20 ini bisa disebut sebagai atraksi itu sendiri. Dengan begitu, ajang ini dapat berdampak pada perekonomian dalam negeri melalui ekspektasi yang positif. Bahwa saat ini Bali sudah bangkit kembali. Begitu pun daerah wisata lain yang diharapkan terimbas.

Selanjutnya ialah dampak ekonomi secara jangka panjang. Ajang G-20 bukan hanya pertemuan antarpemerintah, tetapi juga bisa diatur antara swasta dan swasta, serta UMKM dan UMKM, untuk saling memperkenalkan produk. Dalam hal ini, G-20 bisa menjadi market place, paling tidak untuk informasi. Sebagai contoh, saat ini di negara-negara maju, karena banyak work from home, mereka ingin membuat rumahnya lebih nyaman. Oleh karena itu, mereka butuh furnitur.

Selama ini, suplai furnitur banyak dari Tiongkok. Padahal produk-produk dari Indonesia tidak kalah kualitasnya. Di sinilah kesempatan Indonesia untuk tukar-menukar informasi soal peluang memasuki pasar yang ada. Jadi, nantinya, walaupun penyelenggaraan G-20 di Indonesia sudah berakhir, dampaknya akan terus berlanjut karena ini menyangkut networking. Dalam hal ini, pemerintah harus melakukan sejumlah upaya mulai sekarang, antara lain menyangkut data base. Pemerintah harus mengidentifikasi terlebih dahulu sektor-sektor unggulan di Indonesia. Contoh, dalam sektor kesehatan Indonesia mempunyai potensi pada obat-obatan herbal. Selain itu, ada makanan organik, produk-produk industri ringan seperti furnitur, juga produk-produk teknologi seperti onderdil mobil.

 

Dampak konsumsi domestik

Salah satu ciri dari Indonesia ialah kelas menengahnya yang cukup banyak, kira-kira 89 juta. Dalam situasi dunia yang masih mati suri, sulit untuk mengharapkan turis internasional. Untungnya, Indonesia memiliki cukup banyak kelas menengah. Namun, mereka masih terkunci di kota-kota. Perlu diingat, orang-orang ini mempunyai kegemaran jalan-jalan.

Karena itu, ajang G-20 bisa me-recycle daya beli kelas menengah yang selama ini terkunci di perkotaan gara-gara covid-19, yakni dengan menunjukkan bahwa situasi kembali mendekati normal, walaupun protokol kesehatan dan sebagainya tetap harus dijaga ketat. Konsumsi seperti itu mempunyai daya ungkit atau multiplier yang bisa menjalar ke daerah-daerah lain.

Peningkatan konsumsi ini juga menjadi kunci pertumbuhan PDB nasional. Dalam hal ini, konsumsi harus tumbuh di atas 5%. Saat pertumbuhan konsumsi kita 5,93%, pertumbuhan PDB triwulan lalu 7,07%. Kalau pertumbuhan konsumsi bisa dikembalikan sekitar 6%, kira-kira PDB bisa tumbuh di atas 5%.

 

Dampak terhadap UMKM

Gelaran G-20 tentu bakal berdampak serius bagi tuan rumah. Kondisi inilah yang harus dimanfaatkan. Pertama, dampak yang akan terasa yakni oleh usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) lokal Bali dan sekitarnya. Namun, hal itu juga sangat bergantung pada mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, di sekitar tempat ajang G-20 harus ada pendataan UMKM supaya mereka bisa memanfaatkan situasi.

Di samping itu, modal kerja para UMKM sebaiknya dicek karena selama pandemi ini banyak dari mereka yang tutup. Dengan itu, UMKM bisa ikut berpartisipasi dalam lingkaran arus pendapatan. Ketika acara G-20 sudah berakhir dan pariwisata berangsur normal, UMKM bisa bangkit.

Patut diketahui, permasalahan UMKM saat ini ialah modal kerja yang tergerus selama pandemi. Memang sudah dilakukan restrukturisasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, restrukturisasi tidak membayar pokok dan bunga, tetapi berupa pinjaman tambahan atau insentif.

Dampak kebangkitan di Bali melalui ajang G-20 juga akan merambat misalnya ke daerah wisata lain, seperti Yogyakarta, Malang, dan seterusnya. Selain UMKM di sektor pariwisata, yang perlu diberdayakan juga ialah UMKM yang sifatnya lebih ke nilai tambah tinggi. Contohnya, Indonesia terkenal dengan UMKM di bidang furnitur seperti kerajinan kulit dan sebagainya.

Selain itu, pakaian atau baju. Baju-baju etnik terutama dari Indonesia Timur kalau dilihat, selama covid-19, laris oleh kelas menengah Indonesia melalui platform online. Di sini potensi ekspornya cukup besar. Karena yang datang di forum G-20 nanti tidak hanya delegasi pemerintah, tapi juga swasta, kiranya bisa diadakan pameran UMKM termasuk marketplace-nya. Pun bisa dilengkapi dengan pengembangan seminar untuk mempertahankan kontak-kontak bisnis setelah acaranya selesai.

Jadi, ada dua lapis UMKM yang diberdayakan jelang ajang G-20, yakni UMKM seperti kuliner dan pariwisata yang hadir saat penyelenggaraan, juga UMKM yang sifatnya ekspor.

 

Transformasi digital

Yang perlu dilakukan pemerintah, pertama ialah kecanggihan negosiasi. Adalah suatu hukum alam bahwa setiap negara punya kepentingan sendiri-sendiri. Jadi, tanpa negosiasi, agenda transformasi digital akan susah. Dalam digitalisasi ini kita hanya menjadi pasar. Padahal harus ada asas timbal balik (reciprocality) untuk bilang kepada platform-platform digital luar, "Anda saya berikan akses (pasar Indonesia), tetapi kami juga meminta jaminan akses untuk industri kami."

Jadi, yang diminta bukan pasar, melainkan kesempatan untuk memajang produk Indonesia di platform tersebut. Dengan kata lain, kita meminta akses untuk ke pasar mereka. Pasalnya, banyak produk kita yang bisa laku di pasar dunia ketika memanfaatkan platform digital. Ekspor mebel kita, misalnya. Kalau dibuka akses pasar digitalnya, itu punya potensi, baik di Tiongkok maupun di Amerika. Mebel kita bisa dikatakan high quality.

Agenda inilah yang harus dimajukan melalui G-20 bahwa kita harus terlibat dalam digitalisasi ini bukan hanya sebagai pasar, tetapi juga pemain.

 

Pemulihan pascapandemi

Salah satu inovasi yang dilakukan Indonesia terlihat ketika bagaimana pedagang sayur bisa tetap jualan pada saat orang tidak bisa ke pasar. Akhirnya ojek online dijadikan kurir. Inovasi seperti ini bisa kita agendakan sebagai salah satu kebijakan yang prorakyat. Nanti bisa kita ajukan kepada negara lain untuk bisa memasukkan UMKM kita ke dalam network

 mereka. Jadi, pemulihan pascapandemi covid-19 di Indonesia dijadikan cara untuk memulihkan pascapandemi sedunia.

Artinya, ketika UMKM luar negeri merambah pasar kita, kita juga harus melakukan hal sama di pasar luar negeri. Hal itu kita lihat sudah mulai dilakukan melalui bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) kita.

Di sisi lain, kita tak boleh lelah mempercepat literasi digital. Pasalnya, persoalan literasi digital ini lebih kompleks. Kita memang terbiasa menggunakan aplikasi seperti WhatsApp dan media sosial lainnya. Namun, masih jarang dari kita yang menggunakan platform digital sebagai alat pemasaran.

Untuk menggunakannya sebagai alat pemasaran harus ada disruptor atau orang yang punya ide. Memang kita sekarang punya sejumlah penggagas tersebut, tetapi itu baru dari swasta. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Kominfo juga bisa membuka platform sebagai complement dari swasta ini. Jadi, nantinya kematangan digital di Indonesia tidak sekadar sebagai konsumen, tetapi juga produsen.

 

Arus data lintas batas

Untuk persoalan arus data lintas batas, Indonesia harus berhati-hati. Bagaimanapun juga ini ada kaitannya dengan masalah ketahanan dan pertahanan nasional. Misalnya soal data-data kesehatan, keuangan, pajak, itu harus confidential. Harus dijaga betul, jangan sampai ada kebocoran data.

Namun, data-data yang sifatnya PDB, jumlah penduduk, berapa orang yang divaksin, itu bisa lintas batas. Di sisi lain, ada data seperti kepentingan menangkap seseorang perihal penggelapan pajak atau pencucian uang, itu klausulnya harus terpisah, tidak boleh dibuka semua. Tukar-menukar informasi itu untuk yang sifatnya kebijakan publik dan demi kepentingan bersama. Namun, tetap harus ada kerahasiaan data, terutama yang menyangkut keamanan negara.

 

Indonesia 2022

Dunia ini, setelah pandemi covid-19, mengalami perubahan. Pertama, rantai pasok. Kalau kita perhatikan, Vietnam atau Tiongkok tadinya sudah maju. Namun, dengan adanya covid-19, mereka pun terkena dampak. Dalam kondisi seperti ini, Indonesia bisa masuk memanfaatkan, tetapi harus diperkenalkan apa saja yang bisa dilakukan Indonesia.

Kedua, kemungkinan konflik misalnya antara AS dan Tiongkok. Dalam hal ini, Indonesia bisa memainkan peran konstruktif, perdamaian, dan sebagainya. Di sisi lain, Indonesia juga bisa menjadi alternatif hub

 ketika ada perang dagang antara AS dan Tiongkok. Perang dagang di era Donald Trump itu menyebabkan relokasi industri dari Tiongkok ke Vietnam dan Thailand. Terutama industri-industri yang takut terkena peraturan-peraturan AS maupun Tiongkok.

Indonesia harus mampu menggaungkan bahwa kita juga bisa menjadi hub

. Contohnya di Kendal, di wilayah pantai utara Jawa, sudah ada kawasan-kawasan industri. Apalagi sekarang sudah dihubungkan oleh kereta api. Indonesia bisa menawarkan hal tersebut. Kemudian daerah-daerah baru seperti Kualanamu, Pontianak, itu bisa menjadi kawasan industri, sehingga kalau sampai terjadi sesuatu yang agak drastis dari hubungan AS-Tiongkok, Indonesia sudah menyiapkan alternatif jalur logistik dan produksi baru.

Kalau kita sudah bisa masuk di situ, artinya kita telah benar-benar menjadi negara maju. Tidak hanya konsumsi, tetapi juga produksi, distribusi, dan logistik.

 

Baca Juga

Dok. Pribadi

ASN Agen Bela Negara

👤Cecep Darmawan Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia dan Wisesa Utama Bela Negara Dewan Ketahanan Nasional 🕔Kamis 20 Januari 2022, 05:05 WIB
Keikutsertaan ASN sebagai komponen cadangan pun dapat menunjang peranan, tugas, dan fungsi ASN yang erat kaitannya dengan upaya bela...
MI/Seno

Resolusi Moderasi Beragama

👤Masdar Hilmy Guru Besar dan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya 🕔Kamis 20 Januari 2022, 05:00 WIB
Salah satu fenomena menarik, dalam lanskap kehidupan beragama kita sepanjang 2021 adalah penangkapan terhadap 370 teroris oleh Densus...
Dok. MI

(Media) Indonesia Bertumbuh

👤Saldi Isra Hakim Konstitusi RI, Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang 🕔Rabu 19 Januari 2022, 05:10 WIB
TAHUN-tahun awal (1996-1998) menjadi pengajar pada Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, pengayaan bahan bacaan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya