Selasa 28 September 2021, 18:25 WIB

Menderaskan Informasi Pertanian

Kuntoro Boga Andri, Kepala Biro Humas dan Informasi Pubilk, Kementerian Pertanian. | Opini
Menderaskan Informasi Pertanian

MI/Vicky Gustiawan

 

DALAM suasana Hari ‘Hak untuk Tahu Sedunia’ (Right to Know Day), 28 September tahun 2021, kita mereflesikan kembali hak rakyat Indonesia untuk memperoleh informasi yang telah dijamin pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Presiden dan Wakil Presiden berulang kali dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa peran Pemerintah sangat esensial untuk memastikan agar hak atas informasi bagi masyarakat terpenuhi dengan baik. Sehingga Pemerintah di setiap sektor dan wilayah wajib memenuhi hak tersebut dengan memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada publik.

Pada sektor pertanian, akses dan penderasan informasi diutamakan kepada petani sebagai stakeholder utama dan para pelaku sektor agribisnis. Hal ini menjadi penting karena petani dan sektor pertanian kita terbukti menjadi tulang punggung ketahanan pangan dan perekonomian nasional. 

Informasi dan komunikasi yang baik di sektor pertanian berdampak positif pada kinerja sektor ini. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan sektor pertanian meningkat tertinggi sebesar 3,33% pada kuartal I/2021 dibanding tahun lalu, di mana pertumbuhan PDB Indonesia pada saat itu masih negatif -0,74%. 

Indikator kesejahteraan petani juga menunjukkan peningkatan signifikan. Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) pada Agustus 2021 mengalami kenaikan hingga 104,68.  Ekspor pertanian selama periode Januari-Juli 2021 tumbuh positif 8,72% atau sebesar US$2,24 miliar, dibandingkan periode yang sama tahun lalu.  

Kemajuan inovasi teknologi informasi dan komunikasi memudahkan pemerintah menjalankan fungsi komunikasi publik melalui berbagai platform atau aplikasi untuk mendukung kemajuan pertanian. Sebut saja Kalender Tanam Terpadu (KATAM) yang telah dikembangkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) yang menyajikan informasi bagi petani tentang perkembangan keragaman iklim (prediksi), informasi tentang standing crop, integrasi data pertanamn, hingga monitoring alat dan mesin pertanian. KATAM Terpadu merupakan aplikasi yang dapat diakses melalui website hingga smartphone berbasis android. 

Kementan juga mengimplementasikan aplikasi Indonesian Maps of Agricultural Commodities Export (IMACE), aplikasi digital yang mempertemukan pelaku usaha agribisnis dengan petani guna mempermudah ekspor produk pertanian. Dalam aplikasi ini, Kementan menyajikan informasi data ekspor pertanian secara real-time. Selain itu, aplikasi ini juga menyajikan data pemetaan potensi komoditas pertanian ekspor di daerah sentra dan menjadi input dalam pemberdayaan masyarakat. Sama dengan KATAM Terpadu, IMACE juga dapat diakses melalui situs web dan android.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan bahwa kemajuan teknologi informasi dan aplikasi digital menjadi peluang bagi hadirnya kebijakan yang tepat untuk mendorong kemajuan aktivitas pertanian sampai tingkat lapangan. Secara real-time melalui Agriculture War Room (AWR) Kementan, Para pengambil kebijakan dapat disajikan berbagai update data secara real time, hasil survei, maupun pengumpulan data secara berjenjang dari level Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang berada di tiap kecamatan se-Indonesia sampai level nasional. Informasi tentang data pertanian ini menjadi salah satu penentu keberhasilan Kementerian Pertanian dalam menyelenggarakan kebijakan yang tepat, efektif dan efisien di sektor  pertanian.

Tantangannya adalah akses jaringan internet di beberapa wilayah pelosok dan pedesaan terpencil. Menurut data ‘Digital 2021’ yang disusun oleh HootSuite dan We Are Social, pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 202,6 juta jiwa. Oleh karena itu, masih terdapat 26,3% penduduk Indonesia yang belum menggunakan internet untuk mengakses informasi, yang sebagian besar tentu tinggal di pedesaan dan berprofesi petani. 

Terkait itu, Kementan terus menderaskan informasi publik melalui berbagai platform dan media baik penyuluhan langsung, televisi dan radio, media  cetak seperti leaflet, poster, buku dan lainnya. Hal ini untuk menjangkau petani dan peternak yang memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi melalui jaringan internet dan smartphone. Layanan informasi tersebut dideraskan oleh para penyuluh pertanian serta pendampingan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian yang berada di level provinsi. 

Petugas lapang tersebut berperan dalam memberikan informasi teknologi,  inovasi tepat guna, program dan kebijakan pertanian. Petani pun dikawal hingga dapat mengakses berbagai program dan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Penerasan informasi publik juga penting dilakukan untuk mendorong petani dapat mengakses informasi pasar dan distribusi logistik pertanian. Kementan melalui Balai Penyuluhan di level kecamatan juga mengedukasi para penyuluh dan petani agar dapat mengakses layanan informasi secara online dan digital melalui berbagai aplikasi yang dihasilkan. 

Terbukti bahwa Informasi publik yang tepat khususnya di sektor pertanian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani kita. Dalam memperingati Hari Hak untuk Tahu Sedunia (Right to Know Day) Tahun 2021, menjadi penting pemahaman dan semangat kita untuk menderaskan informasi positif dan bermanfaat kepada publik secara terbuka, transparan dan akuntabel, untuk mencapai cita-cita masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. (OL-10)

Baca Juga

MI/Duta

Teladan yang Hidup (Living Tradition)

👤Azwar Anas Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Sukma Bangsa Lhokseumawe 🕔Senin 25 Oktober 2021, 05:00 WIB
SETIAP tahun kita memperingati lahirnya Nabi Muhammad Saw. Bagi umat Islam, Nabi Muhammad merupakan teladan...
Dok. Pribadi

Guru-Pendidik dan Kepahlawanan

👤Fuad Fachruddin Dewan Pengawas Yayasan Sukma 🕔Senin 25 Oktober 2021, 05:00 WIB
TIGA hari lagi kita akan merayakan Sumpah...
Dok pribadi

Desain Keserentakan Pemilu dan Penguatan Sistem Presidensil

👤Fortunatus Hamsah Manah, Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai, NTT  🕔Minggu 24 Oktober 2021, 21:55 WIB
Berdasarkan putusan MK, bahwa pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Proyek Strategis Terus Melaju

Pemerintah perlu melakukan berbagai langkah extraordinary agar realisasi PSN dapat berjalan lebih maksimal.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya