Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
SELASA (21/9) sore, sebagian wilayah Depok, Jawa Barat, diterpa hujan deras dan angin kencang. Kejadiannya singkat, sekitar 15 menit, tetapi mampu menumbangkan sejumlah papan reklame, baliho, dan pohon di pinggir jalan. Entah, apakah itu yang disebut anomali cuaca atau bukan, saya kurang paham.
Namun, yang pasti, seumur-umur saya baru melihat angin bertiup sekencang itu secara nyata bukan cuma di layar kaca. Anda pun barangkali ikut menyaksikannya lewat potongan video yang berseliweran di lini masa. ‘Ini sih badai, bukan hujan angin lagi’, begitu tulis seorang warganet di kolom komentar akun Instagram @infodepok_id, mencoba menganalisis.
Kalau menurut Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Dwikorita Karnawati, peristiwa semacam ini termasuk bencana hidrometeorologi, yakni bencana yang diakibatkan oleh beberapa parameter meteorologi, seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Dampaknya bisa berupa banjir, badai, longsor, dan sebagainya. Sejak akhir bulan lalu, Profesor Geologi Lingkungan dan Mitigasi Bencana Universitas Gadjah Mada ini bahkan sudah mewanti-wanti bahwa bencana serupa ini akan datang lebih awal di 2021. Artinya, enggak perlu lagi menunggu akhir atau awal tahun, seperti bonus perusahaan.
Selama September ini, seperti dilansir di laman BMKG, mayoritas wilayah di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, bahkan diprediksi bakal sering dilanda hujan deras. “Cuaca ekstrem berpotensi besar terjadi selama musim peralihan. Mulai hujan disertai petir dan angin kencang serta hujan es,” kata Dwikorita, Rabu atau sehari setelah peristiwa di Depok itu. Apa yang disampaikan perempuan peraih gelar PhD di bidang Earth Science dari Leeds University itu, tentu ada dasar pertimbangan ilmiah dan semestinya tidak bergema di ruang hampa. Ia harus jadi peringatan bagi kita semua, khususnya para pemangku kepentingan kota, supaya waspada.
Daripada sibuk pasang baliho pilkada yang perhelatannya masih lama, lebih baik tertibkan lagi sejumlah papan iklan di pinggir jalan. Periksa apakah tiangnya masih kuat atau jangan-jangan sudah keropos. Pangkasi juga pohon yang telah rimbun dan rawan tumbang, jangan sampai mencederai, apalagi sampai merenggut nyawa pengguna jalan. Semua langkah itu merupakan bagian dari mitigasi bencana. Jangan ujug-ujug datang bikin konten ‘unjuk keprihatinan’, setelah banjir meluluhlantakkan permukiman warga. Itu sih drama. “Basi!,” kalau kata netizen.
Namun, yang pasti, peringatan tentang bencana hidrometeorologi yang disampaikan Ibu Dwi dan jajarannya, jelas bukan basa-basi dan harus serius diantisipasi. Apalagi, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebagian besar atau 95% bencana yang ada di Indonesia merupakan bencana jenis ini. Salah satu penyebabnya karena faktor iklim, yang menurut para pakar lingkungan, kini mulai enggak karuan. BNPB menyebut Siklon Tropis Seroja yang melanda Nusa Tenggara Timur dan menyebabkan banjir bandang pada pertengahan tahun lalu, merupakan salah satu contohnya.
Menurut Dwikorita, sejak satu dekade terakhir kejadian siklon tropis semakin sering terjadi. Bahkan pada 2017, dalam satu pekan bisa terjadi dua kali. Hal ini, kata dia, menunjukkan dampak perubahan iklim global memang harus benar-benar segera diantisipasi.
Minimal, mulai sekarang, kita (sebagai anggota masyarakat), harus lebih aware (peduli) memperhatikan peringatan cuaca yang sering disampaikan BMKG di berbagai platform. Jangan cuma sibuk tak kenal waktu melototi mereka yang berdendang dan bergoyang Mendung tanpo Udan, yang lagi hit di Tiktok dan Instagram. Kalau itu sih cukup selingan saja sambil dasteran atau sarungan.
BNPB akan segera menyalurkan bantuan stimulan perbaikan rumah bagi masyarakat terdampak bencana Sumatra.
BNPB mencatat telah terjadi 243 kejadian bencana di Indonesia sepanjang tahun 2026.
BNPB juga menyalurkan bantuan dana tunggu hunian bagi warga yang memilih tinggal sementara di rumah keluarga atau sanak saudara. Bantuan tersebut sebesar Rp600 ribu per bulan.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan tetap siaga mendampingi pemerintah daerah meski status tanggap darurat bencana di sejumlah wilayah di Sumatra telah dicabut.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti masih minimnya anggaran mitigasi bencana di Indonesia, di tengah meningkatnya ancaman bencana alam dan kerentanan wilayah.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti alih fungsi lahan dan menurunnya daya dukung lingkungan sebagai faktor utama yang memperparah dampak bencana alam.
Dampak dari kondisi cuaca ini, kata dia, juga berpotensi terjadi gelombang tinggi yang berkisar antara 1,5 meter hingga 2,5 meter di perairan wilayah Aceh bagian barat dan selatan.
Operator kapal tongkang dianjurkan waspada saat angin berkecepatan 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter.
Kecepatan angin di wilayah Lampung umumnya berkisar antara 18-55 kilometer per jam, terutama di wilayah pesisir dan perairan seperti perairan Barat Lampung
Sirkulasi angin dari sistem tekanan rendah tersebut, menurutnya, masih cukup kuat untuk memicu hembusan angin kencang di wilayah NTB, meski tidak sebesar dampak Bibit Siklon Tropis 97S
Dalam peristiwa ini, terdapat dua orang tertimpa pohon tumbang saat melintas menggunakan sepeda motor. Korban mengalami luka ringan dan telah mendapatkan penanganan medis.
Kondisi cuaca signifikan ini dipicu oleh penguatan Monsun Asia dan pengaruh tidak langsung dari Siklon Tropis Luana yang terpantau bergerak di selatan perairan Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved