Rabu 21 Oktober 2020, 02:55 WIB

Edukasi Kesehatan Reproduksi

Sumarjati Arjoso Waketum Partai Gerindra, Dewan Kehormatan DPP Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI | Opini
Edukasi Kesehatan Reproduksi

Dok. Pribadi

KEKERASAN atau kejahatan seksual makin tidak terkendali. Sementara, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masih menuai kontroversi di DPR RI. Pemahaman tentang kesehatan reproduksi diharapkan dapat menjembatani pro kontra tersebut.

 

Kesehatan reproduksi

Kesehatan reproduksi--selanjutnya disingkat kespro, adalah keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial secara utuh, yang tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan, dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi secara fungsi dan prosesnya.

Batasan ini, sudah ditetapkan oleh WHO di International Conference on Population and Development (ICPD) di Kairo pada 1994. Jadi, lingkupnya luas, bukan seperti yang sering disebut sebagai sex education, yang berfokus pada permasalahan seksual.

Ruang lingkup kespro ada dalam semua tahap kehidupan manusia. Namun, ada empat prioritas yakni, kesehatan ibu dan bayi, keluarga berencana, kespro remaja, serta pencegahan penyakit seksual dan HIV.

Di antara empat prioritas tersebut, persoalan kespro remaja perlu mendapat perhatian khusus, karena beberapa alasan. Pertama, tingginya angka HIV/AIDS pada kelompok usia 20-29 tahun. Kedua, kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang banyak terjadi pada remaja perempuan, seperti hubungan seksual yang dipaksa pacarnya (61,4% -menurut survei Puska Gender dan seksualitas).

Ketiga, masih maraknya kasus pernikahan dini di beberapa daerah. Keempat, banyaknya kejadian kehamilan yang tidak diinginkan dengan segala risikonya. Dan lagi-lagi, yang menjadi korban ialah perempuan.

Oleh karena itu, penting bagi remaja untuk mendapatkan pemahaman yang benar mengenai perbedaan jenis kelamin dan gender, pengelolaan dorongan seksual, pemahaman hak-hak reproduksi, bentuk kekerasan seksual dan akibat yang ditimbulkannya. Dengan kata lain, remaja perlu mendapatkan edukasi tentang kespro, bukan sex education. Dengan begitu, remaja diharapkan mampu bertanggung jawab pada tubuhnya sendiri. Khususnya tentang fungsi dan proses reproduksi. Sehingga, ia dapat berpikir sebelum melakukan hal yang merugikan dirinya sendiri.

 

Memahami agar mampu menolak

Edukasi kespro pada remaja, dapat dimaknai sebagai upaya memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kespro secara komprehensif. Sehingga, terbangun kesadaran untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi dalam fungsi dan prosesnya, serta, melindunginya dari tindakan yang berisiko buruk, baik secara fisik, maupun mental.

Pendidikan kespro tidak hanya memberikan pengetahuan. Tetapi, juga pemahaman dan pemberdayaan remaja, untuk mengambil keputusan yang benar bagi kesehatan reproduksi, dan seksualnya. Termasuk, menghindari tindakan pelecehan dan kekerasan seksual.

Survey Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI) tahun 2012 menjelaskan, tingkat pengetahuan remaja tentang kespro masih rendah. Di antaranya, remaja yang tidak mengetahui tentang hari-hari masa subur sebesar 37,9%, remaja yang menyatakan tidak tahu tentang sekali hubungan seksual dapat hamil sebanyak 49,3%. Adapun, 43,4% tidak pernah mendengar tentang penyakit menular seksual.

Di satu sisi, pengetahuan dan pemahaman remaja akan kespro masih minim. Sementara, di sisi lain remaja dibombardir dengan banyaknya situs porno di media sosial yang begitu mudah diakses. Akibatnya, remaja semakin aktif secara seksual, dan remaja perempuan semakin rentan terhadap kehamilan yang tidak diinginkan, serta, infeksi menular seksual termasuk HIV/ AIDS.

Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa edukasi kespro mestinya dimulai sejak kecil, dari keluarga, dan diteruskan di sekolah. Sayangnya, masih banyak orangtua yang merasa tabu untuk membicarakan masalah seksual. Sehingga, anak tidak mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kespro dan seksualitas yang benar dari keluarga. Sebagian orangtua mengetahui bahwa dia harus mendidik anaknya tentang kespro, dan seksualitas. Tapi, merasa tidak cukup pengetahuan dan cara yang tepat untuk menyampaikannya.

Dalam dokumentasi BKKBN 2017, hasil SDKI 2012 menunjukkan, remaja umur 15-19 tahun lebih suka berdiskusi atau curhat mengenai masalah kespro kepada teman sebayanya. Yakni, sebesar 57,1% laki-laki dan 57,6% perempuan berdiskusi/curhat mengenai kesehatan reproduksi dengan temannya.

Sementara itu, remaja umur 15-19 tahun menyukai bila sumber informasi kesehatan reproduksi diperoleh dari teman sebaya (33,3% laki-laki dan 19,9% perempuan), guru (29,6% lakilaki dan 31,2% perempuan), ibu (12,7% laki-laki dan 40% perempuan), dan tenaga kesehatan (2,6% laki-laki dan 35,7% perempuan).

PKBI pernah melakukan survei terhadap para guru dan 62,7% guru berpendapat, bahwa kespro perlu diajarkan tersendiri/ bukan bagian dari Biologi untuk mencegah siswa berperilaku seks berisiko.

Edukasi kespro dan seksualitas bertujuan untuk memberikan pengertian dan kemampuan pada remaja untuk say no to sex before married, jangan lakukan hubungan seksual sebelum menikah. Kemampuan menolak ini penting karena hubungan seks sebelum menikah ditinjau dari sisi agama dan kesehatan sangat berisiko dalam kehidupan remaja ke depan.

Edukasi untuk mampu say no to sex, to drug, harus dibudayakan di kalangan remaja, baik di sekolah, di kelompok-kelompok remaja atau kelompok sebaya. Ini baru dapat dilakukan secara sadar, jika mereka paham tentang kespro dan seksualitas dengan segala risikonya.

 

Peran anggota legislatif

Masalahnya, apakah pendidikan kespro yang benar sudah dilakukan di keluarga, di sekolah atau di komunitas? BKKBN sudah memiliki program Genre (Generasi Muda Berencana), ada program UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), cukupkah? Diperlukan materi untuk pendidikan kespro dan seksualitas, apakah sudah ada dalam kurikulum dan dilaksanakan? Apakah di sekolah ada bimbingan bagi yang bermasalah?

Begitu banyak masalah kespro dan seksualitas di kalangan remaja yang harus dijawab. Kita tahu, ini membutuhkan perhatian serius karena masa depan kehidupan bangsa ini sedang dipertaruhkan. Para anggota legislatif perempuan diharapkan mengawal dan mengawasi pelaksanaan program edukasi kespro, dimulai dari ketersediaan anggaran, ketersediaan para pendidik dan faktor pendukung lainnya.

Kita ingin menghadirkan SDM unggul, yang sehat, yang tidak terhambat masa depannya, karena kehamilan yang tidak diinginkan, pengguguran kehamilan, terinfeksi penyakit menular seksual. Termasuk, HIV/ AIDS, putus sekolah, bahkan, tindakan kriminal seperti pelecehan seksual, perkosaan dan pembunuhan. Saatnya melindungi anak dan remaja, saatnya mendidik, saatnya membudayakan tolak pelecehan seksual, dan keserasan seksual, say no to sex before married.

Baca Juga

Dok pribadi

Humanisasi DUHAM

👤Andrey Sujatmoko,  Dosen pada FH Universitas Trisakti dan Sekretaris Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM 🕔Senin 30 November 2020, 21:00 WIB
Tidak dipungkiri bahwa implementasi HAM di setiap negara memiliki kompleksitas yang...
Dok. Pribadi

Pilkada dan Isu Pengembangan Pendidikan Vokasi di NTT

👤Servasius S. Jemorang | Ketua Lembaga Kajian Pengembangan SDM PP PMKRI 🕔Senin 30 November 2020, 17:20 WIB
Sejarah boleh meninggalkan cerita pahit di sektor pertanian. Tapi, kita masih punya kesempatan untuk membangun sejarah yang manis ke...
MI/Duta

Tantangan Guru Masa Kini

👤Anggi Afriansyah Peneliti LIPI, Dewan Pakar Perhimpunan untuk Pendidikan Guru (P2G) 🕔Senin 30 November 2020, 03:25 WIB
PAULO Freire (2000) dalam Pedagogy of Freedom: Ethics, Democracy and Civic Courage menyebut ada tiga hal penting tentang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya