Revolusi Mental Kedisiplinan Protokol Kesehatan

KETIDAKDISIPLINAN masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan merupakan salah satu tantangan terberat dalam mengatasi penularan wabah covid-19. Padahal, pemerintah tanpa henti terus mengingatkan kepada masyarakat agar tetap konsisten menjalankan protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan (3M).

Ketidakpatuhan dalam menjalankan protokol kesehatan itu kerap menjadi pertimbangan pemerintah untuk memberlakukan pembatasan sosial. Hal itu mengakibatkan aneka masalah, terutama pada aspek sosial-ekonomi, seperti terkontraksinya pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Karena itu, untuk menghindari dampak yang semakin parah, pemerintah kini bernisiatif menyiapkan program Duta Edukasi Perubahan Perilaku dengan melibatkan 1.108 mahasiswa dari 72 perguruan tinggi (Media Indonesia, 14/10/2020).

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebutkan bahwa program itu bertujuan mengampanyekan perubahan perilaku pada masyarakat. Data BPS menyebutkan terdapat 17% warga atau sekitar 44,9 juta yang memiliki persepsi tidak mungkin terinfeksi covid-19. Tentunya persepsi seperti itu tidak bisa dibiarkan karena akan tetap menjadi potensi ancaman penularan dan menyulitkan dalam menjalankan protokol kesehatan.

Faktual ketidakdisiplinan

Hasil survei perilaku masyarakat di masa pandemi covid-19 pada 7-14 September 2020 yang dilakukan BPS, barangkali dapat memberikan gambaran faktual tentang belum optimalnya kedisiplinan sebagian warga dalam menjalankan protokol kesehatan.

Secara faktual, belum optimalnya penduduk menjalankan protokol kesehatan itu, antara lain tecermin dari pesan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Meski pemerintah dan media cukup gencar mengingatkan agar mematuhi 3M, dalam kenyataannya masih ada sekitar 8,02% penduduk tidak memakai masker, sekitar 26,46% tidak menjaga jarak, dan sekitar 22,29% tidak mencuci tangan.

Faktor demografi, seperti jenis kelamin dan usia menunjukkan perbedaan dalam kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan. Hasil survei menunjukkan bahwa perempuan cenderung lebih disiplin mematuhi protokol kesehatan jika dibandingkan dengan laki-laki.

Pemakaian masker, misalnya, perempuan tercatat sebesar 94,8%, sedangkan laki-laki sebesar 88,5%. Sementara itu, dari sisi usia terlihat bahwa semakin tua usia penduduk cendrung kian disiplin menjalankan protokol kesehatan.

Salah satu alasan yang dikemukakan responden yang tidak mematuhi protokol kesehatan ialah harga alat pelindung diri, seperti masker, face shield, dan hand sanitizer yang cenderung mahal. Adapun alasan lainnya ialah sulit melakukan pekerjaan atau kegiatan jika menerapkan protokol kesehatan dan aparat atau pimpinan yang tidak memberi contoh.

Selain itu, ada juga alasan lain, yaitu mengikuti orang lain yang tidak menjalankan protokol kesehatan. Data hasil survei perilaku masyarakat di masa pandemi covid-19 itu barangkali dapat dijadikan masukan awal (pre-existing condition) untuk menggali informasi lebih detail guna pelaksanaan program perubahan perilaku. Sebagai Duta Edukasi Perubahan Perilaku, mahasiswa tentu diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup mumpuni untuk mengajak masyarakat mematuhi protokol kesehatan.

Bahkan, untuk memperluas cakupan masyarakat yang diedukasi dan mempercepat pemahaman tentang protokol masyarakat, pemerintah juga dapat mengajak tokoh masyarakat dan tokoh agama sehingga dapat menjadi gerakan masyarakat secara nasional.

Perubahan habitus

Perubahan habitus atau perilaku mematuhi protokol kesehatan memang bukan perkara mudah dilakukan karena terkait dengan transformasi dari soft ke strong culture. Adapun istilah strong culture termanifestasi dalam menjalani kehidupan yang tidak mudah menyerah, disiplin, bersemangat, dan bekerja keras.

Dalam konteks itu, Korea Selatan sebagai salah satu negara yang penduduknya memiliki strong culture yang kini menjadi negara maju, dinilai cukup berhasil dalam me ngerem penularan pandemi covid-19. Ditengarai, kunci keberhasilan ‘Negeri Ginseng’ itu ada pada semangat, kerja keras, disiplin, suka berinvestasi, dan menghargai pendidikan, seperti yang ditulis Huntington dalam bukunya, Culture Counts.

Secara faktual, perubahan habitus untuk mengatasi persoalan bangsa guna meraih kemajuan seperti halnya Korea Selatan, tampaknya selaras dengan jargon revolusi mental dari Presiden Joko Widodo yang digulirkan saat kampanye Pemilu 2014. Adapun revolusi mental menurut beliau ialah perubahan paradigma dan mindset dalam rangka membangun bangsa (nation building) yang dimulai dari tiap-tiap diri.

Namun, penjelasan tentang revolusi mental sebagai jargon Jokowi pada Pemilu 2014 itu belum banyak dipahami masyarakat banyak. Untuk itu, pada kesempatan diskusi di Balai Kartini, Jumat (17/10/2014), Presiden Jokowi kembali menjelaskan bahwa revolusi mental diperlukan untuk mengembalikan karakteristik orisinal bangsa, yaitu santun, berbudi pekerti, ramah, dan bergotong royong.

Dalam konteks itu tentu sangat diharapkan program perubahan perilaku yang akan diterapkan guna menegakkan disiplin protokol kesehatan juga sejalan dengan upaya membentuk strong culture dan sebagai wujud konkret dari revolusi mental yang digagas Jokowi. Bahkan, program perubahan perilaku untuk mewujudkan strong culture itu diharapkan tidak hanya untuk mengatasi tantangan pandemi covid-19, tetapi juga sebagai momentum untuk meraih kemajuan bangsa.

Maka dari itu, amat diharapkan kesadaran segenap elemen bangsa untuk turut berpartisipasi dalam program perubahan perilaku agar disiplin menjalankan protokol kesehatan. Diyakini, jika seluruh masyarakat mematuhi protokol kesehatan, penularan pandemi covid-19 secepatnya dapat dihentikan. Maka dari itu, kita dapat kembali menjalani kehidupan normal dan meneruskan program pembangunan yang tersendat di masa pandemi.