Naik Kelas di Tengah Wabah

INDONESIA layak menepuk dada karena naik kelas. Bank Dunia menetapkan bahwa Indonesia naik peringkat dari negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income) menjadi negara berpendapatan menengah atas (upper middle income). Namun, kenaikan kelas itu sekaligus juga membuat kita waswas karena ekonomi kita berpotensi digilas pandemi covid-19.

Bank Dunia mendasarkan penilaiannya pada pendapatan nasional bruto (PNB) atau gross national income (GNI) per kapita. Sebelum didera pandemi covid-19, GNI per kapita 2019 sebesar US$4.050 mengalami kenaikan dari US$3.840 pada 2018.

Dengan capaian GNI per kapita US$4.050 itu, Bank Dunia menetapkan Indonesia naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas per 1 Juli 2020. Menurut kriteria Bank Dunia, kelompok negara berpendapatan menengah atas ialah negara yang GNI per kapitanya berada di rentang US$4.046-US$12.536.

Selain itu, Bank Dunia juga mengategorikan negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income) dengan GNI per kapita US$1.036-US$4.045. Sementara itu, yang berada kurang dari US$1.035 dikelompokkan sebagai negara berpendapatan rendah dan di atas US$12.536 masuk kategori negara berpendapatan tinggi. Kriteria GNI per kapita dipengaruhi pertumbuhan ekonomi, kurs mata uang, dan pertumbuhan penduduk suatu negara.

Secara sederhana, GNI per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Kalau disebutkan GNI per kapita Indonesia naik, berarti tingkat kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Selain itu, Indonesia juga diklasifikasikan sebagai negara berpendapatan menengah atas karena pembangunannya dinilai berhasil mengangkat pendapatan per kapita rata-rata masyarakat.

Kenaikan peringkat Indonesia itu terjadi setelah 23 tahun berada di kelas berpendapatan menengah bawah, sejak 1995. Dampak dari kenaikan kelas mestinya bisa mendongkrak kepercayaan dan persepsi investor, mitra dagang, mitra bilateral, dan mitra pembangunan atas ketahanan ekonomi Indonesia.

Harapannya, hal itu bisa meningkatkan investasi, memperbaiki kinerja neraca transaksi, mendorong daya saing ekonomi, dan memperkuat dukungan pembiayaan.

Tantangan naik kelas

Capaian tingkat GNI Indonesia yang mendongkrak peringkat itu terjadi pada 2019, sebelum dilanda pandemi covid-19. Kenaikan kelas seperti itu bisa bertahan apabila pertumbuhan ekonomi secara konsisten bisa terjaga sekitar 5% setahun.

Namun, covid-19 bisa saja membuyarkan capaian kenaikan kelas itu apabila terjadi perlambatan pertumbuhan atau kontraksi ekonomi. Apalagi, kenaikan kelas Indonesia hanya terpaut US$4 dari batas bawah US$4.046. Artinya, posisi Indonesia dengan GNI per kapita US$4.050 itu cukup rentan untuk bertengger di kelas berpendapatan menengah atas apabila diguncang badai korona.

GNI per kapita, secara statistik mampu memengaruhi parameter. Namun, perlu diperhatikan bahwa kemampuan peningkatan produktivitas dan daya saing akan sangat menentukan posisi kelas tersebut.

Apabila pertumbuhan ekonomi mengandalkan konsumsi, sementara sektor produktif sebagai sumber pendapatan merosot, kenaikan kelas itu pun akan terancam.

Seperti diharapkan pemerintah, kenaikan kelas akan menjadi daya tarik innvestasi. Agar kepercayaan pemilik modal untuk berinvestasi meningkat, pemerintah harus menyingkirkan berbagai hambatan investasi, seperti menjamin kepastian usaha dan mempermudah proses investasi.

Pertanian menjadi tumpuan

Untuk mempertahankan agar tidak turun kelas, Indonesia perlu memperkukuh fondasi ekonomi setelah covid-19. Sektor produktif, seperti industri, terutama industri substitusi impor, hulu dan hilir, dan padat karya harus diperkuat.

Langkah lainnya yang tak kalah penting ialah menjadikan sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan sebagai tulang punggung perekonomian.

Kebetulan, di masa pagebluk korona ini, ketika bidang ekonomi lainnya lesu, sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan memang masih berkibar. Pada kuartal I/2020 sektor itu menyumbang 12,84% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau urutan ketiga tertinggi setelah industri pengolahan (19,98%) serta perdagangan besar dan eceran (13,3%).

Ketika dunia dan Indonesia dirundung wabah korona sejak awal 2020, sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan masih mengalami pertumbuhan 9,6% pada kuartal I/2020 jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal itu dipicu, antara lain oleh masa tanam yang dimulai pada akhir Desember 2019 serta adanya masa panen pada Februari dan Maret 2020.

Bahkan, BPS memperkirakan sektor pertanian bisa mendongkrak perekonomian pada kuartal II/2020 karena ada pergeseran masa panen dari Maret ke April. BPS juga melaporkan produksi beras Januari- Agustus 23,05 juta ton. Menurut prediksi, stok beras pada Agustus nanti 8,84 juta ton.

Sektor pertanian juga digadanggadang menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan sektor ini 3,8% hingga 3,9% setiap tahun untuk periode 2020-2024. Selain itu, kesenjangan kekayaan dan pendapatan juga harus diatasi.

Diperkirakan saat ini 10% penduduk menguasai 75,3% pendapatan nasional. Artinya, kenaikan pendapatan hanya terkonsentrasi pada 10% kelompok berpanghasilan teratas.

Kedaulatan ekonomi juga harus dikembalikan dari dominasi oligarki kepada kekuatan ekonomi rakyat, yakni koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengembangan proyek padat karya di berbagai sektor juga diharapkan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat.

Naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas bisa menjadi awal yang menentukan untuk meraih impian Indonesia maju pada 2045. Peningkatan GNI per kapita harus membuat setiap warganya semakin sejahtera.