Pendidikan, Kunci Pemindahan Ibu Kota Negara

INDONESIA sedang mempersiapkan ibu kota negara (IKN) yang baru. Dari Kota Jakarta berpindah ke Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, wacana pemindahan IKN pernah dirintis Presiden Soekarno pada 1950-an. Soekarno memilih Kota Palangkaraya sebagai lokasi ibu kota baru.

Pulau Kalimantan menjadi pulau yang dipilih Presiden Soekarno ataupun Presiden Jokowi. Letak Kalimantan sebagai pulau yang sangat strategis di tengah-tengah Indonesia membawa semangat bahwa pembangunan Indonesia ke depan memiliki visi Indonesia sentris.

Pembangunan ibu kota baru membawa semangat peradaban baru. Ibu kota bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, melainkan juga wajah peradaban bangsa Indonesia di mata dunia.

Pemerataan ekonomi

“Pembangunan Indonesia sangat Jawa sentris”. Itulah salah satu alasan pemindahan IKN. Aktivitas ekonomi sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa. Menurut data Bappenas, pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa mencapai 5,72% dengan share (kontribusi) produk domestik regional bruto (PDRB) 58,48%. Sumatra memiliki pertumbuhan ekonomi 4,54% dengan share PDRB 21,58%. Sementara itu, Kalimantan memiliki pertumbuhan ekonomi 3,91% dengan share PDRB 8,20%. Secara umum, pertumbuhan ekonomi pada kawasan barat Indonesia (KBI) 5,41% dan kawasan timur Indonesia (KTI) 4,94%.

Berpindahnya IKN maka terdapat effort untuk memindahkannya. Effort berupa banyaknya proyek pekerjaan, seperti permukiman baru sekitar 1,5 juta penduduk pendatang (ASN pemerintah pusat, legislatif, yudikatif, TNI dan Polri, beserta keluarganya). Lalu, pembangunan akses jalan baru, penambahan pusat perbelanjaan, dsb.

Ini semua tentu menyerap sejumlah tenaga kerja dan memantik aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Setelah pembangunan selesai, akan banyak aktivitas baru yang belum pernah dilaksanakan di Kabupaten Kukar dan Kabupaten PPU sebelumnya, baik aktivitas rutin maupun seremonial. Itu karena wilayah tersebut telah berubah bukan lagi kabupaten biasa, melainkan menjadi IKN. Mobilitas seperti ini pasti berefek menggeliatnya perekonomian wilayah.

Mengulas sumber daya kabupaten

Menurut data BPS Kabupaten Kukar dalam angka 2019, pada 2018 Kukar memiliki jumlah masyarakat sebanyak 769.337 jiwa dengan jumlah angkatan kerja 358.411 jiwa. Dari jumlah angkatan kerja itu, penduduk yang bekerja sebanyak 337.050 jiwa.

Dari jumlah penduduk yang be­kerja, jika diurutkan berdasarkan latar belakang pendidikan, pertama, penduduk tamatan SMA sebanyak 90.675 jiwa. Kedua, tamatan SD 77.816 jiwa. Ketiga, penduduk tamatan SMP sebanyak 67.475 jiwa. Sementara itu, tamatan SMAK 29.301 jiwa dan Diploma I/II/III/Akademi, ditambah Universitas sebanyak 44.946 jiwa.

Secara umum, perekonomian Kabupaten Kukar diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku pada 2018 mencapai Rp160.596 triliun. Ada empat sektor dominan yang berpengaruh tinggi terhadap PDRB, yaitu pertambangan (64,91%), pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan (12,98%) serta sektor bangunan (7,85%) dan industri pengolahan (4,06%).

Menurut data BPS Kabupaten PPU dalam angka 2019, pada 2018 Kabupaten PPU memiliki jumlah masyarakat sebanyak 159.386 jiwa, dengan jumlah angkatan kerja 103.298 jiwa. Dari jumlah angkatan kerja itu, penduduk yang bekerja 98.389 jiwa.

Selanjutnya, dari jumlah penduduk yang bekerja tersebut jika diurutkan berdasarkan latar belakang pendidikan, pertama, penduduk tamatan SD ke bawah 43.480 jiwa. Kedua, tamatan SMA ke atas sebanyak 39.050 jiwa. Ketiga, tamatan SMP 15.859 jiwa.

Sementara itu, jumlah penduduk dari jenis pekerjaan, jika dibuat peringkat tiga jumlah tertinggi, peringkat pertama ialah penduduk dengan jenis pekerjaan pertanian, perkebunan, kehutanan, dan per­ikanan dengan persentase 43,33%. Kedua, perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi dengan pekerja sebanyak 19,5%. Ketiga, jasa masyarakat sosial dan perorangan sebesar 15,73%.

Secara umum, perekonomian Kabupaten PPU yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku pada 2018 mencapai Rp8,85 triliun. Ada tiga sektor dominan yang berpengaruh tinggi terhadap PDRB, yaitu pertambangan dan penggalian (30,88%). Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (19,96%), serta sektor industri pengolahan (15,95%).

Pendidikan menjadi kunci

“The investment in education especially in higher education is a profitable investment that assures positive longterm effects in what concerns the individual and the socio-economic progress of the society.” Consequences of the Investment in Education as Regards Human Capital, Iatagan Mariana (Romanian Academy, Spiru Haret University, Bucharest, Romania).

Dari pemaparan itu, ada beberapa temuan menarik dari dua kabupaten tersebut. Pertama, Kabupaten PPU dan Kukar memiliki sumber dari PDRB terbesar dari sektor pertambangan dan galian. Namun, angkat­an kerja yang bekerja terbanyak bukan pada bidang tersebut.      

Kedua, kabupaten itu memiliki angkatan kerja yang bekerja dengan latar belakang pendidikan terbanyak, bukan pendidikan tinggi (DI/DII/DII/Universitas). Akan tetapi, SMA (Kabupaten Kukar) dan SD (Kabupaten PPU).

Ketiga, kedua kabupaten itu sebenarnya memiliki SDA lain yang dapat dioptimalkan selain pertambangan dan penggalian, yaitu sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Ketiga temuan itu saling berkaitan. PDRB terbesar dari pertambangan dan galian, tapi angkatan kerja yang bekerja terbanyak bukan pada bidang itu. Maka itu, para pekerja yang bekerja pada tambang dan galian bukan penduduk lokal Kabupaten Kukar dan Kabupaten PPU.

Hal ini diperkuat temuan kedua mengenai latar belakang tamatan pendidikan angkatan kerja yang bekerja ditunjukkan bahwa mayo­ritas bukan pendidikan tinggi. Ini memperjelas bahwa penduduk lokal Kabupaten Kukar dan  PPU belum bisa ikut terlibat dalam jenis pekerjaan high-technique level, seperti pertambangan dan penggalian.

Lalu, yang terakhir potensi-potensi lain SDA pertanian, perkebunan, dan perikanan, perlu dioptimalkan menjadi sangat produktif dengan solusi yang dikelola secara baik serta dengan metode scientific approach.

IKN merupakan wajah harkat dan martabat sebuah bangsa. Maka itu, ketika melihat suatu negara, yang pertama dilihat ialah IKN-nya. Karena itu, tiga temuan tadi perlu dirancang, disusun, dan dijalankan menjadi suatu solusi menyeluruh dari pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi tidak mungkin dirasakan masyarakat jika tidak memiliki kompetensi dan kapasitas pendidikan yang mumpuni.

Negara harus fokus dalam peningkatan kualitas pendidikan. Itu karena pendidikan merupakan investasi terbaik dalam upaya membangun bangsa dan negara. Secara khusus, pemerintah perlu mengubah IKN baru menjadi wilayah penuh dengan keunggulan dan kebanggaan. SDM kompetitif, SDA dikelola dengan baik, dan komoditas barang yang diproduksinya mampu memenuhi kota/kabupaten di daerah lain, bahkan sudah mencapai taraf ekspor.

Selain itu, dibangun juga laboratorium lapangan yang memiliki teknologi tinggi agar peserta didik mampu learning by doing dengan cepat. Juga dalam pelaksanaannya, pemerintah menempatkan dosen dan pengajar terbaik.

Pada akhirnya, tenaga kerja terse­rap tinggi, produktivitas meningkat hingga pasar ekspor komoditas yang dihasilkan mampu bersaing, dan cita-cita pemerataan pertumbuhan ekonomi tercapai. Memang ini bukan solusi instan 5 atau 10 tahun langsung terlihat, tetapi 30 tahun bahkan 50 tahun. Namun, ini perlu dilakukan sekarang perencanaannya. Itu karena seribu langkah tidak mungkin tercapai jika satu langkah pun tidak dilakukan. Sampai jumpa di ibu kota negara baru!