SEJUMLAH tokoh masyarakat berharap prestasi olahraga Kabupaten
Bandung Barat (KBB) lebih ditingkatkan lagi. Salah satunya dengan
memiliki pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang
profesional dan berintegritas.
Ketua Dewan Penasihat Komite Pemerhati Prestasi Olahraga dan Seni KBB,
Megaharry P, menjelaskan, jelang pemilihan ketua KONI KBB periode
2022-2026, dibutuhkan sosok yang benar-benar memahami olahraga. Tidak
hanya yang dekat dengan kekuasaan (Pemerintah KBB), namun harus yang
mengerti tentang potensi dan kondisi perolahragaan di daerah tersebut.
"Harus yang sedang dan pernah mengurus cabor," katanya di Bandung,
Selasa (17/5).
Selain itu, mantan Sekretaris Daerah KBB inipun menekankan pentingnya sosok yang asli KBB. Ini penting agar pembibitan dan prestasi olahraga di daerah tersebut terkoordinasikan dengan baik.
"Karena yang tahu medan dan potensi olahraga di KBB, ya orang KBB. Kalau orang baru, apalagi pendatang, terus terang kami meragukan," ujarnya.
Dengan begitu, dia meyakini KONI KBB akan dipimpin oleh sosok
profesional sehingga diharapkan terbangunnya pembangunan olahraga yang
baik mulai dari pembibitan, rutinitas kompetisi, hingga berujung
prestasi. "Jadi harus dipimpin orang yang kredibel, mengerti olahraga.
Tidak hanya bisa memberikan prestasi (juara kompetisi), tapi yang mampu
menyejahterakan atlet, pelatih, dan sebagainya," kata dia.
Di tempat yang sama, salah seorang pendiri KBB, Asep Setia Permana
(Asper), berharap tidak ada unsur nepotisme dalam pemilihan Ketua KONI
KBB yang akan diselenggarakan pada 28 Mei mendatang dalam musyawarah
olaharaga kabupaten luar biasa.
Menurutnya, ketua KONI terpilih jangan hanya karena memiliki kedekatan dengan kepala daerah saja.
Dia pun mengkritisi pencalonan Sonya Fatmala, istri Plt Bupati KBB.
Menurutnya, dia tidak kompeten dalam memimpin KONI.
"Apakah benar-benar paham tentang olahraga di KBB? Apakah pernah
mengurus cabor secara serius?" ujarnya.
Oleh karena itu, dia berharap pemilihan Ketua KONI KBB dilakukan secara
jujur dan sesuai aturan. "Jangan karena ada kedekatan, lalu dipilih.
Tapi harus kompeten, kredibel, dan sesuai aturan," katanya.
Terlebih, menurutnya, periode kepala daerah akan berakhir pada 2023
mendatang. "Sementara pengurus KONI sampai 2026. Jadi jangan berpikir
pendek sehingga hanya melihat sekarang," ujarnya.
Dia pun berharap tidak ada konflik kepentingan dalam kepengurusan KONI
apalagi sampai merugikan keuangan negara. "Saya khawatir nanti ada
konflik kepentingan, apalagi yang menyangkut anggaran," ujarnya.
Lebih lanjut, dia pun berharap adanya penyegaran dari pengurus KONI.
"Jangan itu-itu saja. Perlu regenerasi," katanya.
Dia menyebut, pendaftaran bakal calon ketua KONI sudah ditutup pada 13
Mei kemarin. "Yang mengambil formulir ada 12 kandidat. Yang
mengembalikan formulir ada 8, mundur 1. Jadi bakal calon ada 7,"
ujarnya. (N-2)
