Musim Kemarau Diprediksi Agustus, BPBD Kota Cirebon Petakan Daerah Rawan Kekeringan

BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cirebon memetakan daerah rawan bencana kekeringan di musim kemarau mendatang. 

Kepala Kepala Pelaksana BPBD Kota Cirebon, Andi Wibowo menjelaskan hingga akhir Maret dan memasuki April 2026, wilayah Kota Cirebon masih berada dalam fase hidrometeorologi basah. “Kondisi ini ditandai dengan potensi hujan lebat, angin kencang, serta kemungkinan terjadinya banjir di sejumlah titik,” tutur Andi, Selasa (31/3).

Dijelaskan Andi, berdasarkan informasi yang rutin diterima dari BMKG, saat ini hingga awal April masih masuk periode hujan. Artinya, masyarakat tetap harus waspada terhadap cuaca ekstrem seperti hujan intensitas tinggi dan potensi banjir. 

Baca juga : BMKG Prakirakan Musim Kemarau di Sumatra Selatan pada Mei 2026

Selanjutnya masih di April, Cirebon diprediksi mulai beralih ke musim kemarau. Sedangkan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026, dengan durasi yang disebut lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Dari rilis BMKG, musim kemarau tahun ini diprediksi lebih lama. Puncaknya diperkirakan terjadi pada Agustus 2026 mendatang. Potensi  kekeringan serta suhu panas yang cukup ekstrem,” jelasnya.

Saat ini, lanjut Andi, BPBD Kota Cirebon telah melakukan mitigasi menghadapi potensi kekeringan. Wilayah kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, menjadi daerah yang setiap tahun dilanda krisis air bersih di musim kemarau. “Secara historis, wilayah Argasunya masih menjadi daerah rawan kekeringan. Maka, fokus mitigasi kami tetap di sana, meskipun wilayah lain juga terus kami pantau,” kata Andi. 

Pada 2025 lalu, pemerintah daerah tercatat menyalurkan hampir 350 ribu liter air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Kelurahan Argasunya. Selanjutnya BPBD pun mengimbau masyarakat untuk tidak lengah dalam menghadapi dua potensi bencana berbeda dalam waktu berdekatan, yakni banjir di musim hujan dan kekeringan saat kemarau.

“Dengan kondisi cuaca yang dinamis, masyarakat diharapkan dapat terus memantau informasi resmi dari BMKG dan pemerintah daerah untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi,” tutur Andi. (H-2)