Bangun Reaktor Nuklir Skala Kecil, Disebut Kunci Indonesia Capai Swasembada Energi

GAGASAN Menteri ESDM sekaligus Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) Bahlil Lahadalia untuk mengembangkan energi nuklir di Indonesia mendapat sambutan positif dari kalangan akademisi.

Pakar menilai, langkah tersebut bukan hanya strategis untuk transisi energi, tetapi juga solusi konkret bagi persoalan elektrifikasi di wilayah terpencil, selama dilakukan dengan teknologi yang tepat dan tata kelola yang kuat.

Dalam diskusi energi yang digelar di Makassar, Pakar energi Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof. Muhammad Bachtiar Nappu secara tegas mendorong pemerintah agar tidak sekadar membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) konvensional, melainkan langsung mengadopsi teknologi reaktor modular kecil atau Small Modular Reactor (SMR).

Baca juga : Pertemuan Prabowo-Putin: Rusia Siap Kirim Ahli Nuklir untuk Dukung Proyek PLTN

Menurutnya, SMR adalah wajah masa depan ketahanan energi nasional. “Truly energy security for the future adalah PLTN, tapi dalam bentuk small. Jangan PLTN konvensional yang minimal 1.000 MW, tapi reaktor modular 50 MW. Itu jauh lebih cocok untuk negara kepulauan seperti Indonesia,” ujar Bachtiar.

Ia menjelaskan, SMR dapat dibangun secara bertahap sesuai kebutuhan dan tidak memerlukan investasi awal yang membebani. 

Teknologi ini juga lebih fleksibel secara geografis, sehingga ideal untuk menghidupkan listrik di kawasan timur Indonesia dan daerah perbatasan yang selama ini belum tersentuh secara optimal.

Baca juga : Jalan Berliku Menuju PLTN 2032

Bachtiar mengungkapkan, Indonesia sebenarnya tidak perlu ragu karena memiliki cadangan uranium dan thorium yang tersebar di sejumlah wilayah, seperti Bangka Belitung, Kalimantan, hingga Mamuju, Sulawesi Barat.

"Bahan bakunya kita punya. Tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan riset dan teknologi yang tepat," imbuhnya.

Senada dengan itu, Direktur Lembaga Studi Kebijakan Publik, M. Kafrawy Saenong, menekankan bahwa energi nuklir harus ditempatkan sebagai opsi realistis untuk diversifikasi energi nasional, bukan sekadar wacana. 

Ia mendorong pemerintah untuk memulai proyek percontohan di Kalimantan Barat, wilayah yang dikenal memiliki potensi uranium yang menjanjikan.

“Kalau Kalbar dijadikan lahan uji coba, ini bisa menjadi model utama. Dari sana kita belajar, lalu dikembangkan ke daerah terpencil lainnya. Nuklir bukan hanya infrastruktur, ketersediaan bahan baku juga kunci,” tegas Kafrawy.

Namun, ia mengingatkan bahwa aspek keselamatan dan penguatan riset harus menjadi panglima. Menurutnya, pelibatan saintis dan pengawasan ketat akan menjadi kunci agar publik dapat menerima nuklir sebagai opsi energi yang wajar dan aman.

Dari sisi ekonomi, Prof. Syamsuri Rahim, ekonom Universitas Muslim Indonesia (UMI), menilai kehadiran PLTN khususnya di daerah tertinggal dapat membuka ruang tumbuh ekonomi baru.

“Listrik adalah gerbang utama pertumbuhan. Jika energi sudah dinikmati seluruh masyarakat, ekonomi akan bergerak. Industri kecil bisa hidup, lapangan kerja terbuka,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengingatkan agar pembangunan PLTN tidak membuat pemerintah terpaku pada satu opsi saja. Kebijakan diversifikasi energi harus tetap berjalan sesuai karakteristik daerah masing-masing.

“Tidak semua wilayah cocok atau terjangkau infrastruktur nuklir. Maka pengembangan energi surya, angin, dan air tetap harus berjalan paralel,” pungkasnya. (LN/E-4)