Mendiktisaintek Siapkan Pendanaan Riset Hilirisasi demi Kejar Target Ekonomi 8 Persen

MENTERI Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengungkapkan, kemunculan industri berbasis sains dan teknologi menjadi kunci vital untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Guna merealisasikan hal tersebut, pemerintah menyiapkan skema pendanaan khusus melalui program riset hilirisasi yang menghubungkan kebutuhan industri dengan para guru besar di perguruan tinggi.

Hal ini disampaikan Brian saat menghadiri Seminar Nasional “Strategi Teknologi, Industri dan SDM Menuju Indonesia Emas 2045” yang digelar Ikatan Alumni ITB angkatan 1980 (IA-ITB 80) di Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) pada Sabtu (31/1).

Menurut Brian, industri besar memiliki kebutuhan tinggi akan keterampilan berisiko tinggi (high risk skill), riset, dan inovasi. Namun, seringkali terjadi kesenjangan antara kebutuhan industri dan ketersediaan riset kampus.

Baca juga : Sayangkan Kasus Timothy, Mendiktisaintek: Perguruan Tinggi Harus Bebas Perundungan

“Kami di Kemendiktisaintek punya program yaitu riset hilirisasi. Jadi industri kita tanya apa kebutuhannya, apa yang mesti diriset, kebutuhan inovasi apa. Nanti kementerian akan mencarikan guru besar dan peneliti yang sesuai bidangnya,” tuturnya. 

Brian menambahkan, bahwa dukungan pemerintah tak hanya mempertemukan industri dan peneliti. Bahkan pemerintah akan mendanai melalui program pendanaan riset untuk mendukung kebutuhan industri, apalagi pemerintah saat ini telah mengantongi basis data (database) perguruan tinggi dan klaster guru besar lintas kampus. 

"Saya berharap, kolaborasi ini membuat industri memiliki kekuatan inovasi sehingga produktivitas meningkat dan menjadi industri berkelas, terutama dalam mengelola kekayaan mineral dalam negeri," ucapnya.

Baca juga : Mendiktisaintek Dukung Kolaborasi antara Bulgaria dan Indonesia

Dalam forum yang sama, Tim Ahli Kemenko Perekonomian yang juga alumni ITB 80, Rizal Affandi Lukman, menyoroti tantangan struktur ekonomi Indonesia di tengah bonus demografi yang diprediksi mencapai puncak pada 2035-2040. Stabilitas makro dan fiskal saat ini belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Masalah utama terletak pada struktur usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Indonesia mengalami fenomena kekosongan di lapisan usaha menengah (missing middle).

“UMKM sulit tumbuh menjadi usaha menengah. Yang jumlahnya besar adalah usaha kecil, bagian menengah kosong. Padahal usaha kelas menengah diperlukan agar kemampuan UMKM bisa menembus pasar internasional yang ditopang oleh inovasi teknologi,” terangnya.

Rizal menekankan pentingnya mendidik tenaga terampil agar bonus demografi tidak sia-sia. Oleh karena itu, peningkatan keterampilan ini akan berdampak pada pendapatan masyarakat, yang ujungnya meningkatkan Marginal Propensity to Save (MPS) atau kemampuan menabung untuk investasi.

“Negara dengan MPS tinggi cenderung lebih mampu memperkuat saving investment loop atau tabungan yang bisa mempercepat industrialisasi, seperti yang terjadi di Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok,” paparnya.

Sementara itu Ketua Seminar Alumni ITB80, Boto Simatupang, menyebut bahwa hasil dari pertemuan ini akan ditindaklanjuti melalui roadshow ke berbagai kementerian untuk memberikan masukan praktis dari pelaku usaha. Dirinya menekankan perlunya kebijakan fiskal yang berpihak agar industri nasional kompetitif dan menyarankan pemerintah meniru strategi negara maju Asia dalam memilih sektor unggulan.

“Faktor keberhasilan bisa ditularkan. Sementara pemerintah harus adakeberpihakan misalnya dengan membuat kebijakan fiskal agar industri bisa kompetitif. Belajar dari Jepang dan Korea Selatan, mereka memilih the winner (bidang yang unggul), memilih untuk dikembangkan dan mereka diberi insentif sehingga kompetitif,” tandasnya. (Z-10)