Pemerintah Percepat Akses Listrik Rumah Tangga melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik

PEMERINTAH terus mempercepat pe­merataan akses listrik nasional melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) Tahun Anggaran 2025. Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini belum memiliki sambungan listrik secara mandiri.

Target Program BPBL tahun 2025 ini sejumlah 215.000 rumah tangga dengan instalasi terpasang akan selesai di ak­hir tahun ini. Sampai dengan 27 Desember 2025 realisasi instalasi terpasang sebesar 199.593 rumah tangga atau mencapai 93% dari target.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa listrik merupakan kebutuhan dasar yang harus dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat Indonesia.

Baca juga : Program Lisdes, Pemerintah Targetkan 1.285 Desa Terang pada 2025

Menurutnya, kehadiran listrik bukan sekadar pene­rangan, tetapi juga fondasi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan saat peresmian proyek infrastruktur ketenagalistrikan strategis di Sumedang, Jawa Barat Senin (20/12) seperti keterangan tertulis Kementerian ESDM, Minggu (28/12).

Sementara itu, Menteri Ener­gi dan Sumber Daya Mine­ral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Minahasa, Sulawesi Utara, Rabu (29/10) mengatakan, program BPBL menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan keadilan energi secara nyata.

“Sekali lagi saya perintahkan, agar 2029 sampai 2030, semua desa, semua kelurahan, sudah harus ada listrik. Tidak boleh lagi kita biarkan anak-anak kita. Masa depan bangsa, tidak merasakan fasilitas yang layak untuk mereka bisa sekolah baik, bisa kesehatan baik, ya kemudian bisa ekonominya baik. Agar nelayan yang bisa juga menangkap ikan dan hasilnya bisa terjaga dan bisa dijual dengan harga yang baik,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat peresmian Merdeka dari Kegelapan di Kabupaten Minahasa (29/10).

Baca juga : Menteri ESDM Bahlil Lahadalia: Prabowo-Gibran Punya Program Kedaulatan Energi

MASYARAKAT YANG TERKENDALA BIAYA

Ia menegaskan bahwa BPBL dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terkendala biaya awal pemasangan listrik, sekaligus memastikan pemanfaatan listrik yang aman, legal, dan andal.

Selain meningkatkan rasio elektrifikasi nasional, Program BPBL juga mendorong aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah yang sebelumnya masih bergantung pada penerangan nonlistrik.

Pemerintah menegaskan bahwa Program BPBL bersifat gratis dan tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun. Apabila masyarakat menemukan indikasi penyimpangan, dapat melaporkannya melalui Call Center Kementerian ESDM 136.

“Alhamdulillah, sekarang rumah ibu sudah terang, ibu tidak pakai lampu minyak lagi,” kata Sukinah, warga Kecamatan Batur, Dieng, Kabupaten Wonosobo.

Sementara itu, salah satu warga penerima Program BPBL di Papua mengungkapkan rasa senangnya karena dapat meteran secara gratis dari pemerintah.

“Senang sekali dapat meteran gratis. Sebelumnya kami pakai pelita, Kami merasa bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Presiden, Menteri ESDM, dan PLN yang sudah membantu kami,” ungkap Anita, warga Kabupaten Manokwari, Papua Barat.

PERCEPATAN ELEKTRIFIKASI

Pemerintah melalui Kementerian ESDM menargetkan percepatan elektrifikasi di lebih dari 10.000 lokasi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dalam 5 tahun untuk memastikan pemerataan akses energi bagi seluruh masyarakat.

Data dari Kementerian ESDM menunjukkan bahwa rasio elektrifikasi saat ini mencapai 98,54 persen, namun masih menyisakan pekerjaan besar melistriki 10.068 lokasi prioritas.

Lokasi tersebut meliputi sekitar 5.758 desa belum berlistrik dan 4.310 dusun (berada di desa yang sebagian daerahnya sudah berlistrik), terutama di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara.

Berdasarkan data Kementerian ESDM itu, upaya percepatan elektrifikasi 3T membutuhkan dukungan anggaran sekitar Rp 64 triliun, yang terdiri dari program Lisdes sekitar Rp 61,6 triliun dan Rp2,4 triliun untuk program pemasangan listrik gratis bagi rumah tangga tidak mampu.

Program pemasangan listrik gratis tersebut, telah menjangkau 367.212 rumah tangga dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan perluasan bantuan hingga 215 ribu rumah tangga, dengan pelaksanaan teknis oleh PLN.

AKSES LISTRIK DI WILAYAH 3T 

Langkah strategis Pemerintah dalam upaya memberikan akses listrik di wilayah 3T yang belum terhubung dengan jaringan sistem kelistrikan, yaitu dengan program Listrik perdesaan (Lisdes) melalui pembangunan jaring­an distribusi.

Selain itu, bagi masyarakat yang bermukim secara komunal akan dilistriki melalui pembangunan pembangkit dengan memanfaatkan potensi EBT setempat serta pembangunan PLTS individu dan battery bagi masyarakat yang tinggal secara tersebar (scattered).

Hal ini membuktikan bahwa pemerintah bersama PLN dan para pelaku industri ketenaga­listrikan juga hadir dan berkomitmen dalam mempercepat elektrifikasi di wilayah 3T, sehingga masyarakat di seluruh Indonesia dapat memperoleh akses energi yang setara dan berkelanjutan. (Adv)