Kementerian Haji dan Umrah Monitor Kesiapan Haji Sumbar

Dalam rangka monitoring dan pengawasan kesiapan pelaksanaan haji tahun 2026 Inspektur Wilayah III Kementerian Haji dan Umrah, Mulyadi Nurdin melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatra Barat.

Dalam kunjungan tersebut Mulyadi Nurdin ingin memantau dan memastikan seluruh proses persiapan ibadah haji berlangsung dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selama di Padang Inspektur Wilayah III, Mulyadi Nurdin melakukan pertemuan dengan Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat dan seluruh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota. 

Baca juga : Kemenhaj Beri Waktu Calon Jemaah Terdampak Bencana untuk Lunasi Bipih di Tahap 2

Mulyadi Nurdin menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun ini harus berlangsung dengan bersih, baik dan amanah sesuai amanah undang-undang.

"Sesuai keinginan Presiden Prabowo pelayanan haji ke depan harus lebih baik" ujar Alumni Lemhannas RI tersebut, Selasa (23/12).

Ia juga menjelaskan bahwa Menteri Haji dan Umrah Gus Irfan Yusuf menginginkan semua pihak untuk berkomitmen menghadirkan penyelenggaraan haji yang aman, nyaman, dan terjangkau.

Baca juga : Kementerian Haji dan Umrah: Pelunasan Bipih Memang tidak Pernah 100% di Tahap Satu

Ia juga menegaskan agar tidak ada permainan dan kecurigaan dalam pelaksanaan haji, seperti kuota haji dan lain-lain, agar seluruh jamaah memperoleh keadilan dan rasa aman.

Alumni Universitas Al-Azhar Mesir itu juga meminta jajaran Pejabat Kementerian Haji di Sumatera Barat untuk menyelesaikan pengalihan Sumber Daya Manusia dan aset dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah sesuai peraturan yang berlaku.

"Proses transisi harus berlangsung cepat karena pelaksanaan haji sudah di depan mata, pihaknya akan terus melakukan pendampingan dan monitoring, sesuai ketentuan, Inspektorat melaksanakan fungsi pengawasan internal di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya," ujarnya 

Dalam kesempatan itu Mulyadi Nurdin juga memonitor dan membahas sejumlah isu krusial lainnya terkait pelaksanaan haji tahun 2026, yaitu pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), Proses seleksi petugas haji yang akan melayani jamaah di tanah suci.

Selain itu juga membahas pencegahan permasalahan yang mungkin muncul dalam proses keberangkatan dan kepulangan jamaah haji di embarkasi, upaya meningkatkan layanan jamaah haji yang akan berlangsung selama di Arab Saudi.

Selanjutnya pendampingan optimalisasi peran petugas haji dalam memberikan layanan kepada jamaah haji. Juga membahas mitigasi permasalahan transportasi dari dan ke embarkasi, akomodasi jamaah haji selama di asrama dan embarkasi sebelum dan sesudah pelaksanaan ibadah haji, serta konsumsi jamaah haji selama di tanah air baik sebelum berangkat maupun setelah pulang dari tanah suci.

Mulyadi Nurdin mengingatkan bahwa Menteri Haji dan Umrah, Gus Irfan selalu menekankan pentingnya integritas dalam seluruh proses pelayanan haji. 

Demikian juga Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak yang mempertegas komitmen pembenahan tata kelola perhajian nasional, di antaranya adalah pola permainan dalam layanan haji mulai dari rent-seeking, manipulasi kuota hingga asimetri informasi tak akan lagi ditoleransi. (H-1)