Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah memfasilitasi kepulangan 100 warga asal Jateng yang terdampak banjir di wilayah Sumatra. Ratusan warga tersebut sebelumnya bekerja di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, dan telah menjalani masa pengungsian selama sekitar tiga minggu.
Langkah pemulangan ini menjadi wujud tanggung jawab dan komitmen Pemprov Jateng dalam menjamin perlindungan serta keselamatan warganya, termasuk yang berada di luar daerah. Proses tersebut dilaksanakan setelah adanya koordinasi lintas instansi antara Pemprov Jateng, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Provinsi Aceh, serta Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, khususnya terkait pendataan korban.
“Seluruh warga sudah diberangkatkan dan setibanya di Jawa langsung dijemput oleh Setda bersama para bupati masing-masing daerah,” ujar Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat kegiatan di Semarang, Sabtu, 20 Desember 2025.
Dari total 100 warga yang dipulangkan, mayoritas berasal dari Kabupaten Cilacap sebanyak 54 orang, disusul Brebes 34 orang, Pemalang 7 orang, Kebumen 3 orang, serta masing-masing satu orang dari Pekalongan dan Grobogan.
“Paling banyak dari Cilacap dan Brebes, kemudian Pemalang. Sebagian besar bekerja sebagai penderes. Seluruh keluarga juga sudah kami hubungi,” jelas Luthfi.
Pemulangan dilakukan menggunakan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara melalui Bandara Takengon, Aceh, pada Sabtu, 20 Desember 2025 sekitar pukul 11.00 WIB. Pesawat sempat transit di Medan sebelum mendarat di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, sekitar pukul 14.15 WIB.
Sesampainya di Jakarta, Pemprov Jateng melalui Badan Penghubung menyiapkan fasilitas istirahat serta konsumsi bagi para warga. Selanjutnya, disediakan dua unit bus untuk mengantar warga menuju Cilacap dan satu bus ke Brebes. Sementara warga asal Grobogan dan Kebumen dipulangkan menggunakan layanan travel hingga ke kampung halaman.
Selain bantuan transportasi, Pemprov Jateng juga memberikan bantuan modal sementara sebagai bekal awal bagi para warga untuk melanjutkan kehidupan setelah kembali ke daerah asal. Bantuan tersebut disalurkan melalui kerja sama dengan Baznas Jawa Tengah.
“Semua kebutuhan transportasi kita tangani. Bahkan setelah sampai daerah, kita beri modal usaha agar mereka bisa mulai kembali beraktivitas. Harapannya, mereka bisa melakukan pemulihan ekonomi di wilayah masing-masing,” tutup Luthfi. (RO/Z-10)
Faktor ekonomi menjadi pertimbangan utama bagi para penyintas. Harga yang sangat terjangkau membuat kios ini menjadi primadona bagi warga yang sedang merintis kembali hidupnya.
Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan harapan publik.
WARGA Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, masih dihantui banjir hingga Maret 2026, sejak banjir besar yang terjadi pada 25 November 2025 lalu.
Masih banyak warga menghadapi kesulitan akibat banjir yang melanda akhir tahun lalu
BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan kondisi terkini genangan akibat hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak Minggu (8/3).
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi mencatat sedikitnya 18 titik banjir dan satu rumah roboh di sejumlah wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat.
GUBERNUR Jawa Tengah Ahmad Luthfi kembali menyatakan komitmennya untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di lingkungan kerjanya.
Jumlah PPPK paruh waktu di Jawa Tengah mencapai 13.077 orang, terbesar secara nasional.
Pemerintah provinsi Jateng siap menyambut belasan juta orang masuk yang masuk pada Lebaran 2026. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menekankan pentingnya keselamatan
MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Peningkatan jalan provinsi di Sragen rampung. Pemprov Jawa Tengah menilai infrastruktur layak mampu meningkatkan konektivitas wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menegaskan tidak ada kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada 2026 dan akan memberikan diskon PKB sebesar 5%.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved