Bupati Lamongan Tegaskan Digitalisasi Layanan sebagai Tameng Anti-Korupsi

Pemerintah Kabupaten Lamongan memperkuat komitmen pemberantasan korupsi melalui akselerasi digitalisasi layanan publik. Langkah ini dipandang sebagai strategi paling efektif untuk menutup celah praktik lancung di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal tersebut ditegaskan oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, saat memimpin Apel Korpri dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia) 2025 di Halaman Gedung Pemkab Lamongan, Kamis (18/12).

Bupati yang akrab disapa Pak Yes ini menjelaskan bahwa sistem yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi secara digital mampu meminimalisir potensi manipulasi dokumen, suap, hingga mark-up anggaran. Salah satu bukti keberhasilannya adalah prestasi inovasi Simaya (Sistem Informasi Pembayaran PBB-P2) yang baru saja meraih penghargaan pada Innovative Government Award (IGA) 2025.

Baca juga : 125 Guru PPPK di Lamongan Terima SK Pengangkatan

"Simaya merupakan platform berbasis elektronik yang mempermudah wajib pajak sekaligus menjamin akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah. Dengan sistem daring, setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat langsung tercatat dan masuk ke kas daerah tanpa perantara," ujar Pak Yes.

Selain penguatan teknologi, Pemkab Lamongan juga mengambil langkah progresif dengan memperluas basis wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kewajiban lapor harta kini menyasar hingga ke level unit pelaksana teknis dan desa, meliputi Kepala Desa, Kepala Sekolah, dan Kepala Puskesmas.

Kebijakan ini diambil untuk memastikan setiap pejabat publik di berbagai tingkatan memiliki integritas yang terukur dan terpantau secara konsisten.

Baca juga : Menpan Bolehkan ASN dan PNS Work From Anywhere pada 29-31 Desember 2025

Upaya pencegahan korupsi di "Kota Soto" ini selaras dengan misi kelima RPJMD 2025-2029, yakni menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan publik berkualitas melalui reformasi birokrasi.

"Ada dua pilar utama yang kami manfaatkan. Pertama adalah digitalisasi sistem, dan yang kedua adalah penguatan pendidikan integritas mulai dari lingkup terkecil, yaitu keluarga," tambahnya.

Komitmen ini membuahkan hasil nyata pada skor Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK. Pada tahun 2025, Kabupaten Lamongan berhasil mencatatkan angka 77,78, sebuah capaian yang menempatkan Lamongan dalam kategori daerah dengan komitmen pencegahan korupsi yang solid. (YK/P-5)