Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjukkan empati mendalam terhadap jajarannya yang menjadi korban bencana alam di wilayah Sumatera Barat. Sebagai bentuk perhatian langsung, Kapolri menyalurkan paket bantuan kemanusiaan bagi ratusan personel Polri yang terdampak musibah tersebut, Kamis (18/12).
Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di Polsek Koto Tengah, Lubuk Buaya, Kota Padang. Langkah ini menegaskan komitmen pimpinan tertinggi Korps Bhayangkara dalam menjaga moril anggota di tengah situasi sulit.
Berdasarkan data Kepolisian, terdapat 170 personel Polri yang menjadi korban terdampak bencana di wilayah Sumatera Barat. Rinciannya, Polda Sumbar 61 personel, Polresta Padang 106 personel, dan Polsek Koto Tengah 3 personel.
"Polri tidak akan pernah meninggalkan anggotanya. Di saat rekan-rekan mengalami musibah, institusi hadir untuk memberikan dukungan dan memastikan setiap personel beserta keluarganya tetap mendapat perhatian maksimal," tegas Kapolri di Padang.
Sebanyak 170 paket bantuan lengkap diserahkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak para personel. Selain kebutuhan pangan pokok seperti beras, minyak goreng, dan susu, paket tersebut juga dilengkapi dengan perlengkapan harian serta kesehatan:
Kapolri berharap bantuan ini tidak hanya dilihat dari nilai materielnya, namun sebagai penguat moril agar para personel tetap tangguh dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat meski mereka sendiri tengah tertimpa musibah. Kehadiran negara melalui institusi Polri diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan bagi para anggota dan keluarga yang terdampak.
Penyerahan bantuan ini berjalan dengan penuh khidmat dan menjadi bukti nyata sinergi serta solidaritas di internal Polri dalam menghadapi tantangan bencana alam di tanah air. (P-5)
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved