Gubernur Sumbar Instruksikan Seluruh OPD Ikut Distribusikan Bantuan Bencana

Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumbar untuk berpartisipasi aktif dalam pendistribusian bantuan ke seluruh daerah terdampak bencana.

Instruksi ini dikeluarkan menyusul membanjirnya bantuan dari berbagai pihak 17 hari pascabencana, yang membuat skema penyaluran yang hanya bergantung pada OPD teknis tidak lagi relevan dan berpotensi menyebabkan penumpukan logistik.

"Bantuan tidak boleh menumpuk, setiap yang masuk harus didistribusikan segera. Seluruh OPD harus ikut membantu pendistribusiannya," tegas Gubernur Mahyeldi, Jumat (12/12).

Baca juga : Dupoin Hadirkan Kebahagiaan Lewat Program CSR #SharetoCare di Jakarta

Mahyeldi menjelaskan, perubahan pola distribusi dilakukan karena Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki keterbatasan. "Tidak mungkin semuanya kita bebankan kepada Dinsos dan BPBD, mereka juga punya keterbatasan. Itulah alasan kenapa polanya sekarang kita rubah," ungkapnya.

Selain distribusi, Mahyeldi juga menyoroti pentingnya percepatan validasi data di Posko Terpadu Penanggulangan Darurat Bencana Alam Sumbar. Akurasi dan kelengkapan data sangat dibutuhkan sebagai dasar perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana.

"Proses rekapitulasi data terus kita pantau secara berkala. Agar akurasi dan validasinya terjaga," kata Mahyeldi.

Baca juga : Bengkulu Serahkan Bantuan Tunai Rp1 Miliar untuk Korban Bencana Sumbar

Berdasarkan rekapitulasi sementara hingga Jumat (12/12), total masyarakat terdampak tercatat sebanyak 296.307 jiwa. Data kerusakan meliputi korban jiwa 241 orang meninggal dunia, 93 hilang, dan 382 luka-luka.

Kerusakan rumah, 1.539 unit rusak berat, 1.132 rusak sedang, dan 5.421 rusak ringan.

Kerusakan pertanian, 7.227 hektar sawah, 7.284 hektar lahan, dan 1.125 hektar kebun masyarakat terdampak. (YH/P-5)