Banjir Sumatra Disebut Akumulasi Tata Kelola Bermasalah

MUSIBAH banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sebagian Sumatra merupakan dampak dari proses panjang akibat tata kelola lingkungan yang bermasalah selama bertahun-tahun. CEO WWF Indonesia Aditya Bayunanda menyebut musibah itu tidak bisa disalahkan kepada menteri yang sedang menjabat.

"Terlihatnya ini sesuatu yang akumulasi ya. Jadi, ini sebetulnya akibat dari pengelolaan yang bertahun-tahun ya, belasan tahun jadi bukan hanya sesaat," kata Aditya dalam keterangannya, Kamis (11/12).

Kerusakan ekosistem dan lemahnya pengawasan, sambungnya, bukanlah persoalan yang muncul secara tiba-tiba. Menurutnya, akar penyebab bencana harus dilihat dari rangkaian kebijakan masa lalu yang memberikan ruang besar bagi eksploitasi kawasan hutan tanpa mitigasi memadai.

Baca juga : Padang Panjang Perpanjang Status Tanggap Darurat hingga 13 Desember

"Jelas ini bukan kesalahan ataupun sesuatu tanggung jawab yang hanya bisa dibebankan untuk menteri sekarang, karena ini akumulasi dari kebijakan ataupun pemberian izin menteri-menteri dahulu juga,” imbuhnya.

Selain perizinan, ia menyoroti lemahnya kepatuhan pemegang izin terhadap regulasi perlindungan lingkungan. Salah satu yang paling krusial ialah aturan perlindungan sepadan sungai, yang sebenarnya telah dibuat untuk mencegah banjir bandang. Tapi, implementasinya di lapangan tidak konsisten.

Misalnya, banyak perkebunan dan kegiatan pertambangan yang justru membangun hingga ke bibir sungai. “Misalnya untuk konteks pertambangan dan sebagainya. Jadi, bahkan bisa dibilang hanya sebagian kecil yang betul-betul menjalankan upaya untuk melindungi sepadan sungainya," imbuh Aditya.

Menurut WWF Indonesia, jalan keluar dari persoalan ini adalah membenahi tata kelola hutan secara menyeluruh, mulai dari audit izin lama, penegakan aturan perlindungan sungai, hingga pengawasan yang lebih kuat. (Ant/I-1)