Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Riau telah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi. Sejurus dengan itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Riau mengaku telah melakukan langkah antisipasi daerah rawan bencana.
Kepala BPBD Damkar Riau M Edy Afrizal mengatakan, status siaga darurat bencana hidrometeorologi tersebut ditetapkan mulai 1 Desember 2025 hingga 31 Januari 2026. “Pemprov Riau sudah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi terhitung 1 Desember 2025 hingga 31 Januari 2026,” kata Edy, Selasa (2/12).
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto mengeluarkan surat imbauan kewaspadaan bencana hidrometeorologi kepada seluruh kabupaten/kota di Riau. Imbauan tersebut mencakup ancaman banjir dan tanah longsor, mengingat tingginya curah hujan dan meningkatnya potensi bencana di wilayah Sumatra, termasuk berkaca dari banjir Sumatra.
Edy menambahkan bahwa pihaknya sudah melakukan antisipasi daerah rawan bencana banjir dan longsor di kabupaten kota se-Riau. Selain itu, pihaknya juga telah menyampaikan daerah yang berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi kepada pemerintah kabupaten/kota.
"Dengan begitu mereka bisa mengambil langkah-langkah antisipasi dan kesiapsiagaan guna mengurangi risiko atau dampak bencana hidrometeorologi," pungkasnya. (M-1)
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Pencabutan izin 28 perusahaan oleh pemerintah tidak berhenti pada sanksi administratif.
ANCAMAN besar korban penyintas bencana di Aceh bukan hanya rumah yang digulung gelombang banjir bandang pada 24-27 November 2025 lalu.
Kepala BNPB memastikan setiap kepala keluarga yang kehilangan rumah akan memperoleh satu unit hunian, meski sebelumnya tinggal bersama dalam satu rumah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved