Ekosistem Energi Bersih dari Hulu hingga Hilir untuk Tekan Emisi

SEBUAH mobil berwarna merah marun terparkir di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) milik PLN di Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan, Banyumas, Jawa Tengah. Tidak ada pemilik yang menunggu mobil itu. Hanya seorang satpam yang berjaga sambil memantau pengisian baterai mobil listrik.

“Biasanya memang begini. Kebetulan SPKLU di Berkoh dekat dengan tempat kuliner. Tadi, pemiliknya bilang titip, karena akan makan siang. Dia tinggalkan mobil di sini. Jadi, setelah selesai makan langsung ke sini, bertepatan dengan pengisian rampung,” ungkap Agus, satpam yang tengah berjaga.

Pemilik mobil listrik di Purwokerto, Feldi, mengakui mobil listrik tidak membuat 'boncos' di kantong. Sebagai seorang pengusaha muda, Feldi merasa bahwa mobil listrik jauh lebih hemat operasionalnya dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar fosil. 

Baca juga : HUT RI di IKN: PLN Perkuat Infrastruktur Listrik dengan 18 SPKLU

“Sebelumnya, saya memakai mobil bertenaga diesel sehingga harus konsumsi BBM kualitas tinggi. Kalau dihitung-hitung, dalam sebulan untuk operasional BBM minimal mencapai Rp800 ribu,” jelasnya kepada Media Indonesia pada Sabtu (29/11).

Setelah memakai mobil listrik, ternyata operasionalnya jauh berkurang dibandingkan kendaraan BBM fosil. Dalam sebulan, dia hanya mengeluarkan biaya pengisian baterai sekitar Rp400 ribu. 

Saya benar-benar telah membuktikan, memakai mobil listrik jauh lebih hemat. Makanya, mobil lama lebih sering terparkir sekarang karena lebih boros kalau membeli BBM,” ungkapnya.

Baca juga : SPKLU Kendaraan Listrik Dipastikan Aman Digunakan Masyarakat yang Mudik Lebaran

Untuk pengisian di SPKLU juga tidak repot. Waktu pengisian baterai hanya sekitar setengah jam saja jika baterai kendaraan tinggal 10% dan diisi hingga penuh. Jarak tempuh dengan baterai penuh bisa mencapai 500 km. 

“Tak hanya itu, ongkos servis juga sangat murah. Bayangkan saja, kalau dulu servis berkala bisa sampai jutaan, kini hanya Rp300 ribu hingga Rp400 ribu saja,” katanya.

Apalagi, pajaknya juga sangat murah. Sebab, pemerintah mematok mobil listrik umumnya hanya berkisar 10%–20% dari tarif pajak mobil berbahan bakar minyak. “Ternyata benar, pembayaran pajak saya hanya kisaran Rp450 ribu saja. Padahal, mobil lama saya dulu mencapai Rp10 juta. Benar-benar hemat. Mulai dari operasional pengisian baterai, servis hingga pajak mobil,” ujarnya.

Untuk memenuhi kebutuhan pemakai mobil listrik, PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Purwokerto terus membangun SPKLU di sejumlah tempat. 

“Kami memiliki wilayah kerja di sejumlah kabupaten, yakni Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara dan Wonosobo. Di Banyumas sekarang terdapat 8 SPKLU. Kemudian di Purbalingga 3 SPKLU, di Banjarnegara 2 SPKLU dan Wonosobo sebanyak 3 SPKLU,” jelas Manajer PLN UP3 Purwokerto Firman Raharja.

Pusat Ekonomi Baru

Menurutnya, tidak hanya di kota saja dibangun SPKLU, namun di tempat strategis seperti pusat kuliner, rest area sampai di destinasi wisata yang bisa menjadi pusat ekonomi baru.

“Misalnya di destinasi wisata Dataran Tinggi Dieng. Di lokasi itu dibangun karena untuk melayani wisatawan yang datang dengan kendaraan listrik. Selain itu juga di rest area kawasan Masjid Cheng Ho, Purbalingga serta di pusat kuliner Banjarnegara,” kata Firman.

Menurutnya, dari survei yang dilakukan PLN kepada pengguna kendaraan listrik, ternyata pengeluaran bisa dipangkas hingga 50% dibandingkan dengan mobil dengan BBM. 

“Meski investasi pembelian mobil listrik masih cukup mahal, namun untuk jangka panjang mereka merasakan sangat jauh lebih hemat untuk biaya bahan bakar,” katanya.

Firman menyatakan PLN juga terus mendorong electrifying lifestyle. Tujuannya, agar masyarakat makin produktif dan melek akan pentingnya penggunaan energi bersih. “Caranya beragam sosialisasinya, mulai dari event olahraga, kompetisi di perguruan tinggi hingga mengadakan diskusi ke sekolah, instansi dan perusahaan,” ujarnya.

Akselerasi Pemakaian Energi Hijau

Sementara dalam pernyataan tertulisnya, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo terus mendorong langkah konkret dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle di Tanah Air. Ia menegaskan bahwa percepatan infrastruktur kendaraan listrik merupakan bagian penting dalam menurunkan emisi karbon sektor transportasi selaras dengan target net zero emissions (NZE) di tahun 2060 atau bisa lebih cepat.

“Kendaraan listrik menjadi pilar utama dalam dekarbonisasi sektor transportasi. PLN sebagai lokomotif transisi energi terus bergerak cepat dengan membangun kolaborasi strategis dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kehadiran SPKLU yang andal, merata, dan mudah diakses oleh masyarakat,” tandasnya.

Becak listrik dan TPST

Percepatan transisi energi untuk menekan emisi juga dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah dengan adanya becak listrik. Di Banyumas, Presiden Prabowo Subianto telah membantu becak listrik untuk tukang becak yang berusia lanjut.

“Jadi, Pak Prabowo dengan uang pribadinya, memberikan bantuan becak listrik untuk tukang becak yang usianya di atas 55 tahun. Tahun ini, Banyumas mendapat bantuan 280 unit. Becak listrik ini untuk mengganti becak kayuh maupun bentor atau becak motor dengan BBM,” jelas PIC Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) Banyumas, Rachmat Imanda.

Menurutnya, becak listrik menyelesaikan dua hal sekaligus, bagi tukang becak kayuh akan terbantu tenaganya dan untuk bentor tentu akan mengurangi emisi. “Ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah yang akan terus menurunkan emisi dengan mengoptimalkan penggunaan listrik. Harapannya, Kota Purwokerto akan lebih bersih dan emisi bisa lebih dikurangi,” katanya.

Sebelumnya, listrik telah menjadi solusi bagi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Banyumas. Dulunya, TPST memakai mesin diesel. Suaranya terdengar cukup keras, asap hitamnya juga membubung tinggi karena berbahan bakar solar. Sehingga keberadaan TPST itu cukup mengganggu. Bayangkan saja, masyarakat kadang harus menghirup udara yang bau dari sampah, suara keras dan asap hitam mengepul.

“Waktu itu, kami sebagai pengelola sebetulnya tidak enak juga. Meski kami membantu warga dalam mengumpulkan sampah, tetapi karena ada bau, suara yang keras, dan asap hitam mengepul jadi bagaimana begitu,” kata Darwin, pegiat Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sae sebagai pengelola TPST Purwokerto Wetan.

Bahkan, sempat juga ada yang mengeluhkan keberadaan TPST. Apalagi mereka yang setiap hari mendengar suara bising dan membaui sampah maupun asap dari solar.

Cerita Darwin itu terjadi sebelum tahun 2023, ketika TPST masih menggunakan mesin diesel untuk mengoperasikan mesin pemilah sampah. Saban hari, ia bersama dengan 15 pekerja lainnya harus berjibaku dengan sampah dan asap menyengat dari solar. 

“Kami juga harus membeli solar setiap hari hingga 7–10 liter. Kalau sebulan ya bisa mencapai Rp1,5 juta hingga Rp2 juta untuk BBM saja,” katanya.

Namun setelah ada program kelistrikan hasil kerja sama antara Pemkab Banyumas dengan PLN, maka TPST jauh lebih bersih dan tidak bising. “Dengan adanya listrik, maka mesin-mesin pemilah dan pemrosesan sampah tidak lagi menghasilkan asap hitam. Lebih bersih dan suaranya tidak bising. Jika waktu memakai diesel, ada tiga suara yang berpadu, yakni knalpot, diesel dan benturan benda-benda keras di mesin pemilah atau pemroses sampah. Tetapi sekarang, paling hanya benturan benda keras saja,” ujarnya.

Setiap harinya, TPST setempat mengolah sampah 5-8 ton untuk warga sekitar Purwokerto Wetan dan sekitarnya. Sampah yang diolah adalah anorganik dan organik. “Kami betul-betul sangat terbantu dengan adanya listrik yang masuk ke TPST. Sehingga untuk memproses sampah jadi lebih lancar. Sampah yang kami proses bisa menghasilkan bahan bakar jumputan padat (BBJP) dan refuse derived fuel (RDF). BBJP yang kami hasilkan baru berbentuk bubur sampah organik yang nantinya akan kami setorkan ke Tempat Pemrosesan Akhir Berbasis Lingkungan dan Edukasi (TPA BLE) yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyumas,” ujarnya.

Cerita di TPST Purwokerto Wetan sama dengan kisah pengelolaan sampah di Pusat Daur Ulang (PDU) Purwanegara. Hidayat Yuliantoro, Ketua KSM Sejahtera pengelola PDU Purwanegara, Purwokerto, mengatakan bahwa seluruh TPST dan PDU yang ada di Banyumas mengawali pemrosesan sampah dengan mesin diesel.

“Namun sejak akhir 2023, seluruhnya sudah berganti listrik. Kalau disuruh memilih, jelas semuanya pilih listrik. Tidak mencemari udara dan jauh lebih hemat,” kata Hidayat.

Untuk memproses 6–7 ton sampah, pihaknya memerlukan dana operasional untuk BBM solar senilai Rp2 juta setiap bulannya. Ketika listrik menggantikan, kini mereka hanya membayar listrik sekitar Rp1,3 juta per bulan. Sehingga ada penurunan biaya hingga Rp700 ribu atau 35% per bulan. “Kami berterima kasih kepada pemkab dan PLN yang telah bekerja sama untuk kemudian menyuplai kebutuhan listrik di PDU dan TPST,” ujarnya.

Hidayat mengatakan dengan adanya listrik, maka pemrosesan sampah jauh lebih lancar. Karena pekerjaan teknis permesinan jadi lebih mudah dan praktis. “Kami memproses sampah untuk, salah satunya adalah menghasilkan bubur sampah organik dan dapat diproses menjadi BBJP. Selain itu juga ada RDF yang bisa untuk bahan bakar juga. Jadi sebetulnya, kami mendapatkan suplai energi dari listrik, tetapi produk kami bisa untuk bahan baku pembangkit listrik,” katanya.

Komitmen PLN

Sejak tahun 2016, PLN UP3 Purwokerto telah menjadi tulang punggung yang memastikan mesin-mesin pengolah sampah di berbagai PDU, TPST dan TPA BLE dapat beroperasi secara optimal dan ramah lingkungan.

Manajer PLN UP3 Purwokerto, Firman Raharja, mengungkapkan bahwa komitmen ini bermula dari permintaan langsung Pemkab Banyumas yang membutuhkan pasokan listrik yang stabil untuk menjalankan pengelolaan sampah. “Latar belakang permintaan tersebut jelas. Pertama, ada kebutuhan daya listrik yang besar untuk mengoperasikan mesin pengolah sampah, seperti mesin pencacah dan pemilah. Kedua, adalah soal efisiensi,” jelas Firman.

Firman mengatakan PLN UP3 Purwokerto telah menyalurkan listrik ke 38 titik TPST yang tersebar di wilayah Banyumas. Daya listrik yang tersambung pada fasilitas-fasilitas pengolah sampah ini memiliki variasi yang cukup besar, menunjukkan skala operasional yang beragam.

“Daya tersambung berkisar antara 900 VA hingga daya tersambung maksimal 197.000 VA. Ini menunjukkan bahwa layanan kami menjangkau TPST skala kecil hingga TPA besar seperti TPA BLE,” ujar Firman.

Untuk mendukung program strategis Pemkab Banyumas ini, PLN telah menggelontorkan investasi yang tidak sedikit. Ini merupakan bentuk keseriusan BUMN kelistrikan tersebut dalam mendukung inisiatif green economy di daerah.

“Kami melakukannya sebagai wujud komitmen PLN dalam melayani masyarakat. Dukungan terhadap program lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Banyumas merupakan prioritas kami,” tegasnya.

Produksi BBJP

Kepala DLH Banyumas Widodo Sugiri mengatakan sampah di Banyumas yang masuk ke PDU, TPST dan TPA BLE mencapai 720 ton hingga 800 ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 50% merupakan sampah organik. “Sampah organik yang diolah sekitar 360 ton hingga 400 ton. Dari jumlah ini, sebagian sampah organik yang lembut dimanfaatkan untuk pupuk organik dan pakan dalam budi daya maggot. Sedangkan untuk sampah organik padat, kami proses menjadi BBJP,” jelas Sugiri.

Pengelolaan sampah di Banyumas memang telah menjadi contoh dan bahkan menjadi rujukan bagi daerah-daerah di Indonesia. Hampir setiap hari, pemerintah daerah luar Banyumas belajar bagaimana mengelola sampah yang baik, sehingga tidak menimbulkan pencemaran. Kabupaten Banyumas meraih ASEAN ESC Award berkat keberhasilan dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang inovatif dan inklusif.

Dengan 67 bank sampah aktif, penerapan prinsip 3R, hingga produksi BBJP dan RDF, kini Pemkab mampu mengelola 77% timbulan sampah. Inovasi seperti TPS3R, budi daya maggot, pengomposan, dan pengadaan ramah lingkungan menjadikan Banyumas model pengelolaan sampah di Asia Tenggara sekaligus tujuan pembelajaran regional.

Bahkan pada Rabu (26/11) lalu, ada kunjungan enam duta besar dari negara Seychelles, Polandia, Kamboja, Ethiopia, Uzbekistan dan Kuba ke TPA BLE. Mereka melakukan peninjauan dan melihat secara dekat bagaimana pengelolaan sampah di Banyumas, sehingga bisa benar-benar dimanfaatkan menjadi berbagai macam komoditas yang berguna dan mengembangkan ekonomi sirkular.

Sebagai pengelola sampah yang mempedulikan lingkungan, DLH juga berusaha untuk menekan emisi. Dulunya, seluruh TPST dan PDU di Banyumas memakai diesel. Agar tidak terjadi ironi, pengelola sampah yang peduli lingkungan akhirnya beralih ke listrik yang lebih bersih. Dampaknya, masyarakat tidak lagi protes dengan pencemaran udara dari asap serta suara bising. Karena begitu beralih ke listrik, semuanya sirna.

Sugiri juga mengatakan pihaknya telah meneken kerja sama dengan PT PLN melalui Subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menyepakati kerja sama dengan Pemkab Banyumas dan PT Sinergi Energi Utama terkait pengolahan sampah di Banyumas menjadi bahan baku co-firing biomassa.

“Kami telah melakukan MoU dan kini tengah menanti realisasinya. Saya kira, KSM-KSM sebagai pengelola PDU dan TPST pasti sangat menyambut baik. Karena nantinya akan ada tambahan pendapatan jika produksi BBJP bisa dibeli PLN,” katanya.

Kini Banyumas mempunyai 11 TPST serta 39 PDU dan TPS3R yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bahkan, ke depannya Pemkab Banyumas masih akan menambah lagi antara 20–30 KSM untuk mengelola TPST atau PDU. Upaya ini terus didorong menuju Banyumas zero waste, sekaligus mendapat manfaat dari sampah untuk bahan bakar pembangkit.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan bahwa pemanfaatan biomassa dari bahan baku sampah menjadi salah satu upaya penting PLN dalam mewujudkan transisi energi. Selain memberikan solusi dalam mengatasi sampah perkotaan, upaya ini juga turut berperan menurunkan emisi di Tanah Air.

”Kami sangat mengapresiasi langkah sinergi ini, pengolahan sampah menjadi biomassa tentunya sejalan dengan penerapan ekonomi sirkular di mana perseroan secara langsung ikut serta memecahkan problematika sampah untuk dijadikan produk multiguna dan disulap menjadi bahan baku energi bersih,” ujar Darmawan.

Energi Berkelanjutan

PLN, kata Darmawan, terus mendorong substitusi batubara atau co-firing biomassa pada 47 PLTU di sepanjang tahun 2024. Langkah strategis berbasis ekonomi kerakyatan ini menghasilkan energi hijau sebesar 1,67 juta megawatt hour (MWh), meningkat 60% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 1,04 juta MWh.

Konsumsi biomassa di sepanjang 2024 tercatat mencapai 1,62 juta ton, tumbuh signifikan dibandingkan konsumsi biomassa pada tahun 2023 sebanyak 1 juta ton. Pemanfaatan biomassa pada teknologi co-firing di PLTU ini mampu menurunkan emisi karbon sebesar 1,87 juta ton CO₂ di tahun 2024.

“Sesuai arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, PLN terus mendukung agenda swasembada energi dari pemerintah. Dulu PLN hanya bertugas menyediakan listrik, tetapi kini tugas PLN adalah menyediakan energi yang bersih dan affordable untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, sekaligus pada saat yang sama juga menjaga kelestarian lingkungan,” jelas Darmawan.

Co-firing biomassa yang dijalankan PLN berhasil menyumbang bauran energi terbarukan sebesar 1,86% di tahun 2024, jumlah ini meningkat jika dibanding tahun 2023 yang berada di kisaran 1,2%.

PLN memanfaatkan berbagai sumber biomassa untuk mendukung co-firing di PLTU meliputi sawdust, woodchip, cangkang sawit, sekam padi, pelet sekam padi, bonggol jagung, BBJP, pelet tankos kelapa sawit, cangkang kemiri, dan limbah racik uang kertas (LRUK).

Menurutnya, pemanfaatan biomassa tak hanya berkontribusi dalam peningkatan bauran energi baru terbarukan di Indonesia, tetapi juga mendukung prinsip keberlanjutan dalam aspek Environmental, Social, and Governance (ESG). Selain mengurangi emisi karbon, teknologi ini turut mendorong pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien dan berkelanjutan.

“Melalui biomassa, kita dapat menciptakan ekonomi sirkular dengan memanfaatkan limbah pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang sebelumnya tidak bernilai. Selain itu, lahan-lahan kritis bisa direvitalisasi agar lebih hijau dan produktif,” tambahnya.

Peneliti energi terbarukan dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Ropiudin mengatakan setiap TPST di Banyumas mempunyai potensi biomassa, salah satunya adalah BBJP. “BBJP ini berasal dari sampah organik yang keras dan sulit dijadikan pupuk organik atau bahan makanan budi daya maggot. Sehingga setelah sampah organik dipilah, nanti ada yang disebut sebagai biopelet atau BBJP tersebut,” jelas Ropiudin.

Menurutnya, dengan terus menggenjot BBJP, maka akan semakin menurunkan konsumsi batubara yang selama ini menjadi bahan bakar utama. “Saya kira ke depan produksi BBJP bisa terus ditingkatkan dengan pengelolaan sampah. Tidak hanya dari Banyumas, tetapi juga mendorong wilayah lainnya untuk memproduksi. Tentu saja, yang tidak kalah penting adalah memanfaatkan biomassa lain agar semakin menurunkan konsumsi batu bara,” katanya.

Dengan transisi energi di hulu, maka di sektor hilir bisa terus digerakkan electrifying lifestyle dengan mendorong masyarakat beralih ke listrik. Mulai dari mobil listrik hingga peralatan memasak. “Inilah pembangunan ekosistem energi bersih berkelanjutan dari hulu hingga hilir,” ujar Ropiudin. (LD/E-4)