Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Jumlah korban meninggal akibat banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Agam kembali melonjak. Data terbaru yang dirilis Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Agam pada Jumat malam (28/11) pukul 20.00 WIB mencatat total 74 orang meninggal dunia.
Data yang dirilis Posko Tanggap Darurat Bencana Agam ini merupakan akumulasi dari empat kecamatan terdampak: Malalak, Matur, Tanjung Raya, Palupuh, serta wilayah paling parah yaitu Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan.
Posko menyebutkan bahwa pendataan masih berlangsung karena proses evakuasi dan identifikasi terus berjalan sejak banjir bandang menerjang beberapa kawasan pada akhir November.
Situasi di lapangan masih penuh tantangan, terutama di wilayah Palembayan yang banyak tertimbun material galodo.
Pemerintah Kabupaten Agam mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan melapor ke posko jika ada anggota keluarga yang belum ditemukan. (H-1)
Pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Agam ditargetkan rampung sebelum bulan Ramadhan.
YAYASAN Indonesia Setara (YIS) menggelar bazar sembako murah serba Rp10.000 untuk meringankan beban warga terdampak bencana di Sumatra Barat.
WAKIL Bupati Agam Muhammad Iqbal menegaskan pentingnya percepatan persiapan lahan agar pembangunan huntara dapat segera direalisasikan.
Banjir bandang kembali melanda kawasan tepian Danau Maninjau. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (25/12) siang di Jorong Pasa Maninjau, , Kabupaten Agam, Aceh.
Presiden RI dijadwalkan akan berkunjung ke Kabupaten Agam pada Kamis (18/12), dengan agenda meninjau langsung pos pengungsian.
PEMERINTAH Kabupaten Agam menerima bantuan kemanusiaan dari Uni Emirat Arab melalui Emirates Red Crescent (ERC) untuk masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved