Pemerintah Batam Tekankan Pentingnya Verifikasi Informasi untuk Cegah Hoaks

Pemerintah Kota Batam mengingatkan pentingnya verifikasi informasi dalam rangka mencegah penyebaran hoaks yang kian marak di masyarakat. Hal ini menyusul tingginya aktivitas internet yang berbanding lurus dengan potensi berkembangnya informasi bohong yang dapat meresahkan publik.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan bahwa saat ini timnya berhasil mengidentifikasi sekitar 5 hingga 10 temuan hoaks setiap minggu. Hoaks-hoaks tersebut, menurutnya, berhasil dicegah berkat adanya sistem monitoring informasi yang terus dijalankan.

“Secara kuantitatif, temuan hoaks ini menunjukkan bahwa Batam membutuhkan sistem monitoring yang lebih luas dan efektif untuk menangkal penyebaran informasi yang tidak benar,” katanya dalam acara literasi digital di Aglow Hotel, Harbour Bay, Kamis (27/11).

Baca juga : Literasi Digital Dorong TNI Capai Visi Misi “PRIMA”

Dia menjelaskan bahwa dorongan untuk memperluas literasi digital ini dipicu oleh tingginya tingkat akses internet di Batam yang telah mencapai 89 persen. Angka tersebut menjadikan Batam sebagai kota dengan penetrasi internet tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau dan bersaing dengan beberapa provinsi di Sumatra. Meningkatnya akses internet ini, menurutnya, turut meningkatkan potensi penyebaran hoaks dan pelanggaran digital lainnya.

“Dengan penetrasi internet yang tinggi, Batam menjadi daerah dengan potensi terbesar terjadinya pelanggaran digital, baik berupa hoaks maupun penyalahgunaan data,” ujarnya.

Kegiatan literasi digital yang digelar bertujuan untuk mengedukasi masyarakat Batam agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Rudi menekankan bahwa masyarakat harus memahami pentingnya memverifikasi setiap informasi yang diterima sebelum membagikannya kepada orang lain.

Baca juga : Perlu Keterampilan Digital, Remaja Diimbau Berhati-hati Gunakan Media Sosial

“Tujuan utama kegiatan ini adalah agar masyarakat Batam, dari berbagai komunitas, bisa memahami bahwa setiap informasi yang diterima harus melalui proses verifikasi. Jangan sampai informasi yang kita bagikan ternyata tidak benar, yang bisa merugikan orang lain,” tambahnya.

Lebih lanjut, Rudi mengungkapkan bahwa sebagian besar penyebaran hoaks berasal dari masyarakat sektor informal yang meski memiliki pemahaman teknologi, terkadang menggunakan media sosial untuk tujuan pribadi. Ia mengingatkan, penyebaran hoaks dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang merugikan banyak pihak.

Dia pun mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam membatasi ruang gerak penyebaran hoaks dengan membangun kesadaran kolektif, yang ia sebut sebagai "siskamling digital." Meskipun kebebasan mengakses informasi adalah hak asasi, kebebasan tersebut harus dibarengi dengan tanggung jawab untuk tidak merugikan orang lain. (H-1)