Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
LITERASI digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga dengan kecakapan memahami dan mengkritisi narasi yang beredar di ruang digital. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP Garuda Astacita Nusantara (GAN) Muhammad Burhanuddin.
Di tengah banjir informasi, narasi dinilai menjadi faktor utama yang memengaruhi cara berpikir dan sikap masyarakat sebelum hukum atau kebijakan diterapkan.
“Yang mengatur manusia bukan hanya hukum, tetapi narasi,” ucap Burhanuddin dalam keterangannya, Minggu (25/1). Ia pun menegaskan bahwa pemahaman publik terhadap realitas sosial lebih dulu dibentuk oleh cerita, pembingkaian, dan pengulangan informasi di media digital.
Burhanuddin menjelaskan, narasi bekerja dengan membingkai kenyataan yakni dengan menentukan apa yang dianggap normal, berbahaya, layak didukung, atau patut dicurigai. Dalam ekosistem digital, narasi hadir melalui berita online, video pendek, meme, hingga percakapan yang terus berulang di media sosial dan aplikasi pesan instan.
Dalam konteks literasi digital, Burhanuddin melanjutkan, pengulangan informasi menjadi tantangan serius. Ketika sebuah isu terus-menerus muncul di linimasa, masyarakat cenderung menerimanya sebagai kebenaran. Hal ini terjadi bukan semata karena akurasinya, tetapi karena intensitas kemunculannya.
Media dan platform digital memiliki peran besar dalam proses tersebut. Algoritma menentukan konten apa yang sering muncul, sementara logika klik dan viralitas memperkuat narasi tertentu. Akibatnya, apa yang sering terlihat dianggap penting, dan apa yang jarang muncul perlahan menghilang dari kesadaran publik.
Burhanuddin pun mengutip pemikir Prancis Michel Foucault yang memberikan perspektif penting untuk memahami fenomena ini. Ia memandang kekuasaan tidak hanya bersifat menekan, tetapi juga produktif. Kekuasaan memproduksi pengetahuan, dan pengetahuan memperkuat kekuasaan, sebuah relasi yang dikenal sebagai power/knowledge.
Dalam kerangka ini, kebenaran tidak berdiri netral, melainkan dibentuk dalam regime of truth, yaitu jaringan wacana, institusi, dan praktik yang menentukan apa yang dianggap benar pada suatu masa. Media digital, termasuk platform media sosial, menjadi bagian dari proses produksi kebenaran tersebut.
Seiring perubahan teknologi, kendali atas narasi bergeser. Jika sebelumnya dikendalikan negara atau korporasi media, kini algoritma platform digital memiliki peran dominan dalam menentukan arus informasi yang dikonsumsi publik.
Foucault menyebut mekanisme pengelolaan masyarakat melalui cara berpikir ini sebagai governmentality. Dalam praktik digital, masyarakat diarahkan untuk mengatur dirinya sendiri sesuai logika yang dianggap 'wajar' dan 'tidak terhindarkan'.
Ketika sebuah isu terus dipresentasikan sebagai ancaman, pembatasan kebebasan mudah diterima. Ketika pembangunan selalu diceritakan sebagai kemajuan, kritik kerap diposisikan sebagai gangguan. Representasi negatif yang berulang terhadap kelompok tertentu juga berpotensi melahirkan stigma digital.
Semua proses tersebut dapat terjadi tanpa paksaan hukum yang keras. Narasi digital dinilai sudah cukup untuk membentuk penerimaan publik.
Dalam perspektif literasi digital, kesadaran kritis terhadap narasi menjadi bentuk perlindungan utama. Membaca media dengan jarak, mempertanyakan pengulangan informasi, serta menelusuri kepentingan di balik suatu cerita disebut sebagai kecakapan dasar warga digital.
Bagi Foucault, di mana ada kekuasaan, selalu ada ruang perlawanan. Dalam era digital, perlawanan itu terwujud dalam kemampuan publik untuk tidak menelan informasi secara mentah.
Pada akhirnya, literasi digital tidak hanya soal memeriksa fakta, tetapi juga memahami bagaimana 'kebenaran' dibentuk. Di tengah arus informasi yang deras, kemampuan membaca narasi secara kritis menjadi syarat penting untuk menjaga kebebasan berpikir.
“Yang paling berbahaya bukan kebohongan terang-terangan, melainkan kebenaran yang dibentuk oleh pengulangan tanpa pernah dipertanyakan,” tutupnya. (E-4)
Indonesia resmi jadi negara dengan kedai kopi terbanyak di dunia. Hampir 462 ribu coffee shop tumbuh dari budaya nongkrong, UMKM, dan ekosistem digital.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan ekosistem digital demi mendukung kreativitas anak bangsa.
Perangkat elektronik modern wajib memiliki internet, AI, keamanan data, baterai awet, layar berkualitas, dan ekosistem terintegrasi.
China Mobile International (CMI) Indonesia menyelenggarakan forum TechConnect+ 2025 yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan.
Melalui explorAItion, peserta tidak hanya belajar teori, tetapi juga menjalani simulasi kerja industri agar mampu bersaing dalam ekosistem digital nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved