DPD RI Siap Dukung Program Prioritas Kota Bandung

DPD Siap Dukung Program Prioritas Kota Bandung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berkomitmen untuk membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar) dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan utama masyarakat, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, transportasi, infrastruktur, hingga pengangguran.

“Kunjungan ini adalah bagian dari ikhtiar saya untuk belanja masalah dan mencari solusi terbaik. Aspirasi masyarakat Kota Bandung akan saya bawa ke Senayan agar bisa mendapat perhatian di tingkat nasional,” ungkap Anggota Komite I DPD RI, Aanya Rina Casmayanti kunjungan kerja ke Kota Bandung pada Jumat (10/10).

Menurut Aanya, hingga kini dirinya sudah mengunjungi 26 kota dan kabupaten. Dari tiap daerah ia mencatat aspirasi dan mencari solusi baik di tingkat provinsi maupun pusat. Untuk Kota Bandung, ia akan kawal agar program-program prioritasnya mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Dan tentunya perlu sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menekan angka pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Saya berharap, kunjungan kerja ini menjadi langkah nyata DPD dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat Kota Bandung. Sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat demi terwujudnya Bandung yang sehat, cerdas dan sejahtera," paparnya.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan sempat memaparkan sejumlah tantangan besar yang tengah dihadapi Kota Bandung, terutama di sektor kesehatan, masalah pemerataan akses pendidikan, ini dibuktikan masih beberapa kelurahan dan kecamatan yang belum memiliki sekolah negeri (blank spot), terutama di wilayah Bandung Timur.

“Sistem zonasi dan domisili membuat beberapa anak kesulitan masuk sekolah negeri. Target kami, harapan lama sekolah bisa mencapai 15 tahun, artinya rata-rata warga Bandung bisa lulus SMA atau minimal D3,” ungkapnya.

Pemkot Bandung menargetkan pada 2030, lama sekolah bisa mencapai 12 tahun, seiring dengan peningkatan partisipasi sekolah yang saat ini sudah tergolong tinggi. Sedangkan di sektor pekerjaan umum dan transportasi, kemacetan masih menjadi masalah utama di Kota Bandung. Titik-titik padat terjadi di wilayah barat (arah Cimahi) dan timur (arah Cibiru) serta di pintu masuk selatan kota.

Farhan mengatakan sedang berupaya memperbaiki sistem pengendalian lalu lintas (traffic control) untuk mengurangi kepadatan kendaraan. Namun, ia mengakui bahwa ketiadaan sistem angkutan umum yang terintegrasi menjadi penyebab utama kemacetan di Bandung.

“Bandung memang harus jujur mengakui, kita belum punya sistem transportasi umum yang terintegrasi dengan baik. Saat ini baru sebatas konsep dari konsultan dan masih butuh waktu untuk diwujudkan,” tandasnya. (H-1)