Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
Usulan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk pendirian Sekolah Rakyat (SR) akhirnya disetujui. Pembangunan sekolah ini merupakan program nasional dari Kementerian Sosial RI dengan nilai minimal Rp200 miliar.
"Sekolah rakyat ini jatah provinsi Sumatera Barat, lalu Pak Gubernur dan Wakil Gubernur meletakkan SR ini di Dharmasraya. Alhamdulillah pihak kementerian juga setuju," kata Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, Rabu (8/10).
Kepastian tersebut diperoleh setelah Bupati Annisa bersama Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Jakarta, Rabu (8/10).
Bupati Annisa menjelaskan, semua persyaratan administratif dan teknis telah dinyatakan lengkap dan diterima, termasuk prinsip persetujuan penggunaan lahan milik Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR) di Jorong Pulau Sawah, Kecamatan Pulau Punjung, sebagai lokasi pembangunan sekolah.
“Alhamdulillah, seluruh tahapan sudah selesai dan Dharmasraya dipastikan masuk daftar penerima program Sekolah Rakyat. Nilainya diperkirakan mencapai Rp200 miliar lebih, dan proses tender pembangunan akan dimulai dalam tahun ini,” ujar Annisa.
Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menyampaikan apresiasi atas kerja cepat Pemkab Dharmasraya. “Ini buah kolaborasi yang baik antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan kementerian. Kami akan terus mengawal agar proyek ini berjalan sesuai jadwal,” katanya.
Sekolah rakyat akan menampung sekitar 1.000 murid dengan beasiswa penuh. Mulai dari asrama, makan hingga biaya sekolah. Program ini untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi keluarga pra sejahtera. Dengan adanya sekolah ini, selain peningkatan pendidikan, juga akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat.
"Saya mengucapkan terimakasih banyak kepada bapak Menteri yang telah percaya kepada Sumbar untuk program Sekolah Rakyat ini. Dan terimakasih kepada Uda Wagub Vasko telah membantu agar SR ini dibangun di Dharmasraya," kata Annisa.
Bupati Annisa menambahkan, Gubernur Mahyeldi dan Wagub Vasko telah menunjukkan pembangunan yang merata. Dengan meletakkan pembangunan SR di Dharmasraya, artinya provinsi peduli dengan daerah pinggiran.
"Di daerah seperti Dharmasraya, akses pendidikan itu sangat kurang, bahkan lembaga Bimbel saja tidak ada. Dengan adanya SR dengan sistim boarding dan segala fasilitas gratisnya, akan membantu percepatan pembangunan SDM di Dharmasraya khususnya dan Sumbar secara umum," tutup Bupati Annisa. (H-1)
SEMANGAT belajar dan antusiasme para siswa mewarnai suasana di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Margaguna, Jakarta Selatan, Rabu (11/3).
Kegiatan ini berpijak pada amanat UUD 1945 Pasal 31 mengenai hak pendidikan warga negara dan semangat Keppres 120 tahun 2025 yang di keluarkan Presiden Prabowo.
Sejumlah guru Sekolah Rakyat mengikuti pelatihan internal (in house training) di Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Papua, Kota Jayapura, Papua.
Gubernur Banten Andra Soni menegaskan program Sekolah Gratis menjadi prioritas utama. Lebih dari 60 ribu siswa di 801 sekolah swasta telah merasakan manfaatnya.
Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq tegaskan Sekolah Rakyat inisiasi Presiden Prabowo adalah jembatan emas pendidikan bagi keluarga rentan di Sukabumi.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, secara tegas membantah narasi yang mengaitkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pemangkasan anggaran dan program pendidikan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved