Gubernur Khofifah Pastikan Posko DVI Post Mortem Korban Musibah Musala Al Khoziny Bekerja Hati-Hati dan Akuntabel

GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan penanganan terhadap jenazah korban runtuhnya Musholla Ponpes Al Khoziny oleh Tim DVI Polri dilakukan dengan Profesional Menjaga Akuntabilitas, berorientasi pada perlakuan terbaik bagi korban serta ketenangan keluarga.

Saat meninjau langsung bersama Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi kepada Tim DVI Polri yang sejak awal sudah bekerja di lokasi. Ia menegaskan, seluruh sampel DNA dari keluarga wali santri sudah terkumpul sehingga proses identifikasi dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.

"Terima kasih kepada Tim DVI Ante Morten  yang juga sudah ada di lokasi sejak awal kejadian  dan kemarin semua sample DNA juga sudah diambil dari keluarga Wali Santri. Artinya semua Insya Allah Well Prepared," kata  Khofifah di Surabaya, Sabtu (4/10).

Baca juga : Keluarga Santri Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Protes, Evakuasi Korban Dinilai Lamban

Meski sarana pendukung sudah lengkap, Khofifah mengingatkan bahwa proses rekonsiliasi antara data Post Mortem (PM) dan Ante Mortem (AM) membutuhkan kehati-hatian dan profesionalitas tinggi. Hal inilah yang membuat identifikasi korban tidak bisa dilakukan secara terburu-buru.

"Ada kesulitan-kesulitan pada saat harus dilakukan rekonsiliasi antara PM dan AM nya. Semoga keluarga juga bisa memahami dimana kerja-kerja profesional sudah dilakukan tetapi dengan penuh kehati hatian," tegasnya. 

Menurut Khofifah, rekonsiliasi akan dilakukan setelah identifikaai  agar jenazah bisa dipastikan kesesuaian dan kepastian sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.

Baca juga : Dua Ambulans Keluar Ponpes dan Tiga Alat Berat Masuk Lagi

"Bagaimana semua bisa meyakinkan ketika nanti di rekonsiliasi . Dan ketika sudah ketemu dan teridentifikasi dari yang masuk  ini mereka bisa memastikan dan meyakini bahwa ini adalah putranya atau keponakan mereka," tuturnya. 

Terkait banyaknya wali santri yang ingin terlibat langsung dalam proses evakuasi, Khofifah menyampaikan bahwa gabungan tim SAR membuka ruang untuk perwakilan pesantren mengikuti proses pembongkaran dan evakuasi sesuai kondisi. 

Saat yang sama Pemprov Jatim telah menurunkan tim Layanan Dukungan Psikososial (LDP) dari Dinas Sosial Jatim untuk memberikan pendampingan psikososial wali santri.

"Saya dengar mereka ada yang  ingin ikut membantu proses evakuasi. Namun kita terus menjelaskan bahwa semua ini dilakukan penuh kehati-hatian dan oleh orang-orang yang sangat profesional sehingga perwakilan pesantren diperkenankan atas persetujuan gabungan tim SAR. Prinsipnya terbuka untuk ikut evakuasi sedangkan jumlahnya sesuai situasi dan kondisi," ungkapnya.(H-2)