Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 13 Sekolah Rakyat hasil inisiasi pemerintah pusat resmi beroperasi di Jawa Tengah. Sekolah ini diproyeksikan sebagai langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan lintas generasi.
"Kehadiran sekolah rakyat memberi harapan keluarga miskin untuk hidup lebih sejahtera," ujar Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat meresmikan Sekolah Rakyat Terintegrasi 45 Semarang di BBPVP Kota Semarang, Selasa (30/9).
Sekolah Rakyat Terintegrasi 45 menggabungkan jenjang SD dan SMA, masing-masing menampung 50 siswa. Seleksi dilakukan melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga penerima manfaat benar-benar berasal dari keluarga miskin.
Selain fasilitas pendidikan yang lengkap, siswa juga dijamin bebas dari perundungan, intoleransi, dan pelecehan. Tenaga pendidik telah dibekali untuk menciptakan suasana belajar yang aman dan kondusif.
Sekda Provinsi Jateng, Sumarno, turut hadir memberikan motivasi kepada siswa. Salah satu siswa, Radith, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin atas dukungan yang membuatnya bisa bersekolah di Sekolah Rakyat. (HT/E-1)
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, secara tegas membantah narasi yang mengaitkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pemangkasan anggaran dan program pendidikan
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menegaskan bahwa Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya sekadar menjadi tempat belajar.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya, menyampaikan keprihatinan soal anak SD bunuh diri di NTT. Ia mendorong sekolah rakyat menjangkau desa.
Adaptivitas tersebut diperlukan agar siswa bisa menggerakkan roda pemutus kemiskinan ketika mereka lulus, baik melalui bekerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved