Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Letak Kota Padang yang secara geografis dan geologis berada di kawasan rawan bencana mengharuskan pemerintah daerah setempat memberikan perhatian serius terhadap kebencanaan.
Terletak di Pantai Barat Sumatera dengan perpaduan pantai dan perbukitan, Kota Padang cukup rawan terhadap becana banjir, longsor, angin puting beliung, abrasi pantai, gempa bumi, sampai dengan tsunami.
Melihat banyaknya ancaman bencana tersebut, mitigasi bencana menjadi hal yang sangat penting, salah satunya adalah memiliki kajian terhadap kebutuhan pasca bencana.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir pada saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) di Kawana Hotel, Padang, Selasa (2/9).
"Penanggulangan bencana merupakan bagian dari program pembangunan nasional pada umumnya dan mendapat tempat prioritas oleh Pemko Padang. Semua itu bermuara pada satu tujuan, yaitu membangun ketahanan masyarakat Kota Padang, khususnya dari bencana," kata Buya Maigus Nasir.
Melalui Bimtek yang dilaksanakan kali ini, dia berharap Tim Jitupasna Kota Padang nantinya dapat jadi tim penghitungan, pengkajian kebutuhan pascabencana, dan diharapkan dapat membantu BPBD dalam membuat dokumen pengkajian kebutuhan pascabencana serta dapat membantu dalam penanganan bencana yang lebih baik.
Pengkajian kebutuhan pascabencana meliputi identifikasi dan perhitungan kerusakan serta kerugian fisik serta nonfisik yang menyangkut aspek pembangunan manusia, perumahan, infrastruktur, ekonomoi, sosial, dan lintas sektor.
Guna mendukung terwujudnya penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana yang baik maka diperlukan fasilitasi penyusunan rencana rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana, dimana di dalamnya membutuhkan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan kajian kebutuhan pasca bencana tepat dan terpadu.
"Karena perencanaan itu, kata Bapak Fadly Amran (Wako Padang) itu 50%. Kalau perencanaannya sudah oke, maka realisasinya tinggal 50% lagi," jelas dia.
Lebih lanjut, Buya Maigus Nasir menjelaskan bahwa Bimtek yang dilaksanakan kali ini sejalan dengan misi ke-6 Pemko Padang, yaitu menguatkan jaringan ketahanan bencana dan Program Unggul (Progul) Padang Sigap.
"Ini untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan situasi darurat. Apalagi November 2025 nanti, Kota Padang akan melaksanakan simulasi tsunami dengan melibatkan 250 ribu warga untuk menguji kesiapsiagaan Kota Padag dalam menghadapi bencana tsunami," pungkasnya. (H-1)
Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan pentingnya penetapan Zona Merah atau zona berbahaya di beberapa kecamatan terdampak bencana, terutama di sepanjang aliran sungai.
Sebanyak 600 unit akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah pada 8 Januari 2026 untuk selanjutnya diberikan kepada warga terdampak bencana Aceh.
Warga masih menggunakan jembatan darurat sebagai sarana penyeberangan pascaputusnya jembatan permanen lintas jalan nasional Bireuen-Takengon.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengatakan sampai saat ini jumlah sekolah yang sudah beroperasi pascabencana banjir bandang dan longsor di Sumatra.
Lingkungan belum sepenuhnya pulih, sementara aktivitas masyarakat mulai meningkat, termasuk pemanfaatan kembali fasilitas dan layanan dasar.
Kementerian Pekerjaan Umum mencatat progres signifikan pemulihan infrastruktur pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved