Sulsel Perkuat Komitmen Tuntaskan Stunting Lewat Kolaborasi dan Data Akurat

PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat komitmennya dalam menanggulangi stunting dan malnutrisi. Melalui lokakarya bertajuk Komitmen untuk Gizi: Dari Bukti Menuju Dampak, Pemprov Sulsel menggandeng UNICEF Indonesia dan Yayasan Jenewa Madani Indonesia untuk membangun program gizi yang terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel pada Selasa (15/7) ini menjadi langkah strategis dalam percepatan penurunan angka stunting yang kini berada di angka 27,4%, jauh di atas target WHO sebesar 14%.

Wakil Gubernur Sulsel yang juga Ketua Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TPPPS), Fatmawati Rusdi, diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, M. Ishaq Iskandar, dalam sambutannya menekankan pentingnya pemanfaatan data gizi secara konkret untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.

Baca juga : Sulteng Evaluasi Program Stunting agar Lebih Tepat Sasaran

“Data tidak boleh berhenti di laporan, tapi harus jadi dasar keputusan dan langkah nyata. Kepemimpinan daerah sangat menentukan keberhasilan program gizi,” tegas Ishaq.

Lokakarya ini menghadirkan perwakilan dari Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kemendagri, Sekretariat Wakil Presiden RI, serta jajaran pimpinan dari 24 kabupaten/kota se-Sulsel. Agenda meliputi panel diskusi, kerja kelompok, dan pernyataan komitmen dari pimpinan daerah.

Kepala Perwakilan UNICEF Wilayah Sulawesi dan Maluku, Henky Widjaja, menyoroti bahwa Indonesia masih menghadapi triple burden of malnutrition, yaitu stunting dan wasting, obesitas, serta kekurangan zat gizi mikro seperti anemia.

Baca juga : Legislator Ingatkan PR Besar Kabinet Prabowo-Gibran Tuntaskan Masalah Stunting

“Ketiga beban ini berdampak besar terhadap kualitas SDM kita. Maka diperlukan kolaborasi dan komitmen bersama untuk mengatasinya secara sistematis,” jelas Henky.

Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 dan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (Stranas P3S) 2025–2029 menjadi landasan penting dalam menyusun kebijakan intervensi gizi yang lebih tepat dan efektif.

Direktur Jenewa Institute, Surahmansah Said, menyebutkan bahwa lokakarya ini juga bertujuan memperkuat kapasitas daerah dalam menganalisis dan menerjemahkan data menjadi aksi, serta menyelaraskan strategi pusat dan daerah.

Sebagai tindak lanjut, seluruh peserta diwajibkan menyusun dokumen analisis data SSGI dan Stranas P3S, rencana aksi lintas sektor, serta pembagian peran hingga 2030.

Dengan sinergi lintas sektor dan kepemimpinan berbasis data, Sulsel menargetkan menjadi provinsi bebas stunting dan malnutrisi secara berkelanjutan.

Tim Ahli Percepatan Penurunan Stunting di Sulsel, Djunaidi M. Dachlan mencontohkan keberhasilan beberapa daerah di Sulsel, seperti Kabupaten Luwu Utara, Gowa, dan Barru, dalam menurunkan angka stunting secara signifikan, lantaran fokus pada satu hal saja.

"Kabupaten Gowa, fokus pada penanganan ibu hamil ulai dari baru ketahuan hamil hingga melahirkan, bagaiman menjaga asupan gizi ibu hamil, dan melahirkan hingga selamat dan anak yang dilahirkan sehat. Kemudian di Barru yang memang turun ke lapangan menginterensi semua bayi yang baru lahir, dan Kabupaten Luwu Utara yang fokus pada ketahanan pangannya," jelas Djunaidi.

Keberhasilan tersebut lajut Djunaidi, harusnya bisa mendorong daerah lain di Sulsel, untuk memperkuat komitmen dalam menerapkan kebijakan strategi yang sama sebagai upaya penurunan stunting. Kesuksesan tiga daerah itu dalam menurunkan stunting, selain karena komitmen yang kuat juga tidak lepas dari kerja sama semua pihak, baik unsur pemerintah, swasta, maupun masyarakat. 

"Salah satu intervensi penting yang dilakukan ketiga pemerintah daerah itu yakni penguatan pada edukasi dan intervensi gizi sejak awal kehamilan hingga masa balita. Ini artinya, stunting bisa diturunkan dengan komitmen dan kebijakan strategi yang kuat dan tepat," tegas Djunaidi.

Menanggapi itu, Kepala Bappelitbangda Sulsel, Setiawan Aswad mengaku, jika Pemprov Sulsel terus memperkuat komitmen dalam menurunkan angka 3-3, dengan dukungan anggaran yang sebagian besar difokuskan melalui Dinas Kesehatan. 

Menurutnya, upaya penanganan stunting melibatkan banyak OPD, namun alokasi anggaran terbesar berada di sektor kesehatan. Yang berdasarkan data sebelumnya, anggaran yang dikucurkan melalui Dinas Kesehatan Sulsel diperkirakan mencapai sekitar Rp50 miliar, belum termasuk yang dialokasikan oleh OPD lain.

"Dinas Kesehatan ini yang melakukan intervensi, termasuk layanan kesehatan dan perbaikan gizi. Ini karena kita perlu menjaga SDM berkualitas menuju Indonesia Emas. Stunting menjadi ancaman serius terhadap kualitas kognitif anak. Pemerintah daerah berkomitmen menjadikan penanganan stunting sebagai program utama," tegasnya. (LN/E-4)