Siapkan Administrasi dan Lahan, Pemkab Cirebon Tunggu Pembangunan Sekolah Rakyat

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat. Namun hingga kini, mereka belum mendapatkan kepastian kapan pembangunan tersebut dilakukan. 

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon, Indra Fitriyani menjelaskan Pemda Kabupaten Cirebon telah menyelesaikan seluruh persyaratan yang diminta pusat, termasuk penyediaan lahan dan pengajuan fasilitas pendidikan, asrama, serta ruang belajar. Namun hingga kini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pembangunan. “Kami sudah siapkan semuanya. Lahannya sudah ada, berkas administrasi lengkap, survei dari pusat juga sudah dilakukan,” tutur Fitriyani. 

Bahkan, desain fasilitas sudah dirancang menyerupai pondok pesantren, lengkap dengan asrama, ruang belajar, fasilitas olahraga, dan tempat ibadah. Konsepnya dibuat mirip dengan pesantren modern. Ada tempat tidur, belajar, hingga tempat bermain dan kebutuhan seperti jumlah kelas, ruang tidur, dan fasilitas penunjang lainnya. “Tapi keputusan tetap ada di kementerian, dan sampai saat ini kami masih menunggu,” tutur Fitriyani, Selasa (15/7). 

Pemerintah daerah, lanjut Fitriyani, tidak memiliki kewenangan untuk membangun Sekolah Rakyat secara mandiri. Sekolah rakyat ini merupakan program nasional di bawah naungan Kementerian Sosial, yang ditujukan bagi keluarga masuk kategori desil 1 dan 2—yakni miskin ekstrem dan miskin.
Fitriyani juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah juga telah mengalokasikan dana untuk memindahkan akses jalan agar lokasi sekolah lebih mudah dijangkau. Proses ini masuk ke dalam perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dan telah tercantum dalam anggaran. “Kami bahkan sudah anggarkan pemindahan jalan ke pinggir, agar lokasi sekolah lebih layak dan nyaman. PU yang menangani,” tutur Fitriyani. 

Sekolah Rakyat, lanjut Fitriyani, bukan diperuntukkan bagi seluruh kalangan. Program ini diperuntukkan bagi  anak-anak dari keluarga miskin ekstrem (desil 1) dan miskin (desil 2).  Verifikasi penerima didasarkan pada data DTSEN -sistem pemeringkatan resmi yang menjadi acuan kementerian.
.
Selanjutnya Fitriyani berharap pembangunan fisik Sekolah Rakyat bisa dimulai pada tahun anggaran 2026. (H-1)