Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
DINAS Sosial Provinsi Jawa Timur memastikan 12 dari 19 Sekolah Rakyat (SR) di Jawa Timur mulai beroperasi Senin (14/7). Sekolah tersebar di sejumlah daerah di Jawa Timur.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani mengatakan semula ada sebanyak 19 sekolah rakyat yang rencananya akan dibuka serentak. “Namun karena kondisi kesiapan belum memungkinkan maka yang dibuka mulai Senin 14 Juli 2025 hanya 12 sekolah rakyat. Sisanya tidak akan lama lagi juga beroperasi,” kata Novi.
Menurut Novi, awalnya ada 19 sekolah rakyat, namun setelah mendapatkan surat dari Kementerian Sosial, total ada 12 sekolah rakyat yang masuk tahap 1A yang beroperasi pada Senin (14/7).
Sebanyak 7 sekolah rakyat yang lain masuk tahap 1B yang saat ini memang masih finishing renovasi dan targetnya bisa mulai pembelajaran 30 Juli 2025.
Dari jumlah 12 SR akan ada siswa total sebanyak 1.168 siswa dari keluarga prasejahtera desil 1 di Jatim yang terpilih untuk bisa memulai pendidikan di sekolah rakyat di Jatim mulai jenjang SD, SMP dan juga SMA.
Dia menjelaskan, para peserta didik juga dipastikan telah masuk dalam SK kepala daerah yang dinyatakan sebagai siswa sekolah rakyat yang berhak mendapatkan pendidikan gratis berasrama dari pemerintah.
Sebanyak 12 lokasi sekolah rakyat yang memulai pembelajaran serentak berlokasi di UPT PPSPA Kota Batu, Badan Diklat BPSDM Jalan Kawi Malang, SMK Negeri Maritim Lamongan, Balai Diklat BPSDM Pemkab Mojokerto, Politeknik Kota Malang, Balai Diklat PNS Licin Banyuwangi, Ex Gedung Kantor Bupati Pasuruan, Gdg Lab Anti Doping Unesa Lidah Kulon, UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Mojoagung, Balai Pengembangan Kompetensi ASN Kab Kediri, Gedung Diklat Kepegawaian ASN Kab Pacitan, dan Rusun Sewa Sederhana Kota Probolinggo.
“12 lokasi ini sesuai dengan surat resmi dari Kementerian Sosial, yang dikirimkan pada kami untuk dimulainya pembukaan serentak sekolah rakyat secara nasional,” kata Novi.
Sebanyak 12 sekolah rakyat dipastikan sudah siap tak hanya siswanya saja, tapi juga kepala sekolah, tenaga guru, tenaga tata usaha, bendahara, operator sekolah, wali asrama dan juga wali asuh.
Khusus untuk guru, ada sebanyak 175 orang yang telah ditugaskan dari pemerintah pusat. Mereka semua adalah ASN yang memang ditunjuk pusat untuk mengisi tenaga pendidik di sekolah rakyat. “Selain itu wali asrama dan wali asuh ditegaskan Novi memang disiapkan mengingat konsep sekolah rakyat adalah boarding school,” katanya. (E-2)
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya, menyampaikan keprihatinan soal anak SD bunuh diri di NTT. Ia mendorong sekolah rakyat menjangkau desa.
Adaptivitas tersebut diperlukan agar siswa bisa menggerakkan roda pemutus kemiskinan ketika mereka lulus, baik melalui bekerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Pemkab Majalengka telah menyiapkan lahan seluas 7 hektare.
Menurut Gus Ipul, Sekolah Rakyat merupakan miniatur program pengentasan kemiskinan yang terstruktur, terpadu, dan berkelanjutan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved