Cetak Rekor: 97,6% Koperasi Desa di Sigi Sudah Berbadan Hukum

KABUPATEN Sigi, Sulawesi Tengah mencetak rekor luar biasa dalam legalisasi koperasi desa. Sebanyak 97,6% Koperasi Desa Sigi kini resmi berbadan hukum. 

Dari total 176 desa, 160 Koperasi Merah Putih telah mengantongi legalitas resmi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI. 

Capaian ini menunjukkan pengakuan sah atas keberadaan koperasi berbadan hukum di tingkat desa dan kelurahan, sekaligus mengusung semangat pemberdayaan dan kemandirian ekonomi rakyat. Jumlah ini diproyeksikan terus bertambah hingga akhir Juni 2025.

Baca juga : Prabowo Gelar Rapat di Hambalang, Bahas Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih

Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng, Rakhmat Renaldy, mengapresiasi komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Sigi yang mendorong percepatan legalisasi koperasi desa melalui program Koperasi Merah Putih.

"Sigi menjadi salah satu daerah tercepat dan paling progresif di Indonesia dalam mendukung program strategis nasional legalisasi koperasi. Legalitas ini bukan sekadar formalitas, tapi menjadi pintu bagi koperasi untuk mengakses pendanaan, menjalin kemitraan, dan tumbuh menjadi motor penggerak ekonomi rakyat," jelasnya di Palu, Rabu (25/6). 

Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae, menegaskan bahwa program ini memberikan dampak positif nyata bagi masyarakat desa. 

Baca juga : Kopdeskel Merah Putih 100 Persen Terbentuk di Sleman untuk Dekatkan Teknologi dan Akses Modal ke Warga Desa

"Dengan dukungan dan pendampingan dari Kemenkumham, desa-desa kami jadi lebih percaya diri menjalankan koperasi secara legal. Ini menjadi pondasi penting menuju desa yang mandiri dan sejahtera," ungkapnya. 

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, juga menyampaikan apresiasi atas sinergi antara Pemkab Sigi dan Kanwil Kemenkumham Sulteng. 

"Sigi memberi contoh nyata bahwa kerja sama lintas sektor bisa menghasilkan capaian luar biasa. Saya berharap kabupaten/kota lain bisa meniru langkah ini untuk memperkuat ekonomi berbasis desa," tutupnya. 

Penyerahan SK koperasi ini bukan hanya bagian dari perayaan HUT Sigi, tetapi juga menandai komitmen bersama untuk memperkuat basis hukum ekonomi kerakyatan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis gotong royong. (H-1)