Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PEMERINTAH Kota (Pemko) Pekanbaru telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru Zarman Candra menyampaikan status siaga darurat ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota Pekanbaru Nomor 492 Tahun 2025.
"Berdasarkan SK Wali Kota Nomor 492 Tahun 2025. Kota Pekanbaru Siaga Darurat Bencana Karhutla terhitung tanggal 15 Mei hingga 30 November 2025," ujarnya, Jumat (13/6).
Dijelaskannya, melalui penetapan status Siaga Darurat Bencana Karhutla tersebut maka tim penanggulangan bencana Karhutla yang terdiri dari TNI, Polri, Manggala Agni, Basarnas, serta instansi terkait lainnya telah siap siaga untuk menangani Karhutla.
Adapun untuk antisipasi Karhutla, BPBD Pekanbaru telah menginformasikan kepada para Camat dan Lurah agar melakukan sosialisasi kepada RT dan RW agar mengingatkan warga tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Selain itu, saat terjadi Karhutla, warga diminta segera menginformasikan ke instansi terkait atau langsung ke call center 112 Pemko Pekanbaru.
"Bisa juga menghubungi call center BPBD Pekanbaru di nomor 081176 51464. Laporan yang masuk akan langsung ditangani oleh Satgas yang bertugas di BPBD selama 24 jam," pungkasnya.(H-2)
Ada 4 aspek yang paling penting diperhatikan mengahadapi cuaca untuk mencegah terjadinya karhutla
Penetapan status belum dilakukan karena kebakaran lahan di Kota Pekanbaru dinilai masih terkendali, dan Pekanbaru masih minim titik api atau hotspot.
Sebagai negara dengan area hutan yang didominasi oleh lahan gambut, komitmen pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan dan mitigasi karhutla dinilai masih harus terus ditingkatkan.
Berdasarkan informasi, bibit kelapa sawit yang ditanami telah mencapai seluas 1 hektare (ha) di lokasi karhutla yang menghanguskan sekitar 50 ha lahan gambut.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Jambi selama 10 hari, sejak 10 hingga 19 Agustus 2025.
BNPB mencatat luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas tahun ini relatif kecil, hanya sekitar 3.000 hektare
Sejumlah langkah strategis yang dilaksanakan oleh Polri, TNI, BNPB, BMKG, instansi terkait, relawan dan elemen masyarakat, khususnya di Kalbar sudah berjalan baik dan kompak.
PEMERINTAH memastikan penegakan hukum menjadi instrumen utama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seiring meningkatnya potensi kebakaran di berbagai wilayah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved