Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
ASOSIASI Kembali Berwisata Indonesia (Kemberin) mengadakan pertemuan dengan Komisi VII DPR RI untuk berdiskusi dan memberikan masukan terkait pengembangan sektor pariwisata Indonesia.
Pada pertemuan yang diadakan di Gedung Nusantara I, DPR RI, itu Kemberin menyampaian laporan mengenai berbagai program yang telah dijalankan Kemberin untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata Indonesia.
Pengurus Kemberin melaporkan perkembangan dan capaian dari sejumlah inisiatif yang telah dilaksanakan, mencakup peningkatan kapasitas pelaku usaha, pengembangan destinasi wisata, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memajukan industri pariwisata.
“Kami terus berupaya untuk menciptakan program yang relevan dan berdampak langsung pada sektor pariwisata. Melalui kolaborasi ini. Kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun ekosistem pariwisata yang lebih kuat,” ujar Ketua Umum Kemberin, Sean Richard Bangun, dalam keterangannya Jumat (21/3).
Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas regulasi yang berlaku di sektor pariwisata. Kemberin mengulas berbagai peraturan yang telah ada serta memberikan pandangan mengenai tantangan yang dihadapi sektor ini, terutama dalam menghadapi dinamika pasar global yang semakin kompetitif.
Salah satu hal penting yang disoroti dalam pertemuan ini adalah penyampaian usulan rancangan undang-undang untuk mendukung perkembangan sektor pariwisata.
Kemberin mengajukan gagasan dan rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat memberikan dorongan lebih bagi sektor ini. "Usulan yang diajukan mencakup pembenahan infrastruktur, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penguatan promosi destinasi wisata, yang semuanya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan yang lebih strategis dan berkelanjutan," ujar Sean.
Kemberin berharap pertemuan ini menjadi momentum strategis dalam membangun sinergi yang lebih kuat antara sektor swasta dan pemerintah. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan sektor pariwisata, yang akan menciptakan lapangan kerja dan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.
“Melalui kerja sama yang erat antara Kemberin dan Komisi VII DPR RI, kami yakin sektor pariwisata Indonesia dapat semakin berkembang, meningkatkan daya saing di pasar global, serta memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat,” tambah Wakil Ketua Umum Kemberin, Nuryani Mawar.
Dengan adanya sinergi yang semakin kuat antara Kemberin dan Komisi VII DPR RI, diharapkan sektor pariwisata Indonesia akan tumbuh semakin pesat, memberikan dampak positif bagi perekonomian, dan menciptakan masa depan pariwisata Indonesia yang lebih baik.
Promosi agenda pariwisata
Pada kesempatan lainnya, anggota Komisi VII DPR RI daerah pilih (dapil) Bengkulu Erna Sari Dewi bersama Kementerian Pariwisata RI menggelar sosialisasi terkait dengan strategi promosi agenda pariwisata.
"Hari ini saya bersama dengan Kementerian Pariwisata RI mengadakan sosialisasi dimulai dari Kamis (20/3) dengan tema yang berbeda seperti
penyelenggaraan agenda pariwisata untuk menjadi daya tarik pariwisata dan promosi pariwisata," ujar dia di Kota Bengkulu, Jumat (21/3).
Anggota DPR yang membidangi Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Sarana Publikasi itu menerangkan, sosialisasi tersebut dilakukan guna membangun kepariwisataan di Provinsi Bengkulu, sebab Bengkulu sangat kental dengan budaya sejarah, karena terdapat Fort
Marlborough, Rumah Ibu Fatmawati dan lainnya.
Untuk itu, pariwisata di Bumi Merah Putih tersebut harus dikemas dengan baik agar dunia luar dan provinsi tetangga mengetahui budaya lokal yang berada di Provinsi Bengkulu.
Lanjut Erna, guna mempromosikan pariwisata di Provinsi Bengkulu diperlukan strategi-strategi jitu guna mengemas promosi pariwisata dengan digitalisasi dan teknologi. (Ant/E-2)
ANGGOTA Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Rico Sia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah mencabut empat izin usaha tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI, Ilham Permana menyatakan keprihatinannya anjlonya manufaktur dan risiko serbuan produk impor.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI, Eva Monalisa menyayangkan adanya pasal yang melarang produksi dan distribusi air minum kemasan dalam SE Gubernur Bali.
Hendry Munief menekankan kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto semestinya ditafsirkan sebagai upaya mendukung peningkatan sektor produktif
Pemanfaatan teknologi digital tidak hanya mempermudah wisatawan tetapi juga mendukung pengelolaan data pariwisata secara efisien.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved