Larang Angkot hingga Ojek Operasi di Jalur Mudik, Pemprov Jabar akan Beri Kompensasi Rp3 Juta

GUBERNUR Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menginstruksikan larangan beroperasi bagi angkutan kota (angkot), delman, ojek, dan becak yang berada di perlintasan mudik Lebaran 2025 khususnya di Garut, Tasikmalaya, Kuningan, dan Cirebon. Hal ini dilakukan karena aktivitas mereka dianggap menjadi salah satu penyebab kemacetan.

Dedi menyampaikan itu usai memimpin apel pasukan Operasi Ketupat Lodaya 2025, di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (20/3). "Mulai besok angkot, tukang becak, ojek, dan delman yang area jalannya dilalui jalur mudik, tidak boleh lagi menarik penumpang," katanya.

Baca juga : 24.976 Personel Personel Polda Jabar Siap Amankan Operasi Ketupat Lodaya 2025

Sebagai kompensasi, Dedi mengatakan pihaknya akan memberi Rp3 juta bagi setiap penarik delman, becak, dan ojek yang menghentikan aktivitasnya selama arus mudik dan balik Lebaran 2025. "Rp3 juta untuk masing-masing tukan becak, delman, dan ojek," janjinya.

Baca juga : Dedi Mulyadi Bakal Relokasi Permukiman Warga di Bantaran Sungai Cimeta

Pemberian kompensasi akan dilakukan bertahap, yakni Rp1,5 juta sebelum Lebaran, dan Rp1,5 juta setelah Lebaran. Hal ini dipilih untuk memastikan komitmen para pengemudi tersebut dalam menghentikan sementara aktivitasnya.

Saat ditanya apakah kebijakan larangan operasi angkot di jalur mudik Jabar tersebut tepat dalam soal anggaran, Dedi optimistis dengan pilihannya itu. Menurut dia, pemberian kompensasi ini bukan suatu pemborosan anggaran karena diperlukan untuk menekan kemacetan di jalur mudik.

Baca juga : Bupati Bekasi dan Gubernur Jabar Bahas Penataan Lahan untuk Atasi Banjir

"Oh enggak, enggak boros. Pemerintah misalnya mengeluarkan Rp6 miliar (untuk kompensasi angkot, becak, ojek, dan delman), tapi jalan lancar tidak macet. Kemudian saya tidak mengeluarkan Rp6 miliar, tapi macet sampai 7 jam, itu lebih boros," katanya.

Saat ditanya berapa jumlah keseluruhan anggaran yang disiapkan untuk kompensasi tersebut, Dedi mengaku tidak mengetahuinya. Dia hanya menyebut bahwa biayanya berasal dari hasil efisiensi APBD Provinsi Jawa Barat 2025. Dia pun tidak merinci jumlah pengemudi yang akan mendapat kompensasi tersebut. Menurutnya, pendataan penerima kompensasi tersebut dilakukan bersama dengan kepolisian. (M-1)