Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang, Agoes Basoeki menyatakan Ramadan memberikan berkah bagi pelaku usaha di tengah efisiensi anggaran pemerintah. Para pelaku usaha bisa sedikit bernapas lega dari maraknya bukber.
"Alhamdulillah, hotel dan resto yang menyajikan paket iftar atau buka bersama (bukber) rata-rata dipenuhi pengunjung," tegas Agoes Basoeki yang juga General Affairs Manager The Shalimar Butique Hotel di Kota Malang, Minggu (16/3).
Agoes mengatakan pengunjung sangat antusias menggelar bukber sejak awal Ramadan. Hal ini tentu membuat pelaku usaha semringah.
Pasalnya, pendapatan dari paket iftar bisa menyokong hotel dan resto tetap bertahan dari imbas kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Agoes menegaskan dampak efisiensi anggaran pemerintah membuat okupansi hotel menurun. Hal itu menimpa hotel-hotel tipe convention yang mengandalkan tempat, ruang, dan hall untuk kegiatan.
Kini, 92 anggota PHRI Kota Malang berharap ada peningkatan okupansi saat Lebaran. Sebab, rezeki dari pengunjung yang bukber Ramadan di hotel dan resto bila ditambah hunian meningkat akan sedikit melegakan pelaku usaha.
"Harapannya semoga saat liburan Idul Fitri nanti tingkat hunian hotel juga terangkat," ujarnya.
Dengan okupansi yang meningkat, pelaku usaha bisa bertahan dan bangkit dari imbas kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang begitu menekan. "Saat ini tingkat hunian hotel di Kota Malang masih berkisar 10% sampai 20%," katanya. (H-1)
PUSaKO menyampaikan enam poin penting. Pertama, mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai implementasi konkret kedaulatan rakyat.
Perludem menantang klaim partai politik yang menyebut sistem pemilihan langsung sebagai penyebab utama tingginya biaya politik di Indonesia. Pilkada Lewat DPRD
MAYORITAS aparatur sipil negara (ASN) mendukung kebijakan efisiensi anggaran. Hanya saja, ada kekhawatiran signifikan terhadap dampak pada kualitas layanan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan korupsi di Indonesia masih stagnan karena terlalu berfokus pada penindakan.
Selain transparansi, kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi sorotan utama FITRA.
KETUA Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperketat izin kunjungan kerja luar negeri bagi kepala daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved