Tumpang Tindih Lahan di atas IUP PT Timah, Rugikan Negara dan Sumbang Kerusakan Lingkungan

TUMPANG tindih lahan dalam industri pertambangan sering kali terjadi akibat ketidaksesuaian antara izin usaha pertambangan (IUP) dengan peruntukan dan pemanfatan  tata ruang wilayah, hak guna usaha (HGU), kawasan hutan, atau bahkan pemukiman masyarakat.

Akibat tumpang tindih ini dapat mengganggu operasional pengusahaan  pertambangan oleh Perusahaan, seperti yang dialami PT Timah Tbk Propinsi Babel,  beberapa Izin Usaha Pertambangan Timah (IUP) yg dimiliki PT Timah tumpang tindih dengan sektor lainnya

Hal ini juga bisa disebabkan karena kurangnya kordinasi dalam merumuskan dan membuat  kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penerbitan izin usaha pertambangan. Klaim masyarakat adat atau lokal yang berbenturan dengan konsesi pertambangan yang telah diberikan dengan lahan di atas IUP Timah tidak terelakkan.  

Baca juga : Pegawai PT Timah yang Hina Tenaga Honorer di TikTok Akhirnya Dipecat

Pengamat Hukum dan Tata Kelola Pertambangan Timah Firdaus Dewilmar, mengatakan, penguasaan lahan di atas WIUP dan IUP PT Timah secara ilegal menyalahi Undang-undang Pokok Agriaria dan peraturan perundang- undangan lainnya .

Apalagi di kawasan hutan dan sepadan pantai sangat merugikan Negara dalam hal ini PT Timah Tbk bahkan tidak tertutup kemungkinan juga terjadi di laut.

"Faktanya hampir sebagian besar WUIP dan IUP PT Timah dikuasai oleh kelompok masyarakat dan korporasi baik dengan modus tertentu seperti lahan seolah-olah sudah ada hak garap, sertifkat dalam berbagai bentuk," katanya.

Baca juga : Pegawainya Hina Honorer karena Gunakan BPJS Kesehatan, PT Timah Ambil Tindakan Tegas

Lebih lanjut, Firdaus menjabarkan apabila modus tersebut terjadi sudah dapat dipastikan terjadi kesalahan prosedural dan substansial, sehingga secara formal dan materil dapat dibatalkan.

"Kalau dalam faktanya ditemukan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat pemerintah/negara dan merugikan keuangan negara sudah  dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana korupsi," ujarnya.

Hal ini lah yang  menyulitkan Pemilik IUP dalam hal ini PT Timah untuk mengoptimalkan IUP untuk melakukan penambangan dan reklamasi paskatambang . Apalagi jika pengusahaan IUP PT Timah dikelola tidak secara good mining practice sehingga menyebabkan  kerusakan lingkungan.

Baca juga : Guru Besar IPB Dipolisikan, Mantan Hakim: Harusnya Balas dengan Data

"Tumpang tindih lahan dapat menyulitkan PT Timah untuk mengelola tambang timah, apalagi pertambangan timah yang bersifaf aluvial dan reklamasi pasca tambang. Ini tidak saja merugikan Negara Cq PT Timah Tbk dan masyarakat, tapi juga diperparah dengan terjadi kerusakan lingkungan," jelasnya.

Selain itu,  persoalan tumpang tindih lahan yang tidak teratasi sangat berdampak terhadap tata kelola pertambangan timah, karenanya menimbulkan biaya tinggi dan pasokan biji timah tidak optimal  sehingga menyulitkan untuk pengendaliannya, sudah otomatis berdampak pada kinerja operasi PT Timah Tbk.

Untuk itu, dirinya menyarankan agar permasalahan pendudukan dan penguasahaan lahan diatas WIUP dan IUP Timah secara ilegal segera dituntaskan agar bisnis pertambangan dan kerusakan lingkungan dapat berjalan  sesuai peraturan serta pasca tambang reklamasi dapat dilaksanakan sehinggga pengendalian dampat lingkungan dapat segera dipulihkan

Baca juga : Guru Besar IPB Bambang Hero Tegaskan Jalankan Tugas sesuai Regulasi

"Jika semua dilakukan sesuai aturan hilirisasi juga  dapat berjalan sesuai Asta Cita Presiden Prabowo. Proses bisnis bisa berjalan dan dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Serta reklamasi pasca tambang dapat berjalan sehingga kerusakan lingkungan dapat teratasi sesuai ketentuan yang berlaku," tutupnya.(E-2).