Pemerintah Kabupaten Pekalongan Hentikan Masa Tanggap Darurat Bencana

MESKIPUN masih menyisakan pekerjaan penanganan pascabencana longsor dan banjir bandang, Pemerintah Kabupaten Pekalongan secara resmi menghentikan masa tanggap bencana dan kembali pada status siaga bencana.

Pemantauan Media Indonesia, Senin (10/2) dampak bencana longsor dan banjir bandang di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, masih terlihat di sejumlah titik. Selain belum selesainya penataan kembali lokasi bencana di Desa Kasimpar, sejumlah jembatan dan jalan penghubung antardesa dan kecamatan juga masih terputus.

Sejumlah alat berat sejak pagi terus bergerak untuk membuka jalan yang longsor atau yang tertutup material longsoran, maupun memperbaiki jembatan yang runtuh akibat diterjang bencana banjir bandang dan longsor tersebut, dengan memasang jembatan bailey di Tembelan dan pembukaan akses di Dukuh Dranan, Petungkriyono, yang hingga kini masih terisolasi.

"Jalan penghubung Kabupaten Pekalongan - Banjarnegara di Jluweran, Dukuh Mudal, Desa Yosorejo, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan yang ambles kemarin, juga harus segera diperbaiki agar distribusi logistik dan alat berat ke lokasi longsor lancar," kata Sekretaris Daerah Pekalongan M Yulian Akbar, Senin (10/2).

Pemerintah Kabupaten Pekalongan, lanjut Yulian Akbar, secara resmi tejah menghentikan masa darurat bencana yang berlangsung sejak 20 Januari lalu, namun sejumlah pekerjaan rumah terapung harus diselesaikan dalam 14 hari ke depan.

Meskipun tidak lagi memperpanjang masa darurat bencana, menurut Yulian Akbar, atas masukan dari DPRD Pekalongan status kembali pada masa siaga. Personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pekalongan tetap bertugas di lokasi rawan bencana hidrometeorologi, hal ini mengingat kondisi cuaca ekstrem masih berlangsung.

Petugas BPBD bersama instansi terkait seperti Kepolisian, TNI, PUPR, Dinas Kesehatan dan lainnya, ungkap Yulian Akbar, tetap menuntaskan pembersihan sisa-sisa material bencana dan pembukaan akses wilayah terisolasi.

"Kami tugaskan untuk turun ke wilayah yang masih ada sisa-sisa material longsor atau banjir serta memperbaiki dampaknya," tambahnya.

Sejumlah PR dampak bencana longsor dan banjir bandang, demikian Yulian Akbar, segera diselesaikan tuntas mengingat kebutuhan warga terdampak, bahkan dalam pelaksanaan penuntasan tersebut Pemkab Pekalongan juga mendapat sokongan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN). (AS/J-3)