Terganjal Aturan KemenPANRB, Akibatkan Krisis Dokter di Kabupaten Berau

Yovanda Izabella
28/1/2025 14:40
Terganjal Aturan KemenPANRB, Akibatkan Krisis Dokter di Kabupaten Berau
Ilustrasi puskesmas.(MI/Heri Susetyo)

PEMERINTAH Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, tidak memperpanjang kontrak seluruh tenaga honorer, termasuk para honorer di bidang kesehatan. 

Berdasar Surat Edaran No. B/185/M.SM.02.03/2022, status tenaga honorer resmi dihapus pada 1 Januari 2025 di semua tingkatan pemerintahan, mulai dari kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat. 

Akibatnya, Kabupaten Berau mengalami krisis tenaga dokter. Beberapa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Berau bahkan tidak memiliki dokter umum dan dokter gigi. Kondisi tersebut menyulitkan warga, karena Puskesmas tidak dapat membuka pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD).

Salah satunya Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Kecamatan Biatan. Puskesmas ini terpaksa menghentikan layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD), lantaran tidak memiliki dokter umum.

“Semula ada tiga dokter umum, tapi ada beberapa alasan jadi sekarang dokter kami kosong,” kata Plt Kepala UPTD Puskesmas Biatan Lempake, Slamet. 

Slamet menjelaskan, ketiga dokter sebelumnya merupakan dokter honorer. Satu dokter, lulus sebagai CPNS di luar daerah. Satu dokter lagi menjalankan tugas khusus dalam program Nusantara Sehat dan tidak lagi bekerja, dan dokter terakhir adalah tenaga pegawai tidak tetap atau honorer di bawah dua tahun yang tidak diperpanjang kontraknya. 

“Dengan berat hati, pelayanan IGD kami tutup sementara,” kata Slamet.

Tidak hanya di Kecamatan Biatan, Kecamatan Maratua juga menghadapi persoalan yang sama. Kekosongan dokter di UPTD Puskesmas Kecamatan Maratua Sejak tanggal 16 Januari 2025. Padahal Kecamatan Maratua digadang-gadang menjadi daerah wisata unggulan di Provinsi Kalimantan Timur. 

“Bahwa pelayanan tetap seperti biasa jam kerja, namun sejak 16 januari lalu Puskesmas kami sudah tidak ada tenaga dokter umum dan dokter gigi,” kata Kepala Kepala UPT Puskesmas Maratua, Suryan.

Sebagai kawasan terluar, Suryan berharap segera mendapatkan solusi cepat karena akses sangat jauh untuk menuju pusat kesehatan di RSUD Tanjung Redeb. “Terkait masalah ini, kami berkoordinasi terus dengan Dinas Kesehatan dan Bupati,” sebutnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Berau, Kepala Dinkes Berau, Lamlay Sarie mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Bupati Berau untuk mencari solusi terkait krisis tenaga dokter di Kabupaten Berau. 

“Insya Allah ada ada beberapa solusi, tapi karena ini masih berproses tentu masa transisi ini akan dihadapi. Detailnya akan diinformasikan,” pungkasnya. (S-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Denny parsaulian
Berita Lainnya