Ada HGB Laut Di Pesisir Sedati, Pemprov Jatim Tunggu Hasil Investigasi

PENJABAT Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) tak pernah mengeluarkan surat rekomendasi untuk penerbitan izin hak guna bangunan (HGB) laut di kawasan Sedati, Sidoarjo. Untuk itu, pihaknya masih menunggu hasil investigasi yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan yang sedang mengusutnya.

"Sesuai RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Jatim, tidak ada daratan yang koordinatnya sampai laut seperti yang ada di HGB itu. Namun ternyata ditemukan koordinat yang sampai ke laut dan pemprov tidak pernah mengeluarkan rekomendasi keluarnya HGB itu," tegasnya di Sidoarjo, Rabu (22/1).

Adhy mengaku kaget atas terkuaknya fakta ada izin HGB laut di kawasan Sedati. Karena hal itu melanggar aturan, ia menyarankan agar izin yang akan habis masa berlakunya pada 2026 mendatang itu tak diperpanjang.

Ia mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 10/2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043. Dalam Perda itu, pemanfaatan ruang laut 0-12 mil merupakan kewenangan Pemprov Jatim untuk kegiatan industri, biota laut, dan kabel laut.

Berdasarkan temuan sementara, izin HGB laut seluas 656 hektare di pesisir laut Sidoarjo itu milik dua perusahaan yang bergerak di bidang properti, yakni PT Surya Inti Permata (dua HGB) dan PT Semeru Cemerlang (satu HGB). (HS/E-2)