Headline
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Angka penduduk miskin Maret 2025 adalah yang terendah sepanjang sejarah.
PEMBINAAN usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) di Kota Bandung dinilai belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari tidak adanya pelaku UMKM yang dibina secara serius oleh Pemerintah Kota Bandung.
Demikian disampaikan anggota DPRD Kota Bandung, Heri Hermawan, di Bandung, Selasa (21/1). "Pemerintah Kota Bandung tidak serius membina UMKM, karena belum punya UMKM binaan," tegasnya.
Heri menjelaskan, setiap tahunnya Pemerintah Kota Bandung memang telah menganggarkan berbagai program untuk melatih pelaku UMKM. Alokasinya disebar ke berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) seperti dinas tenaga kerja, UMKM, hingga pariwisata dan kebudayaan.
"Untuk pelatihan pastry, barista, katering, digital marketing, dan lain-lain," katanya. Namun, menurut dia pelatihan tersebut tidak ditindaklanjuti sehingga banyak peserta yang mengikutinya harus mengakhiri usahanya.
"Jadi hanya dilatih saja, setelahnya dilepas begitu saja," sesalnya. Padahal, menurut dia tidak sedikit anggaran yang dikeluarkan untuk program pelatihan tersebut.
"Sampai dibelikan alatnya, seperti untuk membuat kue. Jadi bukan hanya program pelatihan saja," katanya.
Seharusnya, kata Heri, setelah diberi pelatihan, Pemerintah Kota Bandung harus terus mendampingi pelaku UMKM mulai dari pelatihan hingga penjualan produk yang dihasilkan. Bahkan, pemerintah harus bisa menjamin produk yang dihasilkannya laku terjual.
Salah satu caranya dengan mewajibkan seluruh unsur Pemerintah Kota Bandung menyerap produk-produk UMKM tersebut. "Misalnya kalau lagi rapat dinas, konsumsinya harus dari pelaku-pelaku UMKM," katanya.
Selama ini, menurutnya konsumsi untuk rapat-rapat dinas berasal dari pelaku usaha yang sudah besar bahkan bermodal besar. "Harusnya yang sudah besar biarkan saja diserap oleh pihak-pihak yang lain," katanya.
Begitu pun terkait kebutuhan cenderamata yang menurutnya banyak dibutuhkan instansi birokrasi tersebut. "Kalau dinas-dinas atau DPRD kedatangan tamu, kan suka dikasih cenderamata. Nah cenderamatanya bisa dibeli dari UMKM," katanya seraya menyebut pemerintah pun bisa mendorong penyerapan produk UMKM ke unsur swasta seperti hotel dan restoran.
Heri menambahkan, keberpihakan ini mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung sehingga tidak bisa ditawar lagi. "Kota Yogyakarta sudah menerapkan hal ini. Dan itu efektif untuk menghidupkan pelaku UMKM," katanya. (BY)
Kegiatan pembinaan dari Demokrat mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk UMKM, yang terlihat dari tingginya peminat program tersebut.
Kegiatan ini dirancang untuk membantu pelaku UMKM dalam menghadapi tantangan globalisasi dan memanfaatkan peluang di pasar modern
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung Jawa Barat (Jabar) memberikan sanksi kepada dua komunitas lari akibat membagikan bir di acara Pocari Sweat Run 2025 di Kota Bandung pekan lalu.
Pemkot Bandung, Jawa Barat, memastikan seluruh perangkat daerah terkait dalam kondisi siaga penuh, menjelang pelaksanaan Pocari Sweat Run 2025 yang bakal digelar 19-20 Juli 2025.
Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, membuat kebijakan dengan menjadi tiga waktu masuk sekolah untuk jenjang SMA, SMP dan SD untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Kota Bandung.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung Jawa Barat (Jabar) berkomitmen memeratakan akses pendidikan, dengan mulai merancang dukungan konkret untuk sekolah swasta di jenjang SD dan SMP.
Upaya PSN Plus ini mencakup kampanye "Jumat 10 Menit", yaitu kebiasaan rutin membersihkan lingkungan rumah setiap Jumat selama 10 menit.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung Jawa Barat (Jabar) memastikan Teras Cihampelas tidak akan dibongkar, melainkan akan direnovasi dan dirawat secara berkelanjutan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved