Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan diawali dengan tahap uji coba hendaknya membutuhkan kolaborasi dengan UMKM di sekolah, maupun pengusaha katering.
“Jadi kalau program makan bergizi gratis ini, co-production-nya (harus) dapat diwujudkan dengan melibatkan banyak pengusaha kantin sekolah,” kata ahli kebijakan publik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Profesor Sulikah Asmorowati di Surabaya, Senin (20/1).
Tidak hanya kantin saja, menurutnya, perlu juga kerja sama dengan UMKM yang memang bergerak di bidang katering, agar bisa turut serta dalam proses penyediaan makanan bergizi.
Tapi dia juga mengakui, tidak semua kantin atau pelaku UMKM mampu mengikuti standardisasi yang diterapkan BGN untuk menjadi mitra MBG. Seperti memiliki badan hukum yang sah, rekomendasi, dan banyak persyaratan lainnya.
“Sementara UMKM yang agak susah mengikuti ini, sebaiknya ada pelatihan, pembinaan. Sehingga mereka juga tidak dibiarkan kalah dengan pengusaha katering atau kantin yang lebih besar,” ujarnya.
Khususnya di wilayah 3T (terluar, tertinggal, dan terdepan), kata Ika, pemerintah harus berkomitmen untuk menaruh perhatiannya dalam program ini.
“Bisa touching the grassroots of the community, jadi bagaimana makan bergizi gratis ini bisa lebih inklusif, bisa kemudian menggerakkan ekonomi masyarakat yang di bawah. Perhatian masyarakat dan pemerintah khususnya harus bisa menyentuh ke titik itu,” jelasnya.
Untuk menjaga keseimbangan kesejahteraan siswa dan pengusaha dalam program ini, menurutnya ada langkah jangka panjang, pendek, dan menengah.
Untuk jangka pendek, mau tidak mau pemerintah harus tetap melibatkan pengusaha kantin dalam penyediaan makanan, harus bekerja sama dengan sistem tender atau pemesanan, sehingga penyediaan makanan juga tetap melibatkan stakeholder terdekat di sekolah itu. (FL/J-3)
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi anggaran pembangunan infrastruktur pendidikan dalam APBN.
KPK memetakan potensi korupsi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai muncul dugaan mark up bahan baku dapur SPPG.
Layanan pengaduan ke akun media sosialnya baik Instagram maupin Tiktok akan ditampung dan ditindaklanjuti.
UNGGAHAN di media sosial menarasikan bahwa Menteri Agama RI Nasaruddin Umar akan memaksimalkan zakat dan wakaf untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak benar atau hoaks
Pernyataan Dadan itu menjawab adanya narasi yang menyebut anggaran besar MBG berasal dari pos pendidikan, pos kesehatan dan pos bantuan pemerintag di lembaga kementrian lain.
Tindakan itu dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai langkah evaluasi menyusul ditemukannya kasus-kasus menonjol.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved