Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KASUS penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak yang kembali merebak di Jawa Tengah dan Jawa Timur mendorong Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengambil langkah-langkah antisipasi.
Jabatan Fungsional Medik Veteriner Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan (DPKHP) Kabupaten Cianjur, Kharisudin, menjelaskan meski saat ini belum ada temuan kasus pejangkitan PMK di wilayah itu, pihaknya tetap harus mengantisipasi potensi penyebarannya.
"Sampai sekarang belum ada temuan kasus (PMK). Tapi kami perlu mewaspadainya," kata Kharisudin, Senin (6/1).
Dia menerangkan, pihaknya telah menerjunkan petugas untuk menelusuri hingga pelosok desa, jangan sampai ada kasus hewan yang terjangkit PMK namun tak dilaporkan oleh pemiliknya. Penelusuran itu melibatkan petugas kesehatan hewan di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) yang tersebar di wilayah utara, tengah, dan selatan.
"Paling utama agar kasus PMK tak menyebar di Kabupaten Cianjur yaitu memperketat kedatangan hewan ternak dari luar daerah. Ini yang perlu dipahami para pelaku usaha pada bidang ternak. Kami sudah memberikan edukasi mengenai hal ini kepada para pelaku usaha agar lebih berhati-hati," terangnya.
Kharisudin menyebut, kembali maraknya kasus PMK itu bisa jadi karena faktor cuaca. Terlebih, perubahan cuaca yang terjadi relatif cukup ekstrem.
"Ditambah juga traffic atau lalu lintas hewan ternak antarwilayah relatif cukup tinggi," ucapnya.
Berbagai upaya pencegahan, kata dia, dilakukan dengan mengikuti arahan dari pemerintah pusat, terutama dari Kementerian Pertanian. Salah satu hal yang dilakukan yakni dengan memberi disinfeksi ke setiap kandang.
"Hal yang mesti diperhatikan juga perawatan bagi hewan ternak, terutama sapi karena rentan terkena PMK," pungkas Kharisudin. (BB/E-2)
Penanganan kasus terkait PJU Cianjur oleh Kejaksaan Negeri Cianjur dinilai sangat sarat kriminalisasi.
fluktuasi harga berbagai komoditas pangan dipengaruhi faktor pasokan dan permintaan.
Penanganan dinilai lebih menyerupai upaya kriminalisasi terhadap kesalahan administrasi daripada pembuktian tindak pidana murni.
Pencetakan SPPT merupakan kegiatan rutin tahunan yang nanti akan didistribusikan kepada para wajib pajak.
Pengelola PKBM harus berjuang mencetak SDM yang berdaya saing. Langkah itu sejalan dengan semangat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari sektor pendidikan.
HARGA sejumlah komoditas pangan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, merangkak naik mendekati Ramadan 1447 Hijriah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved