Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 13 orang tewas akibat bencana sosial berupa kebakaran permukiman, kebakaran hutan dan lahan (lahan) dan bencana perairan di Provinsi Kalimantan Selatan sepanjang 2024. Tercatat terjadi 220 kali bencana sosial dengan kerugian mencapai lebih dari Rp100 miliar.
"Sepanjang tahun 2024 terjadi 220 kasus bencana sosial yang didominasi kebakaran permukiman dan karhutla. Kalau dibanding tahun lalu, bencana sosial di Kalsel mengalami peningkatan yang signifikan,” kata Kabid Penanganan Bencana Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Achmadi, Jumat (8/11).
Dinas Sosial Kalsel mencatat hingga akhir Oktober 2024 terjadi 220 bencana sosial di Kalsel dengan 13 orang meninggal dunia dan 27 orang luka. Bencana sosial juga mengakibatkan 639 buah rumah warga rusak total, 264 rumah rusak sedang dan 98 buah rumah rusak ringan.
Kerugian akibat bencana sosial tersebut mencapai Rp102,566 miliar, yang terbesar dialami Kota Banjarmasin dengan kerugian sekitar Rp43,905 miliar. Kemudian sebanyak 639 keluarga atau 2.246 jiwa kehilangan tempat tinggal.
Adapun bencana sosial paling sering terjadi di Kabupaten Tanah Laut sebanyak 50 kali, disusul di Kabupaten Banjar 46 kali. Kemudian 39 kasus di Kota Banjarbaru, 20 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, masing-masing 12 kasus di Balangan dan Tapin serta Hulu Sungai Utara.
Khusus periode Oktober 2024 bencana sosial menyebabkan 32 rumah yang dihuni 32 keluarga hancur atau 115 jiwa kehilangan tempat tinggal dan enam warga meninggal dunia. Akibat bencana sosial, ditaksir kerugian yang dialami masyarakat sebesar Rp6,325 miliar. (N-2)
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memastikan pemerintah memulihkan 717 sertifikat tanah milik transmigran di Kotabaru, Kalsel, yang sebelumnya dibatalkan.
Lebih lanjut, dia mengatakan baik Mulyono maupun Venasius Genggor kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengajuan restitusi pajak.
GAGASAN gentengisasi yang dilontarkan Presiden RI Prabowo mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan.
Pembangunan kanal yang tidak memperhatikan lapisan pirit memicu oksidasi yang menghasilkan asam sulfat.
Selain Mulyono, KPK juga mengamankan satu petugas pajak serta satu pihak swasta. Pihak swasta tersebut merupakan wajib pajak dari PT BKB.
OTT tersebut merupakan yang keempat bagi KPK selama 2026, dan yang kedua secara khusus di lingkungan KPP pada tahun ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved