Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kota (Pemko) Pekanbaru, menyiapkan puluhan ribu UMKM untuk menyediakan paket makan bergizi gratis. Rencananya, program makan bergizi gratis ini mulai diterapkan pada Januari 2025 mendatang.
Sasaran program yang dicetus Presiden RI Prabowo Subianto ini adalah anak-anak tingkat PAUD hingga SMP di Pekanbaru. "Jika memang dibutuhkan untuk melaksanakan program makan bergizi gratis, maka Pemko akan melibatkan pelaku usaha tersebut," kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru Sarbaini, Kamis (7/11).
Ia menjelaskan, pihaknya sudah mendata pelaku UMKM yang ada di Kota Pekanbaru. Tim mendata pelaku UMKM hingga setiap kelurahan yang dekat dengan sekolah.
Hingga kini sudah terdata sebanyak 27.358 pelaku UMKM di seluruh Pekanbaru. Jika dibutuhkan, maka pelaku UMKM ini bisa bekerjasama untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis.
Ia mengungkapkan, untuk program makan bergizi gratis dari presiden masih menunggu arahan dari pimpinan dan pemerintah pusat. Hingga kini juga belum ada arahan dari Pj Walikota Pekanbaru terkait dengan program makan siang gratis bergizi tersebut. "Dari pemerintah pusat belum ada arahan bagaimana teknis menjalankan program tersebut," ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya masih menunggu, apakah program makan bergizi gratis itu melibatkan UMKM atau dapur umum, atau bahkan teknis lainnya. Dari puluhan ribu UMKM tersebut, tidak semua UMKM ini bergerak di bidang kuliner, seperti rumah makan yang siap menyajikan makanan.
"Dalam menjalankan program ini membutuhkan anggaran yang cukup besar. Karena untuk satu paket makanan ditaksir seharga Rp15 ribu, dan diperkirakan butuh anggaran mencapai ratusan miliar untuk pelaksanaannya nanti," pungkasnya.(N-2)
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus memperkuat ekosistem industri halal di wilayah tersebut guna meningkatkan daya saing global industri dan UMKM.
PENELITI Indef mengatakan, kebijakan work from home (WFH) berpotensi membantu efisiensi anggaran pemerintah dan perusahaan, tetapi berisiko menghambat perekonomian.
SEKRETARIAT Wakil Presiden (Setwapres) mendorong adanya standarisasi indikator "naik kelas" bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya yang dikelola oleh perempuan.
SOLUSI pendanaan cepat melalui GrabModal by OVO Finansial telah hadir sebagai dukungan nyata bagi mitra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memanfaatkan tingginya aktivitas digital selama Ramadan 2026 untuk meningkatkan promosi dan penjualan melalui platform TikTok.
Laporan IMF Article IV 2026 mencatat UMKM Indonesia menghadapi biaya pinjaman jauh lebih tinggi dan prosedur aplikasi pinjaman lebih kompleks daripada negara-negara serupa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved