Puluhan Pelajar di Tasikmalaya Korban Perundungan Fisik Islah dengan Perundung Mereka

SEBANYAK 20 pelajar di Madrasah Tsanawiyah (MTs), Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat telah, korban perundungan tampak pada video dugaan perundungan fisik yang viral di media Sosial (Medsos) pada Jumat (4/10). Perundungan tersebut, dilakukan dengan cara menghisap rokok dan melakukan kekerasan fisik dengan memukul perut para pelajar.

Sebuah video yang berdurasi waktu 37 detik menunjukkan sejumlah pelajar mengalami kekerasan fisik hingga kini video tersebut sudah dihapus dari platform media sosial. Namun, dalam video tampak sejumlah siswa laki-laki tanpa baju berdiri berjajar di sekitar pohon dan dua pelajar lain yang mengenakan pakaian hitam menghisap rokok melakukan kekerasan fisik dengan memukul perut pelajar dan beberapa orang tersungkur memegang perut karena kesakitan tapi yang lain tetap berdiri meski terkena pukulan.

Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tasikmalaya, Aiptu Josner Ringgo mengatakan, pihaknya telah mendapat laporan dari Polsek Sukarame atas adanya dugaan perundungan fisik melibatkan pelajar di sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kecamatan Sukarame. Namun, video tersebut memang benar telah beredar di media sosial (Medsos) hingga mendalami kasus ini dengan melibatkan UPTD perlindungan perempuan dan anak serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya.

Baca juga : Setop Sebar Video Perundungan di Media Sosial

"Korban perundungan fisik berasal dari salah satu Madrasah Tsanawiyah (MTs) berada di Kabupaten Tasikmalaya dan dari video yang beredar ada sekitar 20 pelajar menjadi korban. Namun, penyelidikan yang dilakukannya akan memastikan apakah semua pelajar terlihat dalam video benar-benar menjadi korban dan kami berhati-hati dalam menangani kasus ini karena ada dampak psikologis dialami korban, keluarga dan perlu dilakukan langkah terapi psikis," katanya, Selasa (8/10/2024).

Ia mengatakan, proses hukum terhadap para pelaku dan korban akan dilakukan terutama dengan mempertimbangkan kepentingan anak mengingat mereka semua masih berada di bawah umur. Akan tetapi, PPA tentunya akan menerapkan sistem peradilan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dalam proses hukum.

"Kami telah melibatkan UPTD perlindungan perempuan dan anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID). Namun, kasus perundungan yang dilakukan oleh 20 pelajar akan menerapkan sistem peradilan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak," ujarnya.

Sementara, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya, AKP Ridwan Budiarta mengatakan, pihaknya telah mengambil langkah hukum yang tepat dalam penanganan penyelesaian kasus perundungan pelajar MTs dengan melibatkan berbagai pihak agar dapat menemukan solusi tidak hanya menghukum, tapi juga mencegah kejadian serupa terulang. Namun, pihak sekolah juga telah mencoba menyelesaikan masalah secara internal dan penegakan hukum tetap diperlukan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

"Polres Tasikmalaya memfasilitasi pertemuan antara kedua belah pihak, dengan melibatkan sekolah, tokoh masyarakat hingga mereka memilih penyelesaian secara kekeluargaan dan mencapai kesepakatan damai. Kejadian tersebut, awalnya dari inisiatif pelajar ingin membentuk kelompok keamanan sekolah dan siswa kelas 8 mengajak kelas 7 mengikuti pembinaan seperti push up dan sit up hingga para junior menginginkan kegiatannya lebih menantang dan beberapa video beredar luas tapi terlihat para siswa bercanda, tertawa tidak ada kekerasan yang serius," pungkasnya. (S-1)