Kurikulum Gambut Bakal Diterapkan di Tujuh Provinsi Prioritas

BADAN Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menargetkan penerapan kurikulum pendidikan lingkungan tematik gambut dengan mengintegrasikan muatan lokal (mulok) perlindungan ekosistem gambut di tujuh provinsi prioritas restorasi gambut di Indonesia. Gambut dan mangrove merupakan ekosistem lahan basah yang krusial dan harus dikelola secara hati-hati dalam upaya mitigasi perubahan iklim.

Hal itu  ditegaskan Kepala BRGM, Hartono, kemarin, saat peluncuran kurikulum pendidikan lingkungan hidup gambut sebagai materi muatan lokal pada satuan pendidikan menengah dalam upaya pelestarian ekosistem gambut dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Baca juga : Kerugian Bencana Sosial di Kalsel Hampir Rp100 Miliar

"Penerapan mulok tentang gambut di Kalsel ini merupakan provinsi ketiga dan kita targetkan penerapannya di tujuh provinsi prioritas pada 2025 mendatang," tegas Hartono.

Penyusunan modul muatan lokal pelestarian ekosistem gambut di Kalsel sudah dimulai sejak 2023 lalu. Bahwa pengetahuan tentang gambut ini perlu diperkenalkan kepada generasi muda, sehingga di masa datang lahan gambut dapat dikelola dengan baik dan bijaksana.

"Mulok tentang gambut ini adalah bagian program restorasi gambut jangka panjang. BRGM sendiri terus membantu pemerintah daerah, perusahaan (swasta), masyarakat dan kolaborasi dengan perguruan tinggi demi perbaikan pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia," tutur Hartono.

Baca juga : Indonesia Butuh Sosok Pemersatu seperti Soekarno

Dikatakannya, lahan gambut sudah lama dimanfaatkan masyarakat meski dinilai kurang produktif. Namun seiring pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan, sejak era 1980-an lahan gambut mulai dimanfaatkan, dibuka dan dikeringkan untuk berbagai kepentingan, sehingga pada akhirnya memicu kerusakan gambut dan kebakaran.

"Dampaknya tidak asap dan gangguan kesehatan, tetapi juga meningkatnya emisi karbon yang memicu perubahan iklim seperti cuaca buruk, kenaikan suhu bumi dan pasang air laut. Hal ini kini menjadi sorotan dunia. Karena itu pengelolaan gambut secara bijak akan mampu memitigasi perubahan iklim," kata Hartono di depan ratusan guru dan pelajar SMA/SMK dari berbagai daerah di Kalsel.

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Provinsi Kalsel, Husnul Khatimah mengatakan Pemprov Kalsel mengapresiasi dan mendukung penuh penerapan mulok tematik pelestarian ekosistem gambut ini.

Baca juga : Polda Kalsel Dukung Gerakan Penghijauan

"Segera setelah peluncuran ini, mulok ini dapat segera diterapkan di sekolah-sekolah. Pendidikan lingkungan ini juga bagian komitmen daerah dalam pelestarian lingkungan melalui program revolusi hijau," tuturnya.

Diakuinya Provinsi Kalimantan Selatan merupakan provinsi yang sering kali mengalami permasalahan kerusakan hutan dan lahan, di antaranya kebakaran lahan gambut. "Seperti saat musim kemarau saat ini, marak terjadi karhutla termasuk di lahan gambut. Kebakaran lahan gambut tidak hanya merusak alam dan mengganggu kesehatan, melainkan juga meningkatkan emisi karbon. Karhutla memberikan dampak negatif dalam bidang perekonomian maupun pembangunan daerah secara umum," kata Husnul.

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) dengan luas 238.465 hektare yang terbagi dalam fungsi lindung seluas 81.882 hektare dan fungsi budidaya dengan luas 156.583 hektare yang tersebar di 4 KHG. (N-2)