Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
DI tengah panggung politik Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dinamis, muncul tokoh baru dari Partai NasDem yang menarik perhatian banyak pihak yaitu Hartini Azis. Meskipun baru pertama kali mencalonkan diri dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, ia berhasil meraih 23.696 suara individu. Ia mengunci satu kursi di DPRD Sultra dari Dapil Kolaka, Kolaka Timur, dan Kolaka Utara.
Kini istri Bupati Kolaka Timur Abd Azis itu menjadi calon terkuat untuk posisi Ketua DPRD Sulawesi Tenggara. "Pencapaian Hartini ialah kemenangan bagi kita semua. Suara dan dukungan masyarakat menunjukkan bahwa dia sosok yang diinginkan rakyat," kata Tahir Kimi, salah satu tokoh NasDem yang juga Sekretaris DPW NasDem Sultra.
Lahir di Tongauna pada 27 Juli 1988, Hartini aktif dalam politik sebagai Ketua DPD NasDem Koltim. Ia juga menjabat sebagai Ketua TP-PKK, Ketua Dekranasda, dan Bunda PAUD Kolaka Timur. Bersama suaminya, ia membesarkan lima anak yaitu Khalifatul Abdullah Azis, Eiliyah Zahirah Azis, Alvin Prananda Azis, Anindito Bimasena Azis, dan Panca Satya Ramadhan Azis. Dukungan keluarga menjadi kekuatan utama dalam perjalanan Hartini.
Baca juga : Gobel: Masyarakat Menginginkan Perubahan
Pada 26 hingga 27 Juli 2024 di Kota Bandung, Hartini bersama dua kandidat lain, La Ode Tariala dan Sudarmanto Saeka, mengikuti fit and proper test untuk memperebutkan posisi Ketua DPRD. Jika menilik sejarah mulai DPRD Sultra terbentuk, belum pernah parlemen Bumi Anoa itu dipimpin oleh perempuan. Jika Partai NasDem menunjuk Hartini sebagai Ketua DPRD Sultra, partai besutan Surya Paloh ini mengukir sejarah baru pertama kali DPRD Sultra dipimpin kaum Hawa.
Pengamat politik Sultra, Awaluddin Maruf, mengatakan, hasil akhir pemilihan Ketua DPRD Sultra sangat bergantung pada mekanisme internal partai masing-masing. "Keputusan partai dalam menentukan Ketua DPRD dipengaruhi oleh berbagai faktor," jelas Awaluddin.
"Jumlah suara yang diperoleh, pengalaman, kapasitas kepemimpinan, serta keterwakilan gender merupakan pertimbangan penting," tambah dia. Meskipun suara terbanyak menjadi indikator utama, pengalaman dan kapasitas kepemimpinan juga sangat penting.
Baca juga : NasDem Sulsel Kuasai 24 Daerah Dapat Apresiasi Surya Paloh
Hartini, yang baru bergabung dengan Partai NasDem, memperoleh suara terbanyak, tetapi lobi dari aktor-aktor politik, termasuk suaminya yang juga tokoh NasDem, dapat memengaruhi keputusan partai. "Saat ini, Sudarmanto, sebagai incumbent dengan suara terbanyak di Kota Kendari, juga memiliki peluang besar karena pengalamannya yang lebih dibandingkan Hartini," tambah Awaluddin.
Namun, Awaluddin mengakui kurangnya informasi mendalam tentang Hartini. "Latar belakang dan kapasitas politiknya masih belum jelas. Meski begitu, tingginya suara elektoralnya menjadikannya kandidat kuat," ujarnya.
Menurut Awaluddin, jika partai tidak ingin repot mencari tahu lebih jauh, suara terbanyak sering kali menjadi faktor utama dalam pemilihan Ketua DPRD. "Melihat dari segi politik suara, Hartini seharusnya menjadi kandidat utama untuk Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara." (Z-2)
Serangkaian temuan penting terkait praktik pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara menjadi sorotan utama.
Kawasan Indonesia Timur, termasuk Cekungan Manui, memiliki banyak cekungan sedimen dengan potensi sistem petroleum aktif dan akumulasi hidrokarbon yang signifikan.
PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Tenggara bersama PT Bank Tabungan Negara (BTN) menggelar Bale Properti Expo 2025 di Kendari, Kamis (18/9).
SDN 1 Porara di Desa Morosi kini memiliki 16 ruang kelas, 22 guru, serta 500 murid, dengan 107 siswa baru tercatat pada tahun ajaran 2025.
Ifishdeco sepenuhnya mendukung visi Gubernur Sulawesi Tenggara yang ingin mendorong kemandirian daerah dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
GUNA menjaga keutuhan adat dan memperkuat legitimasi kepemimpinan tradisional, Kerajaan Moronene Keuwia-Rumbia menggelar Musyawarah Besar (Mubes) pada Rabu (11/6).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada, Pilkada tetap langsung tak melalui DPRD.
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved