PWNU Kalimantan Selatan Dukung PBNU dalam Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan

PENGURUS Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Selatan menyatakan dukungan terhadap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), terkait rencana pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

"Meski diwarnai pro kontra kami mengikuti dan berimam kepada keputusan PBNU, mendukung sepenuhnya dan istiqomah," tutur Ketua PWNU Kalsel, Muhammad Thambrin, Minggu (21/7). 

Thambrin yang juga menjabat Kepala Kanwil Kemenag Kalsel ini juga mengatakan pihaknya siap membantu dan menunggu arahan PBNU terkait pengelolaan IUP. Kalsel sendiri dikenal sebagai salah satu provinsi penghasil tambang batubara terbesar di Indonesia.

Baca juga : Izin Usaha Pertambangan PBNU di Kaltim Terbit Pekan Depan

Diketahui pemerintah memberikan izin tambang kepada ormas keagamaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pemberian izin ini bertujuan agar ormas keagamaan dapat menjadi lebih mandiri.

Sampai saat ini baru PBNU yang mengajukan izin WIUPK. Pada bagian lain Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menegaskan izin tambang untuk ormas hanya menjadi alat transaksi kekuasaan dan obral sumber daya alam terutama pada sektor tambang batubara.

Rencana pemberian izin tambang kepada ormas ini merupakan bentuk pembangkangan konstitusi dan perundang-undangan dan menunjukkan karakter rezim yang hanya mementingkan kekuasaan ketimbang keselamatan rakyat.

"Izin tambang untuk ormas hanya alat transaksi kekuasaan dan obral sumber daya alam," tegas Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono.

Bagi ormas sendiri justru akan dihadapkan dengan resiko konflik dengan komunitas dan perusakan lingkungan sebagai dampak aktivitas pertambangan, juga sorotan tentang isu tambang terhadap ormas yang mengancam bagi kelestarian lingkungan dan keselamatan warga. (Z-3)