Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KEPOLISIAN Daerah (Polda) Sulawesi Tengah, kembali memperpanjang Operasi Madago Raya sebagai upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme dan intoleransi di wilayah provinsi itu.
Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Djoko Wienartono mengatakan, Operasi Madago Raya tahap III berlangsung selama tiga bulan ke depan, mulai dari 1 Juli hingga 30 September 2024.
“Perpanjangan operasi ini sesuai dengan surat telegram Kapolda Sulteng nomor: Sprin/226/OPS.1.3/2024 tanggal 29 Juni 2024 tentang pelaksanaan Satgas Madago Raya tahap III,” terangnya di Palu, Rabu (3/7).
Baca juga : Guru Diharapkan Jadi Agen Pencegahan Radikal Terorisme di Sekolah
Menurut Djoko, operasi tersebut melibatkan 253 personel, terdiri dari 238 personel Polda Sulteng dan 15 personel TNI Korem 132/Tadulako.
“Satgas Operasi Madago Raya fokus pada kegiatan preventif dan preemtif, yaitu dengan melakukan pencegahan tumbuh kembangnya paham radikalisme dan intoleransi di wilayah Sulteng,” ungkapnya.
Perpanjangan Operasi Madago Raya tersebut merupakan upaya Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Sulteng.
Djoko berharap, masyarakat dapat mendukung upaya Satgas Madago Raya dalam pencegahan paham radikalisme dan intoleransi di wilayah Sulteng, khususnya di Kabupaten Poso, Tojo Unauna, Parigi Moutong, dan Sigi.
“Tentunya kami tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan masyarakat sangatlah penting dalam upaya pencegahan tumbuh kembang paham radikalisme dan intoleransi di wilayah Sulteng,” tandasnya. (Z-6)
Semangat persatuan yang dibangun harus benar-benar mampu diwujudkan dan dipraktikkan dalam keseharian masyarakat.
INDONESIA mencatatkan nihil kasus serangan terorisme sejak tahun 2023 hingga saat ini, pertengahan tahun 2025. Hal itu disebut berkat peran dari berbagai pihak.
PAKAR terorisme Solahudin menyebut Indonesia saat ini berada di era terbaik dalam penanganan terorisme berkat strategi kolaboratif antara soft approach dan hard approach.
Pencegahan tidak hanya dilakukan dari sisi keamanan tapi juga harus bisa memanfaatkan teknologi IT
Gubernur Khofifah dan BNPT RI berkomitmen tanamkan moderasi beragama sejak dini di sekolah untuk cegah radikalisme. Jatim perkuat sinergi pusat-daerah.
BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Komisi XIII DPR RI terus memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan terorisme.
FORUM Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) merekomendasikan perlunya langkah tegas negara melalui revisi regulasi hingga pembentukan UU Anti-Intoleransi.
Menag Nasaruddin Umar menegaskan upaya mencegah intoleransi memerlukan sesuatu yang lebih kuat daripada peraturan pemerintah atau undang-undang. Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Kementerian Agama akan bergerak cepat dalam menangani berbagai kasus intoleransi yang masih terjadi di sejumlah daerah.
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan menyiapkan dua pendekatan agar insiden perusakan rumah doa di Padang, Sumatra Barat tak terulang
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak jajaran Kementerian Agama untuk mengedepankan Kurikulum Cinta sebagai strategi utama dalam menyelesaikan kasus intoleransi yang terjadi.
GEMPAR Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi Menteri dan Wakil Menteri Agama terkait insiden intoleransi di Padang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved